Juru Parkir di DKI Akan Digantikan Elektronik Parkir

Jakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir DKI Jakarta, Sunardi Sinaga berencana, memperbaiki sistem parkir on street di DKI. Menurutnya cara yang paling efektif untuk mengatasi parkir liar yakni dengan menerapkan sistem parkir elektronik.

"Ke depan tidak ada juru parkir lagi, semuanya menggunakan parkir meter," jelas Sunardi.

Nantinya, setiap kendaraan yang parkir di jalan akan dihitung perjam, diharapkan penggunaan sistem elektronik mampu menekan potensi kebocoran pendapatan daerah di bisnis parkir. Ia mengatakan sekitar Rp 200 miliar pertahun tidak masuk ke kas Pemprov DKI dari parkir on street di DKI Jakarta.

Menurutnya hilangnya pendapatan tersebut, karena banyaknya orang yang berkepentingan yang bermain dalam bisnis ini. "Terlalu banyak orang yang hidup di bisnis ini, ada preman yang ikut mengutip," tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini pendapatan dari parkir on street hanya sebesar Rp 26 miliar per tahun yang masuk ke kas daerah. Jumlah tersebut termasuk pendapatan parkir di IRTI Monas.

Di tempat terpisah, Konsultan Bina Bangun Bangsa Nur Ridwan, SH sangat mengapresiasi rencana Pemprov DKI khususnya UPT Parkir DKI tersebut. Selain untuk menekan kebocoran potensi PAD dari sisi perparkiran, sistem parkir on street pun akan mengurangi ekses parkir liar yang sudah sangat mengganggu ketertiban umum.

Tetapi Ridwan pun menambahkan agar Pemprov dan UPT terkait membahas terlebih dahulu dengan melibatkan unsur masyarakat, lembaga maupun organisasi sosial, serta konsultan, sehingga didapatkan bentuk dan format serta implementasi program yang sesuai dengan harapan bersama.

"apalagi menurut Ka UPT yang rencananya akan menghapus juru parkir untuk digantikan dengan sistem parkir elektronik tersebut, yang berarti juru parkir akan diganti dengan mesin, dan hal ini pasti menimbulkan social impact terhadap keberadaan dan pendapatan kehidupan para juru parkir yang sudah ada selama ini khan?, apakah hal itu bagus atau tidak, perlu dikaji secara mendalam lagi dengan pendekatan sosial kemanusiaan?", ungkap Ridwan kepada Redaksi.

Sehingga Ridwan menyarankan agar Pemprov DKI terlebih dahulu untuk menertibkan parkir liar yang selama ini dibiarkan mejadi permainan oknum sebagai kutipan liar, yang kenyataannya tidak masuk kas negara, seperti apa yang disampaikan pula oleh Ka UPT Perparkiran tersebut.

"Maka seharusnya kebocoran yang sudah lama terjadi, coba diperbaiki dahulu dengan pengawasan dan monitoring ketat, sebagai evaluasi untuk dikoreksi, yang kemudian menjadi acuan program dan kegiatan berikutnya?", jelas Ridwan mengakhiri pembicaraannya.