Ketua KPU Terlalu Berlebihan dan Kekanak-Kanakan

Berkaitan dengan laporan Ketua KPU, Husni Kamil Manik beserta anggota Komisioner KPU yang lainnya ke Bareskrim Polri, yang melaporkan adanya ancaman penculikan terhadap dirinya dengan kekerasan yang akan dilakukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menurut Konsultan Pembangunan dan Pemerintahan Bina Bangun Bangsa, Ahmad Firman, bahwa hal itu adalah merupakan tindakan yang sudah sangat terlalu berlebihan.

"Sekelas pejabat tinggi negara, Husni tidak perlu bersikap yang berlebihan seperti itu, yang malah membuat dirinya seperti kekanak-kanakan, dan membuat citra dirinya semakin buruk di mata publik, yang ternyata tidak siap bertanggung jawab atas kritikan terhadap kinerja dan tanggung jawabnya selaku pejabat negara ?", ungkap Ahmad.

"Apalagi ada dugaan bahwa ternyata Husni Kamil Manik telah melakukan pidana atau kejahatan berat terhadap demokrasi dan negara, atas tindakannya melakukan pembongkaran brutal terhadap dokumen negara ?", tambah Ahmad menjelasakan.

Diberitakan sebelumnya, dalam laporannya seperti yang dimuat di republika.co.id, bahwa ketakutan Husni dikarenakan adanya pernyataan M. Taufik saat orasi di depan gedung MK beberapa waktu yang lalu. (baca: Ketua KPU Laporkan Ketua DPD Gerindra ke Polisi).

"Saat terjadi aksi demo oleh masyarakat di depan gedung MK RI, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menyatakan ancaman akan melakukan penculikan terhadap Ketua KPU," tutur Husni dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Senin (11/8) dini hari. (baca: Ini Kronologis Ancaman Penculikan Versi Ketua KPU).

Selanjutnya Ahmad pun menambahkan, bahwa kata ancaman ataupun penculikkan adalah asumsi yang sudah sangat berlebihan dari Ketua KPU, Husni Kamil Manik, karena sesungguhnya esensi dari pernyataan M. Taufik adalah permintaan untuk mengusut tuntas dugaan terhadap Husni yang dianggap telah melakukan pelanggaran dan atau kejahatan dalam pilpres ini, seperti yang disampaikan dan telah diketahui oleh khalayak umum, yaitu adanya perintah langsung dari Husni selaku Ketua KPU yang telah nyata-nyata mengeluarkan Surat Edaran tanpa dasar hukum yang jelas dan sepihak yang telah memerintahkan kepada seluruh jajaran KPU untuk melakukan pembongkaran kotak suara yang merupakan tindakan sembrono dan ilegal dengan dalih yang mengada-ada untuk pembenarannya sendiri, tanpa konsultasi terlebih dahulu, terutama kepada Mahkamah Konstitusi (MK) .

“Adalah hal yang wajar bagi M. Taufik, selaku Ketua DPD Gerindra sebagai wakil dari pemohon yang merasa dirugikan untuk meminta pihak Polri untuk segera menangkap Husni karena perbuatannya yang telah melanggar aturan hukum dan kepatutan yang sudah melampaui batas kewenangan KPU, karena melakukan tindakan tanpa konsultasi terlebih dahulu, terutama dengan MK”, ungkap Rahmat.

“Malah kalau nanti dilaporkan balik, bahwa Husni sudah melakukan pencemaran nama baik, dengan menggiring opini publik bahwa M. Taufik adalah seorang penculik dan orang yang tidak tahu hukum ? bagaimana itu ?” kata Ahmad.

Maka diperkuat dalam pernyataan Husni sendiri dalam kesempatan wawancaranya seperti yang dimuat di Republika.co.id, bahwa apa yang akan dilakukan oleh Taufik sifatnya bersyarat, yakni jika polisi tidak menindaklanjuti apa yang mereka inginkan. (red: keinginan M. Taufik agar Polri menangkap Husni terkait dugaan tindak pidana dan pelanggaran KPU).

Sebelumnya diberitakan Husni Kamil Manik melaporkan M. Taufiq ke Bareskrim dengan aduan melakukan ancaman penculikan dengan kekerasan. Dan Husni menyatakan memiliki bukti cetak terkait ancaman penculikan dengan kekerasan itu. Bahkan, jika masih kurang, KPU akan menambahkan bukti visual.

Dalam laporannya tersebut, Ketua KPU didampingi enam orang komisioner KPU lainnya. Yaitu Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jury Ardiantoro, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati dan Hadar Nafis Gumay.

Sekedar informasi, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1446 tanggal 25 Juli 2014 yakni surat yang ditujukan kepada KPU provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk membuka kotak suara mengambil A5 dan C7 untuk difotokopi dan legalisir.

Sementara Surat Edaran Nomor 1449 adalah perintah kepada KPU provinsi yang ditembuskan kepada kepada Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulsel, Sulbar, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, untuk siapkan diri menghadapi permohonan gugatan di MK kemudian membuat jawaban kemudian datang ke Jakarta untuk koordinasi dengan KPU RI. SE tersebut tanggal 23 Juli 2014.