Sabtu, 23 Oktober 2010 , 06:48:00 WIB
RMOL. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jangan mengeyampingkan permasalahan kemiskinan di ibukota. Banyaknya anak putus sekolah dan biaya kesehatan yang terlampau tinggi, makin memberatkan beban warga tidak mampu.
Hal ini dinyatakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran anggaran yang ditetapkan Pem prov DKI selama ini tidak tepat sasaran dan cenderung tidak efisien dan efektif. Banyak anggaran yang tidak menyentuh lang sung ke ma sya rakat.
“Di bidang pendidikan, yang penting adalah akses masyara kat DKI di bidang pendidikan ter buka lebar. Jangan ada lagi anak putus sekolah,” kata Wan da k epada Rakyat Merdeka.
Kenyataannya, sambung Wanda, angka anak putus sekolah dan anak yang tidak bisa me lanjutkan sekolah seperti dari SD ke SMP, SMP ke SMA atau dari SMA ke universitas masih tinggi. Di Jakarta Utara saja, yang tidak bisa sekolah ataupun putus sekolah terdapat se kitar 23.000 anak karena faktor kemiskinan.
Padahal, lanjut Wanda, alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sudah cukup besar. Kemudian ditambah gaji guru dan tunjangan lainnya, bisa dikatakan cukup sejahtera. Makanya, Wanda mempertanyakan, kenapa yang terjadi di lapangan, tidak disertai peningkatan kualitas murid.
Ketua Fraksi Amanat Bangsa DPRD DKI Jakarta ini menga takan, kemiskinan yang terjadi di ibukota disebabkan kurangnya perhatian dari Pemprov DKI.
“Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi masalah ne gara yang semakin berkembang se tiap tahunnya. Tapi pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Karena hingga Okto ber 2010, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DKI mencapai 323,170 jiwa (3,62 persen),” terangnya.
Mengomentari hal ini, ang gota Komisi E DPRD DKI Ja karta Ash raf Ali menyatakan, diperlukan langkah untuk me ngubah keten tuan kri teria bagi warga miskin. Khu susnya me re ka yang tinggal di Ja karta. Pa salnya sebagai kota metro po litan dan ibukota negara, sa ngat sulit mencari warga yang hidup sesuai kriteria tersebut.
“Ketentuan miskin harus di sesuaikan dengan kondisi ekonomi minimal suatu daerah. Pemprov DKI Jakarta harus mengkaji kembali kriteria ini,” ucap Ash raf.
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat yang juga menjabat Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penang gulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) belum bisa menyentuh warga miskin yang paling kecil. Namun baru sampai pada usaha menengah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pinjaman dana melalui perbankan.
Menurutnya, Pemprov DKI justru telah mempunyai prog ram pengentasan kemiskinan yang menyentuh warga miskin yang benar-benar miskin. “Karena itu, kami ingin belajar dari Pemprov DKI sehingga bisa menerapkan nya di daerah-daerah lain,” ucap Bambang saat ditemui di Balai kota, Jakarta.
Dengan sinergi antara PN PM-MP dan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), di harapkan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar mencapai 5-6 per sen. Apalagi kota Jakarta yang pertumbuhan ekonominya sudah melebihi rata-rata nasional. Serta menurunkan jumlah warga miskin yang saat ini mencapai 13,14 persen atau 31,4 juta dari total po pulasi pen duduk Indonesia.
TNP2K mengharapkan dapat bersinergi dengan Pemprov DKI. Agar PNPM-MP bisa bersinergi dengan program pemberdayaan masyarakat, membutuhkan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dari pemerintah daerah.
“Jadi mohon dukungannya agar PNPM-MP bisa disinergikan dengan PEMK di Jakarta,” harap Bambang. [RM]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar