LOKAKARYA TRANSFORMASI PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM LIMA TAHUN MENDATANG
Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas menyelenggarakan Lokakarya Transformasi Peran Koperasi dan UMKM dalam Lima Tahun Mendatang, pada Selasa (28/10), pukul 09.00 WIB, di Ruang SG 1-5, Gedung Bappenas.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Inspektur Utama Bappenas, Drs. Bagus Rumbogo, Ak., Menneg PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dalam RPJPN 2005-2025, pemberdayaan koperasi dan UMKM dinyatakan sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan daya saing bangsa, dan menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Usaha-usaha tersebut mencakup peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, serta peningkatan produktivitas, yang didukung dengan pembangunan kelembagaan dalam rangka peningkatan adaptasi koperasi dan UMKM terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
Disebutkan juga beberapa isu strategis yang dicermati dan dikaji dalam Background Study RPJMN 2010-2014 bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM di antaranya: (1) perkuatan pembuat kebijakan sehingga mampu merespon dan memfasilitasi kebutuhan koperasi dan UMKM berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, keberpihakan dan kemitraan, melalui peningkatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat; (2) perkuatan kompetensi pelaku usaha khususnya dalam aspek kewirausahaan, produktivitas, adaptasi teknologi, dan daya saing; (3) pemasyarakatan budaya usaha yang didukung oleh peningkatan peran pusat-pusat pelatihan di daerah dan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (4) peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama bahan baku, pembiayaan dan pasar untuk memperkuat posisi tawar koperasi dan UMKM.
”Hasil dari Background Study hendaknya mampu menjawab isu-isu strategis tersebut, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara praktik keberpihakan dan partisipasi, antara kepentingan pemberdayaan dan kepentingan dunia usaha, serta antara peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM ke depan,” tambah Inspektur Utama Bappenas.
Sementara itu, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM (KKUKM), Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA., dalam paparannya mengenai Transformasi Peran Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi Desentralisasi dan Globalisasi, mengatakan bahwa sejak tahun 2000-2006 sumbangan UKM terjadi hampir di semua sektor usaha di Indonesia, kecuali di sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Usaha kecil berperan dalam peningkatan PDB, utamanya pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.
”Dalam jangka menengah, strategi dan kebijakan yang diusulkan antara lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pusat-pusat pelatihan usaha di seluruh daerah yang dapat memunculkan UMKM sebagai alternatif sumber pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang, serta meningkatkan akses UMKM terhadap sumber daya produktif melalui promosi UMKM ke pasar ekspor, peningkatan akses terhadap faktor input dan kredit, sehingga memperkuat kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Deputi Bidang KKUKM.
(Biro Humas dan TU Pimpinan)
