PUBLIK MULAI MUAK DAN KECEWA DENGAN JOKOWI

Judul Asli : “Publik Mulai Muak Janji dan Blusukan Jokowi”

Oleh: Fadhly Dzikry – Kamis, 20 Februari 2014 | 14:45 WIB

INILAHCOM, Jakarta – Indonesia Network Election Survey (INES) mengatakan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengalami penurunan sejak awal tahun 2014. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan INES pada 1 hingga 14 Februari lalu.

“Kekecewaan publik kepada Gubernur DKI Jakarta karena awal-awal kampanye publlik dijanjikan masalah anggaran yang transparan, namun setelah menjabat sebagai gubernur anggaran-anggaran tersebut malah tidak menjawab permasalahan masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Irwan melanjutkan selain masalah pengadaan bus baru untuk Transjakarta, masalah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, juga ikut menyumbang turunnya elektabilitas. Begitu juga, adanya konflik internal yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Masalah lain adalah dalam konteks internal PDIP yang sampai hari ini belum menentukan capres. Munculnya resistensi di internal PDIP yang konon katanya enggan mengusung Jokowi sebagai capres tunggal dari partai berlambang moncong putih itu,” ujarnya.

Irwan mengatakan, dalam hasil survei tersebut elektabilitas Jokowi sebagai capres hanya mendapatkan 5,6% yang turun drastis dari survei-survei nasional sebelumnya elektabilitasnya di atas 10%.

“Elektabilitas Joko Widodo yang di beberapa lembaga survei sempat menduduki rangking pertama, terjun bebas dan terjebak macet Jakarta yang makin parah, akibat jalan rusak serta terbawa banjir Jakarta, akibat janji Joko Widodo saat Pilgub DKI,

yang mengatakan ‘banjir dan macet itu gampang di selesaikan, itu kan hanya masalah manajemen anggaran’, ternyata tidak terealisasi, dan tidak ada progres yang jelas,” jelasnya.

“Dari temuan survei hampir 67% pendapat masyarakat makin muak dengan aksi blusukan Joko Widodo yang tidak ada hasilnya,” tegasnya.

Untuk diketahui, survei INES tersebut dilakukan di 33 provinsi di Indonesia, pada warga yang sudah mempunyai hak pilih. Dari 8.000 sampel asli, hanya 7.937 sampel yang terverifikasi, dengan tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.[bay]

sumber :

http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2075915/publik-mulai-muak-janji-dan-blusukan-jokowi#.UygBfT-Sy2o

Hasjim Djalal Beri Konribusi Besar untuk Maritim Indonesia

Hasjim Djalal Beri Konribusi Besar untuk Maritim Indonesia

Jakarta – Pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal genap berusia 80 tahun pada Selasa (25/2). Hasjim tercatat sebagai salah satu arsitek United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau konvensi hukum laut internasional yang disahkan PBB pada 10 Desember 1982.
Konvensi hukum laut internasional merupakan pengembangan teori bahwa satu negara yang terdiri atas kepulauan, dianggap satu, dan menyatukan seluruh perairan di dalamnya sebagai wilayah nasionalnya.

Pada saat Indonesia merdeka 1945, wilayah Indonesia hanya dua juta kilometer persegi. Namun, sejak berlakunya UNCLOS, luas wilayah Indonesia meningkat tiga kali lipat menjadi hampir enam juta kilometer persegi.

“Hasjim Djalal ibarat mercusuar yang sangat dibutuhkan kapal yang tengah berlayar di tengah lautan. Ia menjadi pemandu kapal di malam hari agar tidak tertabrak karang,” kata Kepala Staf Angkatan Laut TNI Laksamana Marsetio saat menghadiri peringatan HUT Hasjim Djalal ke-80, kemarin, dalam keterangan pers yang diterima, di Jakarta, Rabu (26/2).

“Hasjim Djalal ibarat mercusuar yang sangat dibutuhkan kapal yang tengah berlayar di tengah lautan. Ia menjadi pemandu kapal di malam hari agar tidak tertabrak karang,”

Marsetio mengungkapkan, pihaknya kerap berkomunikasi dan meminta saran dari Hasjim dalam semua potensi konflik terkait masalah perbatasan.

“Dedikasi, loyalitas, dan pengabdian beliau sangat besar bagi bangsa ini. Karena itu beliau mendapat bintang jasa sebagai penghargaan tertinggi TNI AL yang diberikan secara selektif,” ungkap Marsetio.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutarjo juga mengatakan, Hasjim adalah sosok pahlawan dan pelaku sejarah.

Menurut Cicip, ke depan harus ada perubahan paradigma pembangunan dari yang selama ini landbased oriented menjadi marinebased oriented. “Karena 70% wilayah Indonesia adalah lautan. Laut sebagai satu andalan perekonomian kita ke depan,” kata Cicip.
Sementara mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal mengatakan Hasjim seorang figur sederhana.

“Pak Hasjim adalah orang kampung yang hingga sekarang masih tidur di lantai. Jam tangan yang dikenakannya masih jam tangan yang dikenakannya 20 tahun yang lalu,” kata Dino yang merupakan putra Hasjim.

Menurut Dino, Hasjim dapat mensimplikasi masalah yang rumit menjadi mudah dicerna.

“Pelajaran penting yang saya dapat dari Pak Hasjim adalah kemampuan beradu argumentasi sangat penting. Bukan hanya adu lantang berteriak.

Kemampuan meyakinkan lawan dengan argumentasi yang kuat menjadi yang utama. Hal yang saya ingat dari beliau adalah gigih mempertahankan kepentingan nasional. Beliau bisa berjam jam berunding bahkan bisa sampai pagi,” tandasnya.

Penulis: C-6/YS

Sumber:Suara Pembaruan

NASIB PEMILU 2014 YANG INKONSTITUSIONAL

Pada hari ini (24/2) Yusril hendak menanyakan kepastian dan kelanjutan Uji Materil yang diajukannya, yang hingga kini menurut dia MK sengaja menunda-nunda, “sementara Kampanye Pileg akan dimulai 16 Maret bulan depan” tegasnya melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd yang dikutip oleh Redaksi.

Yang seperti kita ketahui bahwa Profesor Ahli Hukum Tata Negara ini sedang mengajukan uji Materil berkaitan UU Pemilu yang sebelumnya juga diajukan oleh Effendi Ghazali (EG), yang ternyata “nebis in idem” (tidak sama) dengan yang diajukan oleh Yusril karena menurutnya bahwa keputusan MK yang telah mengabulkan sebagian petitum (tuntutan) EG yang memutuskan Pemilu Serentak tetapi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019, dengan pertimbangan – pertimbangan.

Dan menurut Yusril ini adalah keputusan MK sebagai lembaga tertinggi di negeri telah melakukan keputusan yang tidak tepat dan terbilang aneh dan dikhawatirkan akan memberi dampak sistemik kepada kedudukan dan kepastian hukum di negeri ini yang malah akan meruntuhkan sendi – sendi negara yang sudah karut marut ini.

Maka Yusril tetap mengajukan Judicial Review agar Pemilu dapat dilaksanakan serentak pada tahun 2014 ini tanpa harus mengubah UU Pemilu, dengan mengajukan batu uji pasal yang berbeda di UU Pemilu tersebut, sehingga menghindarkan Pemilu 2014 dari Pemilu yang Tidak Sah menurut UU (Inskonstitusional).

Menurut Yusril tindakan MK kesannya menunda – nunda sidang pleno lanjutan Uji Materil yang sudah hampir sebulan dari sidang pendahuluan yang lalu (3/2). Hal ini membuat Yusril hampir putus asa,

“karena dari segi waktu, kini hampir tidak mungkin permohonan saya akan diputus MK sebelum Kampanye Pileg dimulai 16 Maret mendatang”, jelasnya.

“Itu berarti Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan terpisah. Penyatuan baru dilaksanakan dalam Pemilu 2019”, berarti pula bahwa ambang batas atau presidential threshold dalam pencapresan masih akan tetap berlaku”, tambahnya.


Ini menambah daftar kekecewaan Yusril terhadap MK, yang menurutnya bahwa MK telah memutuskan hal yang tidak tepat/keliru (3/2).


“Saya sudah berusaha lakukan perubahan. Kalaupun gagal, apa boleh buat, saya ambil hikmahnya”
Dalam setiap kultwitnya Yusril menerima banyak sekali respon dukungan, kiranya hingga mencapai ratusan kali retweet. respon dukungan diberikan kepada Yusril agar tetap berusaha dan berupaya untuk memperjuangkan apa yang seharusnya dilakukan olehnya demi Hukum di Republik ini.


Seperti yang disampaikan oleh akun @yoppechristiano : “Tetap semangat Prof “, bahkan ada yang mendorong agar Yusril lebih keras lagi berjuangnya “@BelaRakyat_RI : ”Tunjukkan bhw pak Prof adlah Pejuang yg Tiada akan Berhenti untuk Menegakkan Keadilan & Kebenaran di Indonesia ini !…”


Dan bagi mantan Menteri Hukum dan HAM ini pun mencoba mengingatkan kepada Bangsa dan Negara ini akan dampaknya apabila Pileg dan Pemilu 2014 ini tetap dipaksakan untuk dilaksanakan yang Yusril adalah Inskonstitusional, tanpa mengindahkan upaya hukum yang dilakukannya.


“Kalau terjadi sesuatu yg buruk dalam Pemilu kali ini dan juga dalam perjalanan bangsa 5 tahun ke depan, semoga saya tidak dipersalahkan…dan tugas saya hanyalah mengingatkan dan kewajiban saya adalah berbuat maksimal sesuai kemampuan saya, tidak lebih daripada itu… Semoga yg terbaik jugalah yg terjadi pada bangsa ini, yang makin hari dalam penilaian saya, makin carut marut”…tegas Yusril dengan suatu kedalaman arti dan makna setiap tulisan kata-kata di dalam kultwitnya. (AF)

M. LUTFI DIANDALKAN BUAT GENJOT EKSPOR NASIONAL

Jakarta, Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus beranjak naik dan menyentuh level Rp 11.678. Kinerja tersebut diklaim merupakan hasil dari paket kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang berjalan baik.

“Kita bersyukur rupiah menguat karena  neraca perdagangan surplus, defisit transaksi berjalan menyempit. Itu berarti paket kebijakan itu berjalan dengan baik dari pemerintah maupun BI,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (17/2/2014) malam.

Pemerintah, tambah dia, terus berupaya menjaga defisit transaksi berjalan agar tidak kembali melebar selain menjagacapital account yang berkaitan dengan iklim investasi.

Dari sisi ekspor, Hatta mengakui, pemerintah berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) bisa meningkatkan kinerja ekspor dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi AS dan China.

“Perbaikan ekonomi dua negara ini diharapkan dapat mendorong peningkatan harga komoditas. Namun di sisi lain, pemulihan ekonomi AS menegaskan lagi bahwa tapering off tetap dilakukan. Tapering off tentu akan membuat rupiah mengalir ke AS,” ujarnya.

Dia sangat berharap pada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, untuk menggenjot penerimaan ekspor seiring dengan penurunan pengiriman mineral mentah (ore) akibat penerapan UU Minerba.

“Cari apa saja (genjot penerimaan ekspor) tapi jaga btul impor Bahan Bakar Minyak (BBM) kita dengan penggunaan biodiesel. Sehingga kekurangan US$ 3,5 miliar-US$ 4 miliar dari larangan ekspor ore bisa ditutup,” lanjut dia.

Hatta menilai sosok Lutfi yang sanggup mengemban amanah sebagai Mendag dan menyelesaikan persoalan dengan cepat.

“Dia (Lutfi) mantan Duta Besar, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jadi tidak perlu banyak belajar. Dia bisa langsung terbang, lari dan bisa memanfaatkan peluang pasar di luar negeri, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga program hilirisasi,” tandasnya. (Fik/Nrm)

Sumber di salin dari : http://bisnis.liputan6.com/read/829825/mendag-baru-m-lutfi-diandalkan-buat-genjot-ekspor-nasional

MARZUKI ALIE PERTANYAKAN JANJI JOKOWI

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meragukan kemampuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meski elektabilitasnya tertinggi.

Marzuki merujuk pada problem dan banjir kemacetan lalu lintas Jakarta yang masih mendera.

“Saya bukan men-judge, tapi kalau mampu, saya akan dukung dia 1.000 persen. Silakan buka janji dia tentang masalah DKI, banjir, kemacetan, dan lain-lain. Bagaimana kini janji itu?” kata Marzuki di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Ahad, 16 Februari 2014.

Menurut dia, setiap capres harus mengerti apa masalah bangsa serta mampu melihat dan meyakinkan publik bahwa dia mampu mengatasi. Sebab, kalau hanya bicara elektabilitas tanpa data dan fakta rekam jejak tidak jelas arah yang mau dibawa sang calon itu bila terpilih.

“Kalau kita hanya bicara elektabilitas dan tidak jelas track recordnya, pemahaman dan gagasannya tentang persoalan di RI, mau dibawa kemana rakyat ini?” kata Marzuki.

Untuk jadi capres, lanjut Marzuki, seharusnya mengerti apa masalah bangsa, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, Ia harus mampu melihat dan meyakinkan kepada orang banyak tentang masalah RI.

“Lalu apakah ia mampu untuk menggerakkan seluruh stakeholder untuk bergerak atasi masalah itu,” ucap Marzuki. Bagaimana dengan kapasitas Marzuki?…

Ihwal keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat, Marzuki mengaku tak akan mempermasalahkan menang atau kalah. Tapi, targetnya bisa menyampaikan berbagai gagasan dan membuka ruang agar publik mengetahui apa yang dihadapi bangsa.

“Bagi saya tidak jadi apa-apa tidak masalah. Yang penting bangsa baik, dan gagasan harus sampai di bangsa.”

Sumber :  http://politik.news.viva.co.id/news/read/481764-marzuki-alie-pertanyakan-janji-jokowi-atasi-macet-dan-banjir-jakarta