Bina Bangun Bangsa Memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan Musyawarah

Bina Bangun Bangsa Memperingati Hari "Sumpah Pemuda" dengan Musyawarah 

Jakarta, press3g.com- Peringatan sumpah pemuda yang ke-86 tahun di peringati oleh puluhan anak bangsa dari berbagai daerah yang menamakan diri Bina Bangun Bangsa dan Poros dengan musyawarah kebangsaan di Museum Sumpah Pemuda Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Selasa ( 29/10).
Mereka menyatakan, sepakat untuk senantiasa melaksanakan dan menegakan kedaulatan bangsa dan kebangsaan Indonesia yang selalu berdasarkan kepada Pancasila.
“Karena itu, kita perlu mewujudkan kesemuanya itu dengan membentuk lembaga majelis agung kebangsaan” kata Wardi Ketua Panitia Musyawarah Kebangsaan yang juga pencetus Tri Falaq Tunggalistik kepada wartawan seusai penanda tanganan pernyataan sikap.
Selain tujuannya membentuk lembaga majelis agung kebangsaan, mereka juga menyatakan perlunya di bentuk juga lembaga lain seperti, lembaga permusyawaratan kebangsaan, lembaga perwakilan bangsa, lembaga perwakilan adat dan budaya dan  lembaga perwakilan masyarakat yang mampu mengejawantahkan serta menghayati dan mengamalkan Pancasila beserta nilai-nilanya yang besemboyankan Bhineka Tunggal Ika. (ri)

Link terkait : Bina Bangun Bangsa Peringati "Sumpah Pemuda" Dengan Musyawarah 

MUSYAWARAH KEBANGSAAN HASILKAN ‘SUMPAH PEMUDA II’

MUSYAWARAH KEBANGSAAN HASILKAN ‘SUMPAH PEMUDA II’

Di tengah-tengah semakin merosotnya rasa Nasionalisme dan Patriotisme di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri ini , Bina Bangun Bangsa, bersama beberapa YAPETA dan berbagai elemen kebangsaan, POROS, Para Tetua Adat, serta perwakilan Raja-Raja dan Sultan seNusantara, mengadakan acara Musyawarah Kebangsaan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, di Museum Sumpah Pemuda Jakarta, dari tanggal 26 Oktober hingga 28 oktober 2014.
Musyawarah Kebangsaan ini pada intinya menghendaki adanya pengakuan tentang hak-hak rakyat dan kedaulatan bangsa, serta hak-hak Adat yang selama ini seakan telah terampas oleh hukum dan perundangan yang tidak lagi memihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia ini.
Dalam sambutannya para Tetua Adat dan Utusan Raja dan Sultan Nusantara menghendaki
di bentuknya Majelis Kebangsaan Republik Indonesia (MKRI), sehingga masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya memiliki wadah yang jelas, dan perjuangan dapat dilakukan tanpa adanya permusuhan,dan gontok-gontokan tapi perjuangan rakyat dapat dilakukan dengan perdamaian dan persatuan dalam musyawarah dan kemufakatan. Tampak hadir pada acara itu Tokoh Kebangsaan Jemmi Mokodompit, Wardi Jien KMM SH, Dolly (Rakyat Tanpa Partai) dan masih banyak lagi tokoh-tokoh kebangsaan yang lain.
Dalam sebuah sambutanya Doly atau yang lebih dikenal sebagai Ketua Rakyat Tanpa Partai mengatakan bahwa Reformasi saat ini merupakan reformasi yang kebablasan sehingga perlu mengembalikanya kepada rel yang benar yaitu kembali kepada Pancasila dan UUD 45 yang Asli, karena menurutnya Pancasila dan UUD 45 telah diselewengkan. Dipihak lain Wardi Jien SH yang dalam sambutannya lebih menawarkan kepada tata kelola kebangsaan yang telah disusunya sebagai Tri Falag Tunggalistik, yang merupakan teori tata kelola kebangsaan sehingga masyarakat memiliki pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka , bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Setelah melalui musyawarah dan perdebatan akhirnya terlahir sebuah keputusan untuk mengadakan pernyataan sikap atau lebih mempertegas Sumpah Pemuda menjadi Sumpah Pemuda II yang pada intinya menghendaki kembalinya tata kelola kebangsaan yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, dan mengembalikan hak-hak adat rakyat nusantara sebagai pemilik sah bumiputera serta akan meneruskan putusan tersebut kepada MPR/DPR serta Pemerintah Republik Indonesia.(hr)
(edited by redaksi)

Link terkait : MUSYAWARAH KEBANGSAAN HASILKAN ‘SUMPAH PEMUDA II’

MAKLUMAT KEBANGSAAN

MAKLUMAT KEBANGSAAN

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan arti kata, makna, maksud, dan tujuan di antara rakyat, bangsa, dan negara, adalah tiga hal kata yang berbeda, tetapi tidak dapat terpisahkan, karena rakyat adalah diri pribadi sebagai insan manusia, yang hidup, lahir dan mati, mendiami dan memiliki wilayah tanah airnya sebagai tumpah darahnya, berikut udara yang meliputinya, yang kemudian hidup bermasyarakat, bersuku-suku menjadi suatu bangsa, yang kemudian suka rela untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga dalam suatu tatanan negara;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan perjalanan kesejarahan bangsa dan kebangsaan Nusantara yang melandasi lahirnya sebuah Organisasi Boedi Oetomo yang digagas oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dan didirikan oleh dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) pada tanggal 20 Mei 1908, adalah merupakan tonggak sejarah dari Kesadaran Kebangsaan Boemipoetra / Pribumi, yang diakui sebagai Kebangkitan Nasional, yang merupakan monumental sebagai Kebangkitan Nasional Pribumi Asli Nusantara;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan perjalanan kesejarahan kebangkitan bangsa dan kebangsaan Nusantara yang bersendikan kepada adat, agama, dan budaya Nusantara yang berBhinneka Tunggal Ika, yang melandasi lahirnya suatu bangsa yang digagas oleh putra-putri Nusantara, dengan mengadakan Kongres Pemuda Tahun 1926 dan 1928, yang melahirkan suatu Sikap Kebangsaan dengan bentuk Sumpah sebagai Satu Bangsa yaitu Bangsa Indonesia, yang diakui sebagai Sumpah Pemuda 1928, dengan menyatakan: “Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia; Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia; Kami poetra dan poetri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia“;
4. Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dari Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, yang sebagian isinya menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”;
5. Menimbang, lahirnya PANCASILA yang termaktub dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sebagai jiwa dan jati diri, serta filosofis Bangsa Indonesia, yang berakar dari agama, adat dan budaya Nusantara yang disepakati sebagai azas ideologi dan falsafah bangsa Indonesia, adalah sebagai berikut: 1.Ketuhanan Yang Maha Esa, 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.Persatuan Indonesia, 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Menimbang, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menyatakan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dll, diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05, Atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta”;
7. Menimbang, bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dianugerahi hak-hak asasi untuk hidup dan mengembangkan dirinya sebagai pribadi, insan manusia yang bebas berpikir, berbicara, berkumpul, berperan, bekerja dan beribadat demi kehidupan yang layak, dalam berbuat dan berkarya bagi masyarakat, bangsa dan negaranya;
8. Menimbang, bahwa hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrat diberikan Tuhan Yang Maha Esa adalah melekat pada diri manusia, bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dihilangkan, apalagi dirampas oleh siapapun;
9. Menimbang, bahwa sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa, yang menghormati prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 1966, mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, yang mengakui hak-hak kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia adalah merupakan harkat dan martabat yang telah melekat pada setiap insan manusia, untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;

“Maka kami atas nama bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berwawasan Nusantara yang berBhinneka Tunggal Ika, dengan ini menyatakan untuk senantiasa melaksanakan dan menegakkan kedaulatan bangsa dan kebangsaan Indonesia yang selalu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dalam melestarikan Persatuan Indonesia, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, beserta udara dan ruang angkasa wilayah Indonesia, yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang kemudian untuk melaksanakan dan menegakkan semangat, cita-cita dan amanat kedaulatan bangsa dan kebangsaan tersebut, perlu membentuk lembaga majelis agung kebangsaan, dan lembaga permusyawaratan kebangsaan, lembaga perwakilan bangsa, dan lembaga perwakilan adat dan budaya, lembaga perwakilan masyarakat, yang mampu mengejawantahkan serta menghayati dan mengamalkan Pancasila beserta nilai-nilainya yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, ke dalam pembinaan dan pembangunan bangsa dan kebangsaan, dan ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mampu menyerap, menghimpun dan memperjuangkan serta mewujudkan maksud dan tujuan serta harapan bangsa dan kebangsaan, dalam arti, makna, maksud dan tujuan yang seluas-luasnya demi keadilan dan sebesar-besarnya kemakmuran untuk segenap bangsa Indonesia dan dunia;

Maka kemudian daripada itu, agar Maklumat Kebangsaan ini segera diumumkan, diedarkan dan diberitakan kepada seluruh negeri Nusantara, rakyat dan anak bangsa Indonesia serta kepada seluruh bangsa - bangsa di seluruh dunia, agar menjadi sejarah, petunjuk dan pedoman serta ketentuan bagi kehidupan umat manusia dan masa depan rakyat dan bangsa Indonesia seutuhnya;

Dan hal-hal yang mengenai tindak lanjut dari Maklumat Kebangsaan ini, dan lain - lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

26 Oktober 2014, Ged. Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Indonesia.
Atas Nama Bangsa Indonesia,
MUSYAWARAH KEBANGSAAN
BINA BANGUN BANGSA, POROS, YAPETA
NUSANTARA WAHYU NINGRAT, LMRRI, FSAB, ABBI,
LASKAR KESETIAAN NUSANTARA, MEDIA RAKYAT NUSANTARA

MUSYAWARAH KEBANGSAAN : HARI SUMPAH PEMUDA 2014

Undangan:

BBM Naik, Presiden Mengkhianati Rakyat ?

Oleh : Ahmad Firman
"Kalau memang Jokowi masih punya rencana untuk menaikkan harga BBM, mendingan Jokowi tidak usah jadi Presiden saja, karena kenyataannya bahwa Jokowi yang katanya pro-rakyat, tidaklah membawa pembaharuan nyata untuk memperbaiki tata kelola energi migas terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) ini, yang merupakan sektor vital bagi pembangunan dan perekonomian serta faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan bagi bangsa ini.
"Seperti kita ketahui, bahwa kenaikan BBM pasti akan berdampak sistemik terhadap kenaikan beban hidup rakyat, yang saat ini saja sudah semakin susah dan menderita, karena sebelumnya pun harga-harga seperti harga gas konsumsi rumah tangga, listrik dan pajak (pbb) malah sudah naik duluan".
"Apalagi sekarang rakyat juga ternyata tidak banyak mengetahui bahwa rakyat pun masih harus menanggung hutang negara yang saat ini semakin menumpuk dan hampir mencapai batas kemampuan negara dalam pengembaliannya, yang seharusnya jangan dibebankan kepada rakyat".
"Dahulu dengan uang Rp. 25,- masih bisa beli tempe goreng ? Coba sekarang ?...malah gak ada lagi uang nilai segitu khan ?! apakah ini kemajuan atau kemunduran ?!"
"Dahulu dengan uang Rp.5.000,- masih bisa makan tiga kali sehari dengan lauk pauk yang sehat dan bergizi ? Coba sekarang ?...Tuk makan sekali saja sudah gak cukup khan ?! apakah ini kemajuan atau kemunduran ?!".
"Rakyat jangan dikelabui dengan teori global ekonomi makro mikro tentang energi migas, apalagi tentang defisit APBN, yang padahal masalah BBM negeri ini adalah akibat dari kesalahan dan ketidakterbukaan manajemen, tata kelola energi migas, yang disinyalir permainan ulah rekayasa dari para mafia dan bandit-bandit kuraptor, yang seharusnya bagi seorang presiden jelas mampu memberantas mereka, hilang dari negeri ini !".
"Sesungguhnya Rakyat hanyalah menginginkan untuk dapat berkehidupan yang layak sebagai manusia seutuhnya, yang tanpa harus bekerja banting tulang bahkan harus mempertaruhkan nyawa, karena harus adu balap dengan beban hidup dan pajak yang semakin melangit, tidak terjangkau oleh pemasukan dan atau pendapatannya yang semakin sempit dalam bekerja dan berusaha!".
"Presiden atau Pemerintah sebagai pelaksana mandat dari bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang semestinya sesuai dengan Pancasila dan amanat Mukadimah UUD 1945, yang seharusnya mampu bekerja dengan memberikan hasil nyata demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
"Adalah suatu kesalahan besar yang juga merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Amanat bangsa Indonesia, jikalau pemerintah malah menambah beban bagi rakyat, yang berarti pemerintah telah gagal dalam menjalankan tugasnya, yang seharusnya selalu melindungi segenap bangsa Indonesia dan senantiasa memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya".
"Maka daripada itu, rakyat selaku pemilik kedaulatan dan atau sebagai komisaris utama di negeri ini, adalah berhak kapan saja untuk mencabut mandatnya, dan atau bahkan dapat langsung membubarkan pemerintahan, lalu diganti dengan yang baru, yang lebih adil dan amanah untuk mengemban amanat bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945".
"Gitu aja kok repot ?!"...
Penulis adalah konsultan pemerintahan dan pembangunan.