Laporan: Ari Purwanto
RMOL. Sudah menjadi rahasia umum banyak UU pro asing karena dalam merancang UU pemerintah menggunakan banyak lembaga asing sebagai konsultan, sementara Parlemen tak memiliki kapasitas untuk menelaah.
Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan bahwa SBY dengan bangga melaporkan kepada United States Agency for International Development (USAID) bahwa banyak UU bidang energi yang sesuai dengan pesanan asing.
“Kalau yang bidang energi, Pak SBY bicara di website USAID melaporkan sesuai (pesanan). Dan Pak Revrisond (Baswier) yang bilang itu. Lalu Pak Kwik Kian Gie yang bicara bahwa paket UU bidang keuangan ditongkrongi IMF dan World Bank,” ujar Eva kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (28/8).
Hingga sekarang, proses konsultasi itu masih berlangsung.
“Harus dipahami bahwa salah satu kunci masalahnya ada di pembuatan draft RUU. Di sisi lain DPR tidak memiliki kapasitas untuk menelaah masalah ini. Kita lihat kan DPR baru benar setelah reformasi. Saat reformasi dimulai rekruitmen partai juga belum jelas, banyak yang belum punya ketrampilan. Badan Legislatif saja baru muncul tahun 2005,” lanjutnya.
Masih menurut Eva, persoalan ini harus dijadikan refleksi dan dicarikan jalan keluarnya.
“DPR belum punya kerangka semacam check list UU dan RUU kepentingan nasional. Itu yang harus dikembangkan oleh Badan Legislasi untuk menekan UU pro asing,” lanjutnya. [arp]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar