Menurut Nur Ridwan, Ketua Umum Bina Bangun Bangsa, Koperasi Jasa Keuangan yang ada di setiap kelurahan Pemprov DKI Jakarta adalah merupakan program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat bina ekonomi bagi masyarakat pelaku umkm yang membutuhkan, yang ternyata masih bermasalah dan terkendala dalam implementasinya secara benar dan utuh.
"apalagi sistem manajemen dan sdm-nya yang ternyata masih banyak pelanggaran dan kelalaian yang terjadi, akibat mis-manajemen dan adanya oknum pengurus yang tidak masih bermental korup!" ungkap Nur Ridwan.
Nur Ridwan menegaskan seharusnya pemerintah, khususnya Dinas terkait sebagai penanggung jawab dan penyelenggara KJK, harus aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan implementasi progran KJK tersebut, yang seharusnya perlu melibatkan pendampingan dari unsur masyarakat (LSM, Ormas, NGO), sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan sebagai bentuk pengendalian terhadap implementasi program tersebut.
"Dan perlu adanya penerapan juklak dan juknis yang jelas dan tegas sehingga apabila terjadi kelalaian dan atau pelanggaran, siapapun dapat dikenakan sanksi dan atau hukuman bagi si pelaku dan atau penanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku", tegas Nur Ridwan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar