Pages

Ads 468x60px

Labels

BINA BANGUN BANGSA : Strategic National Development Organization
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 September 2014

Optimalisasi Kementerian PAN-RB Menuju Clean dan Good Governance

Jakarta, Benarkah Reformasi Birokrasi sudah usang sehingga Kementerian PAN-RB tidak dibutuhkan lagi ?
Pertanyaan itu menjadi penting setelah begitu banyak opsi arsitektur kabinet 2014-2019 yang disodorkan kepada Presiden Terpilih untuk menghilangkan Kementerian PAN-RB dan menempatkan fungsi penataan birokrasi hanya sebagai salah satu urusan kantor kepresidenan.
Bagaimana menanggapi persoalan ini ?...
Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana menyatakan pandangannya bahwa Kementerian PAN-RB hanya perlu dioptimalisasi menjadi Kementerian Pengawasan dan Reformasi Birokrasi.

"Optimalisasi sistem pengawasan sangat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN dan pro pelayanan publik, yang sejalan dengan keprihatinan pak Jokowi tentang pengawasan", tegas Danang yang disampaikannya sebagai nara sumber dalam acara Diskusi Publik "Clean dan Good Governance", Galery Cafe, Minggu, 14 September 2014, Jakarta.

Selanjutnya pria yang senang dengan baju berwarna putih ini pun menambahkan bahwa harapannya tersebut adalah sesuai dengan amanat tiga buah UU yaitu UU No. 17/2007 Tentang RPJPN, UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU No. 5 /2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

"UU RPJPN mengamanatkan reformasi bidang hukum, aparatur dan birokrasi yang semestinya dijalankan hingga tahun 2025", tegas Danang lagi.

Sedangkan UU Pelayanan Publik adalah produk hukum yang reformis yang mengamanatkan implementasi dan realisasi kualitas pelayanan publik dengan melibatkan partisipasi publik. Dan UU Aparatur Sipil Negara adalah produk hukum hasil transformasi dari sistem manajemen aparatur model lama yang direvitalisasi menjadi manajemen SDM pemerintahan sebagai aparatur modern yang berwawasan profesionalisme birokrasi.

"Maka adanya wacana yang akan menghapuskan Kementerian PAN-RB, akan menghilangkan implementasi daya paksa tiga UU tersebut, yang berarti merupakan kemunduran dari amanat reformasi birokrasi itu sendiri ?", ungkap Danang lagi.

Senin, 18 Agustus 2014

Ahli Hukum Tata Negara: MK Dapat Membatalkan Hasil Pemilu Seluruhnya

Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin Pakar Hukum Tata Negara, mengatakan bisa saja hasil pilpres batal. Mahkamah Konstitusi (MK) sangat mungkin membatalkan keputusan KPU terkait hasil pilpres 22 juli lalu.

Irman mendasari penjelasannya dengan UUD pasal 24c bahwa mahkamah berhak memutus hasil pemilu. Kalau MK menemukan adanya pengabaian hak kewarganegaraan maka sangat mungkin ditempuh sikap tegas MK terhadap hasil pemilu.
"Kalau ada satu orang saja warga negara diabaikan hak konstitusinya dalam pilpres ini maka itu bisa saja menjadi dasar dibatalkannya seluruh hasil pilpres," imbuh Irman, dalam pemaparan keterangannya di MK, Jumat (15/4).
MK menurutnya harus memproses berbagai pengabaian hak konstitusional warga Indonesia dalam pilpres kemarin. Proses ini menurutnya, bukanlah mengusung kepentingan dua capres yang belum lama ini bertarung dalam pilpres. Ini bukan semata - mata persoalan capres yang menang, tapi persoalan hak konstitusi.

Dia menyatakan dua orang capres yang kemarin bertarung, Prabowo dan Jokowi, adalah pranata badan konstitusi. Mereka menjadi pembetot perhatian masyarakat. Masing - masing memiliki loyalis dan pendukung yang tidak bisa diganggu preferensinya. Irman mengutip pendapat seorang ibu rumah tangga yang mendukung capres tertentu. Ketika pilihannya dikritik dan dihujat, dia tetap mempertahankan pilihan politiknya. "Ini menandakan preferensi masyarakat tidak bisa diusik, karena mereka sudah memiliki alasan keilmiahan tersendiri," imbuh Irman.

Pihaknya meyakini MK akan memutus perkara ini dengan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan sesuai dengan mekanisme yang ada. MK akan mengambil keputusan yang menjadi referensi bangsa ini dalam berbangsa dan bernegara.|RO/ASN-014/BBN

- See more at: http://www.asatunews.com/capres/2014/08/15/hak-satu-orang-konstitusi-diabaikan-mk-batalkan-hasil-pilpres#sthash.SoM8Kh8Y.dpuf

Senin, 11 Agustus 2014

M Taufik: Saya Tidak Pernah Menyebut Kata Culik!

JAKARTA - Ketua DPD DKI Gerindra, M Taufik, mengatakan bahwa dia tidak pernah menyebut kata-kata "culik" dan atau "menculik" terkait laporan Ketua KPU Husni Kamil Manik ke Bareskrim, Senin dini hari (11/8/2014). (baca: Ketua KPU Terlalu Berlebihan dan Kekanak-Kanak-an).

"Saya tidak pernah menyebut kata culik!", ungkap Taufik kepada redaksi melalui telepon selular.

Dan ini pun mendapat tanggapan dari Konsultan Bina Bangun Bangsa, Ahmad Firman yang mengatakan bahwa ucapan M. Taufik menurutnya telah "dipelintir" oleh berbagai media, terutama MetroTV yang mungkin sengaja atau tidak sengaja membangun opini negatif terhadap dirinya, dan menggiring masyarakat untuk tidak melihat persoalan ini secara keseluruhannya, yang sebenarnya adalah berkaitan dengan proses sidang gugatan yang berlangsung di MK tentang gugatan pelanggaran KPU dalam Pilpres 2014 ini.

Ditambahkan Ahmad bahwa esensinya adalah M Taufik mendesak agar pihak berwenang, khususnya Polri untuk segera menangkap Husni terkait dugaan keras yang telah melakukan pelanggaran berat, pidana khusus yaitu kejahatan terhadap negara, dengan melakukan pembongkaran kotak suara tanpa dilandasi dasar hukum yang jelas dan cenderung ilegal, sepihak dan brutal, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Husni telah melakukan perusakan dan atau penghilangan bukti-bukti negara terkait Pilpres 2014 yang lalu. 

"Ini malah memperlihatkan kepanikan dari Husni yang semakin menguatkan bahwa apa yang menjadi dugaan terhadap pelanggaran hukum yang dia telah buat, adalah benar adanya ?" ungkap Ahmad.

Selanjutnya M. Taufik yang juga mantan Komisioner KPU DKI ini pun beranggapan bahwa pelaporan KPU ke Mabes Polri sebagai upaya pengalihan publik terhadap apa yang telah dilakukan oleh KPU.

"Terbukti oleh MK, KPU buka kotak suara. Biarlah publik tahu apa yang KPU lakukan," maksud Taufik.

GOOD PRECEDENT: SIDANG SENGKETA PILPRES 2014 DI MK

judul asli:
SIDANG PHPU PILPRES 2014 DI MAHKAMAH KONSTITUSI: GOOD PRECEDENT
Oleh: Undrizon, SH Praktisi Hukum pada Undrizon and Associates Jakarta

Sidang PHPU Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menjadi anak tangga yang amat penting sebagai good precedent (contoh bagus) tatkala proses transisi berlangsung menuju ke tatanan kehidupan bangsa-negara yang demokratis, dan kian terbangunnya peradaban nasional yang modern (modern of national civilization). Selamat jalan sikap otoritarianis, semoga menjauh paham fasisme, selamat tinggal totalitarianis, dan selamat tinggal juga politik yang manchiavelistik, dan setersunya. Sehingga saat ini Indonesia tengah berada pada titik serta detik-detik penentuan menuju keutuhan sebagai suatu bangsa yang besar, kuat, dan berdaulat (the national sovereignty). Kuat bukan hanya karena negeri ini yang secara fisik telah memiliki teknologi persenjataan yang canggih, tetapi bangsa ini telah mampu berjalan dengan kekuatan moralitas hukum karena mampu berdiri pada pilar-pilar supremasi hukum sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi nasional (UUD RI 1945).

Meskipun sebagai bangsa dan negara, Indonesia juga tengah dihadapkan pada badai liberalisme dan kapitalisme, yang begitu kencangnya menerjang sendi-sendi dan jati-diri kehidupan sebagai bangsa yang memiliki karakter yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Kemampuan untuk bertahan tentunya sangat ditentukan oleh semangat serta kesadaran untuk membina persatuan dan kesatuan, kemampuan dalam menempatkan diri serta membijaki fenomena yang berkembang dalam lingkaran strategis dunia, konsistensi sikap atas ideologi negara dan konstitusional negara,

Kekerasan Media Massa dan Opini Publik
Itulah sebabnya, semua komponen bangsa harus sinergis dalam mengawal arah dinamika demokrasi di tanah air. Salah-satu aspek yang paling penting untuk mengawal demokrasi itu ialah tegaknya supremasi hukum (the supremacy of law), yang kemudian ditunjang oleh adanya tumbuh-kembang rasionalitas dan/atau kesadaran sektoral yang secara simultan memberikan kontribusinya untuk kejayaan NKRI. Termasuk keberadaan lapisan pengusaha atau pebisnis yang berjiwa nasionalis, integritas dan profesionalisme aparatur negara untuk berkontribusi maksimal bagi negeri, proses pendidikan nasional yang konstruktif dan produktif, adanya media masa konstruktif dan produktif di era keterbukaan informasi, dan lain sebagainya.

Meskipun karakter pers nasional suatu bangsa dari segi idealismenya pada awal berdiri tetap merupakan pers yang ideal bagi sarana perjuangan, pencerahan, pembuka jendela informasi, sarana pendidikan publik, dan lain sebagainya.

Tetapi, dalam segi pemilu presiden di Indonesia 2014, ternyata juga telah menjadi ajang kreasi berbagai media untuk memfasilitasi pemikiran publik untuk sebuah suksesi kepemimpinan nasional dan daerah. Namun demikian, tanggungjawab pers di Indonesia hendaknya sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan di dalam UU Pers. Memang, tanpa dipungkiri banyak pihak yang merasa bahwa Pers nasional terkadang masih tendensius, predatoris, korupsi informasi, tidak berimbang, vested interest, dan lain sebagainya.

Hendaknya pers nasional, khususnya Televisi sebagai media masa elektronik yang juga dipayungi oleh konstitusi nasional, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 UUD 1945. bahwa kemudian juangan sampai pers nasional hanya mengartikannya sebagai kebebasan mengeluarkan pendapat dan atau pikiran saja. Tetapi di tangan pers nasional juga tergantung harapan nasional untuk menjadi pengawal arah perubahan yang konstruktif, sehingga posisi itu disebut sebagai pers yang independen. Kemampuan pers nasional dalam menjemput yang tertinggal, menjahitkan yang terputus, penghibung ke masa depan yang cerah, merawat yang telah ada, dan mendidik masyarakat, bangsa dan negara untuk tetap tumbuh-kembang menjadi bangsa yang maju dan modern.

Di dalam konsideran UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers merupakan salah-satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan Hak Asasi Manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan azas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Sehingga pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terkait dengan Kode Etik Jurnalistik, maka telah disebutkan bahwa kemerdekaan pers ialah sebagai perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. Sebagai satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan UUD 1945. Pers harus dilaksanakan dengan tanggungjawab sosial serta jiwa demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara.

Di era konvergensi media tentu saja sangat diperlukan peranan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo RI), yang selama ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan, baru-baru ini juga termasuk kebijakan mengenai Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Termasuk pula berbagai peranan aktif dari berbagai institusi formil lainnya, serta didukung oleh peranan masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan. Terkadang sangat kontras terlihat bahwa media massa nasional dan daerah lyang ebih banyak berkutat dalam irama siaran yang bersifat komersial, sehingga tanggungjawab berbangsa dan bernegara terkadang harus dikubur. Hal tersebut sangat kontras dengan adanya kealpaan berbagai media untuk menkover berbagai agenda pemerintah yang sepatutnya diketahui oleh publik, baik agenda pemerintah yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Semua ini harus menjadi perhatian perusahaan pers nasional agar jangan mengesampingkan tanggungjawab konstitusionalnya.

Karena itu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik agar dapat melestarikan azas Kemerdekaan Pers yang bertanggungjawab. Pentingnya, untuk meneliti tentang kebenaran sesuatu berita atau keterangan tertentu sebelum menyiarkannya ke khalayak publik, dengan senantiasa juga memperhatikan kredibilitas sumber berita yang bersangkutan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 2, maka Wartawan Indonesia tidak menyiarkan hal-hal yang sifatnya destruktif, serta dapat merugikan bangsa dan negara. Termasuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak perlu menyiarkan kalau hal tersebut bisa berpotensi menyinggung perasaan kesusilaan, dan keagamaan, serta kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh UU.

Kemudian, sesuai Pasal 3, maka terkait dengan tata-cara pemberitaan, bahwa tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian, maka sebelumnya hendaklah selalu berusaha untuk bersikap objektif, jujur, dan sportif, berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab dan menghindarkan diri dari cara-cara pelanggaran kehidupan peribadi (menghargai hak-hak keperdataan pihak lain), sensasional, immoral, dan melanggar kesusilaan.

Menjunjungtinggi azas praduga tak bersalah (presumption of innoncent) menurut hukum dalam perkara pidana, dan kebijaksanaan untuk menyiarkan identitas orang lain, terutama ketika negeri ini tengah memperhatikan proses Sidang Perkara Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jangan sampai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merasa terganggu prudensialitas, imparsialitas, objektifitas, hati nurani, selama proses pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud. Karena itu pada akhirnya amr putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim MK RI yang menyidangkan perkara yang dimaksud tidak hanya mempertanggungjawabkan objektifitasnya menurut hukum yang berlaku tetapi juga keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka itu, Media massa haruslah berimbang dan semaksimal mungkin untuk menghindarkan terjadinya Trial By The Press.

Mahkamah Konstitusi RI, dan Benteng Supremasi Hukum
Semoga dengan proses peradilan yang terjadi di MK RI terkait sengketa PHPU, Pilpres 2014 ini dapat menjadi unsur penawar sekaligus jendela pembuka sikap dan cara pandang terhadap berkembangnya rasionalitas kebangsaan di tanah air - yang tengah menjalani proses demokrasi yang sesungguhnya. Sebab, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. kemudian, pada ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

UUD 1945, Pasal 24 C ayat (1) telah menggarisbawahi bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

Upaya hukum melalui mekanisme peradilan di MK RI yang ditempuh oleh pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto - H. Hatta Radjasa, merupakan Hak mereka yang dijamin serta dipayungi oleh hukum nasional, dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon, dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Alasannya tentu terletak pada berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pihak Penyelenggaraan Pemilu Presiden, yaitu: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), dalam hal ini bertindak sebagai Termohon. Semua pihak tentunya harus menghormati hak dari Pemohon tersebut dalam upaya mendapatkan keadilan menusut hukum. Maka itu, pelanggaran yang dilakukan tersebut harus dapat dibuktikan menurut hukum oleh Pemohon. Sehingga tidak ada alasan oleh MK RI untuk tidak mengambil atau menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya demi keutuhan NKRI - yang berdiri sebagai negara hukum di atas pilar konstitusional, yaitu UUD 1945.

Dengan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sehingga akan memperjelas sekaligus menguji proses Pemilu yang LUBER dan JURDIL, dengan prinsip peradilan yang baik, dengan penerapan hukum dengan azas manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Sehingga diharapkan akan menjadi preseden baik untuk proses pemilu pada masa-masa yang akan datang. Sehingga demokrasi semakin matang yang disertai oleh sikap masyarakat sadar supremasi hukum, sekaligus akan menjadi pertaruhan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya terhadap kondisi terbalik karena telah terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan dalam proses pemilu.

Disinilah dipertaruhkannya suatu kredibilitas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karenanya, kekerasan dalam pelaksanaan pemilu di lapangan tidak lagi menjadi jaminan serta takaran dalam mencapai keputusan politik. Objektifitas hukum akan memperlihatkan kepada masyarakat (publik) untuk menghargai nilai-nilai hukum yang memang harus dihormati dan dijunjungtinggi. Sehingga dimungkinkan bahwa Indonesia kedepan bisa hidup dalam irama etika perpolitikan yang semakin baik. Haruslah berbeda dengan masa-masa sebelumnya, bahwa presured politik jangan lagi menjadi pertaruhan untuk suatu kemenangan dalam pemilihan umum. Kemenangan yang baik, tentunya akan mendidik semua stakeholder bangsa, agar logika politik dijalankan dengan rasionalitas sebagai negara hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Pasal 41, bahwa pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang untuk mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga dilarang untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk tidak diperbolehkan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain. Apalagi menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat. Kemudian, juga dilarang agar tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain. Apalagi untuk merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon, serta membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden terkait juga dengan aspek money politic sehingga publik harus pula mengetahui bahwa tetap tidak diperbolehkan bagi setiap pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j6, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Oleh karena itu, sikap yang ingin menggunakan kekuatan habis-habisan yang penting menang, akan berujung pada pembagian wilayah kehidupan masyarakat dalam hitungan angka (quantity). Padahal selain angka juga yang amat penting ialah quality. Terkadang, telah cenderung menjurus pada tekanan terhadap kesadaran publik, membelah kesadaran moralitas sosial demi pencapaian dukungan yang besar. Berkembangnya like atau dislike, maka itu, norma hukum tidak dianggap penting - yang penting justeru jumlah suara ketimbang nilai, sehingga telah terjadi kekeringan nilai. Karena telah berkembangnya matematika politik (political engineering), maka masyarakat atau publik hanya dianggap sebagai komoditas yang diperjual-belikan. Sehingga tidak segan-segan untuk dieksplorasi demi memperoleh jumlah dukungan.

Oleh karena itu, apabila sistem penyelenggaraan Pemilu terlaksana sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku dan mengikat maka berbagai penyimpangan (distorsi) dan selanjutnya potensi konflik terbuka dapat dihindari. Namun demikian, kondisi yang terjadi di Indonesia menunjukan bahwa treatment hukum sudah agak dikesampingkan sehingga potensi konflik kian menumpuk, sehngga pada saatnya meledak. Seandainya memang pendekatan preventif yang ditempuh tentunya dapat mengurangi intensitas konflik atau sengketa dalam konteks pemilu tersebut.

Peradaban Politik Nasional
Pelaksanaan pemilu di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir tentunya sudah mampu mendewasakan masyarakat dalam melihat persoalan terkait dinamika politik di negeri ini. Itulah sebabnya bahwa apabila mekanisme pemilu disiapkan dengan baik tentunya akan menghasilkan kepemimpin yang baik pula. Begitu sebaliknya apabila sistem pemilu yang kurang baik, maka juga akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan kepemimpinan nasional selanjutnya.

Apabila kepemimpinan nasional dalam masa transisi mampu melewati etape ini dengan baik maka sejumlah karya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan modern. Sehingga untuk menjadi negara yang modern bukan hanya karena jumlah sumberdaya alam yang melimpah, bukan juga karena jumlah penduduk yang banyak, tetapi kemajuan suatu negara-bangsa tidak terlepas dari adanya suatu kekuatan fundamental dari peradaban kehidupan bangsa yang berkembang di atas efektifitas nilai-nilai konstitusionalnya.

Bahkan, alam berbagai pemikiran dalam konteks perkembangan ilmu hukum juga telah diketengahkan, bahwa suatu negara-bangsa dianggap maju dan modern ialah ketika negara-bangsa tersebut telah mampu menghormati eksistensi hukum nasionalnya.

Karena itu, benteng terakhir untuk mengawal peradaban nasional suatu bangsa tentunya adalah tegaknya suatu mekanisme peradilan yang baik. Peradilan yang dapat menegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan dalam konteks sengketa dalam Pilpres 2014 ini - tidak hanya memperhatikan angka-angka. Dalam berbagai kesempatan Profesor Margarito mengatakan peradilan MK RI dalam sengketa PHPU Pilpres 2014 janganlah hanya bersifat peradilan kalkulator. Namun demikian, yang penting ialah adanya Peradilan yang mampu menjembatani antara konstruksi nilai-nilai dalam normatif hukum terhadap gerakan moralitas rakyat atas dugaan bahwa telah terjadinya kerusakan dalam sistem birokrasi - yang kontraproduktif bagi kemajuan NKRI.

Artinya, tesis yang menonjolkan bahwa Pemilu yang sangat identik dengan angka-angka (quantitative) tidak menjadi takaran utama dalam menilai keberhasilan sebuah pesta demokrasi untuk sebuah suksesi kepemimpinan nasional. Tetapi, melalui peradilan MK RI ini, diharapkan pertimbangan yang qualitative akan dimunculkan sebagaimana prinsip di dalam pemeriksaan perkara yang bersifat audi et alteram partem. Karena itu, MK RI keberadaannya lebih utama ditujukan untuk menjaga dan mempertimbangkan keutuhan NKRI.

Semoga dengan fenomena dalam konteks sengketa PHPU Piplres 2014 ini, akan menjadi momentum yang amat penting dalam membangun konstruksi kehidupan nasional sebagai bangsa-negara yang demokratis, maju, dan modern. Oleh karena itu, apapun amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara yang dimaksud selanjutnya akan mengandung hikmat kebijaksanaan untuk memperkokoh NKRI sehingga siap melangkah menuju suatu kehidupan nasional yang bernilai sebagai serangkaian riwayat kehidupan nasional yang senantiasa berada dalam keberkahan lahir maupun batin!

Ketua KPU Terlalu Berlebihan dan Kekanak-Kanakan

Berkaitan dengan laporan Ketua KPU, Husni Kamil Manik beserta anggota Komisioner KPU yang lainnya ke Bareskrim Polri, yang melaporkan adanya ancaman penculikan terhadap dirinya dengan kekerasan yang akan dilakukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menurut Konsultan Pembangunan dan Pemerintahan Bina Bangun Bangsa, Ahmad Firman, bahwa hal itu adalah merupakan tindakan yang sudah sangat terlalu berlebihan.

"Sekelas pejabat tinggi negara, Husni tidak perlu bersikap yang berlebihan seperti itu, yang malah membuat dirinya seperti kekanak-kanakan, dan membuat citra dirinya semakin buruk di mata publik, yang ternyata tidak siap bertanggung jawab atas kritikan terhadap kinerja dan tanggung jawabnya selaku pejabat negara ?", ungkap Ahmad.

"Apalagi ada dugaan bahwa ternyata Husni Kamil Manik telah melakukan pidana atau kejahatan berat terhadap demokrasi dan negara, atas tindakannya melakukan pembongkaran brutal terhadap dokumen negara ?", tambah Ahmad menjelasakan.

Diberitakan sebelumnya, dalam laporannya seperti yang dimuat di republika.co.id, bahwa ketakutan Husni dikarenakan adanya pernyataan M. Taufik saat orasi di depan gedung MK beberapa waktu yang lalu. (baca: Ketua KPU Laporkan Ketua DPD Gerindra ke Polisi).

"Saat terjadi aksi demo oleh masyarakat di depan gedung MK RI, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menyatakan ancaman akan melakukan penculikan terhadap Ketua KPU," tutur Husni dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Senin (11/8) dini hari. (baca: Ini Kronologis Ancaman Penculikan Versi Ketua KPU).

Selanjutnya Ahmad pun menambahkan, bahwa kata ancaman ataupun penculikkan adalah asumsi yang sudah sangat berlebihan dari Ketua KPU, Husni Kamil Manik, karena sesungguhnya esensi dari pernyataan M. Taufik adalah permintaan untuk mengusut tuntas dugaan terhadap Husni yang dianggap telah melakukan pelanggaran dan atau kejahatan dalam pilpres ini, seperti yang disampaikan dan telah diketahui oleh khalayak umum, yaitu adanya perintah langsung dari Husni selaku Ketua KPU yang telah nyata-nyata mengeluarkan Surat Edaran tanpa dasar hukum yang jelas dan sepihak yang telah memerintahkan kepada seluruh jajaran KPU untuk melakukan pembongkaran kotak suara yang merupakan tindakan sembrono dan ilegal dengan dalih yang mengada-ada untuk pembenarannya sendiri, tanpa konsultasi terlebih dahulu, terutama kepada Mahkamah Konstitusi (MK) .

“Adalah hal yang wajar bagi M. Taufik, selaku Ketua DPD Gerindra sebagai wakil dari pemohon yang merasa dirugikan untuk meminta pihak Polri untuk segera menangkap Husni karena perbuatannya yang telah melanggar aturan hukum dan kepatutan yang sudah melampaui batas kewenangan KPU, karena melakukan tindakan tanpa konsultasi terlebih dahulu, terutama dengan MK”, ungkap Rahmat.

“Malah kalau nanti dilaporkan balik, bahwa Husni sudah melakukan pencemaran nama baik, dengan menggiring opini publik bahwa M. Taufik adalah seorang penculik dan orang yang tidak tahu hukum ? bagaimana itu ?” kata Ahmad.

Maka diperkuat dalam pernyataan Husni sendiri dalam kesempatan wawancaranya seperti yang dimuat di Republika.co.id, bahwa apa yang akan dilakukan oleh Taufik sifatnya bersyarat, yakni jika polisi tidak menindaklanjuti apa yang mereka inginkan. (red: keinginan M. Taufik agar Polri menangkap Husni terkait dugaan tindak pidana dan pelanggaran KPU).

Sebelumnya diberitakan Husni Kamil Manik melaporkan M. Taufiq ke Bareskrim dengan aduan melakukan ancaman penculikan dengan kekerasan. Dan Husni menyatakan memiliki bukti cetak terkait ancaman penculikan dengan kekerasan itu. Bahkan, jika masih kurang, KPU akan menambahkan bukti visual.

Dalam laporannya tersebut, Ketua KPU didampingi enam orang komisioner KPU lainnya. Yaitu Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jury Ardiantoro, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati dan Hadar Nafis Gumay.

Sekedar informasi, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1446 tanggal 25 Juli 2014 yakni surat yang ditujukan kepada KPU provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk membuka kotak suara mengambil A5 dan C7 untuk difotokopi dan legalisir.

Sementara Surat Edaran Nomor 1449 adalah perintah kepada KPU provinsi yang ditembuskan kepada kepada Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulsel, Sulbar, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, untuk siapkan diri menghadapi permohonan gugatan di MK kemudian membuat jawaban kemudian datang ke Jakarta untuk koordinasi dengan KPU RI. SE tersebut tanggal 23 Juli 2014.

Jumat, 08 Agustus 2014

Tidak Ada Toleransi Bagi Kecurangan


Mengamati perkembangan gugatan sengketa hasil Pilpres 2014 yang saat ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), membuat Konsultan Pembangunan dan Pemerintahan Bina Bangun Bangsa, Rahmat Nur perlu memberikan pandangannya untuk menjadi bahan pertimbangan bagi publik.

"Sepertinya ada upaya penggiringan opini publik yang ingin mengaburkan substansi dari pokok persoalan atas gugatan pasangan capres-cawapres sebagai peserta No. 1 pada Pilpres 2014 ini, terhadap KPU yang diduga telah melakukan kelalaian dan bahkan kecurangan sehingga KPU terlihat tidak netral sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya bekerja secara jujur, adil dan profesional dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap kepentingan negara", kata Rahmat kepada redaksi.

Rahmat menganggap bahwa gugatan peserta pilpres No.1 yang telah diterima oleh MK, adalah murni ditujukan hanya kepada KPU dan atau Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu atas nama negara, yang bukan gugatan kepada Jokowi-JK, sehingga kubu Jokowi-JK tidak perlu panik dalam menyikapi hal ini, daripada jadi bahan tertawaan atau olok-olok publik.

"Khan lucu ? kok kubu Jokowi-JK sampai panik sehingga harus datang dan menghadirkan pula banyak pengacara dari kubu mereka dengan alasan untuk memberikan dukungan kepada KPU untuk menghadapi gugatan ini ? Apakah ini sangat aneh!", ujar Rahmat dengan nada heran.

Ditambahkan oleh Rahmat bahwa sikap panik dan wacana tersebut malah membuktikan kepada publik ternyata memang benar adanya keberpihakan KPU dengan peserta No. 1 yaitu Jokowi-JK dan atau kolusi di antara keduanya yang mungkin sepakat untuk berbuat kecurangan secara terencana, terstruktur, sistematis dan masiv seperti yang menjadi dugaan publik selama ini. Dan apabila benar seperti demikian maka KPU dan Kubu Jokowi-JK sudah melakukan tindakan yang merupakan kejahatan serius atas negara sehingga dapat dituntut pidana khusus terhadap KPU maupun Jokowi-JK, selain di diskualifikasi sebagai capres-cawapres bagi pasangan peserta No. 2 tersebut.

Selain itu Rahmat mencoba mengingatkan agar MK selaku pengawal konstitusi di negeri ini, seharusnya tetap netral, dan tetap menjunjung tinggi nila-nilai kejujuran dan keadilan dengan berdasarkan kepada nurani kebenaran, sehingga MK fokus saja kepada alat bukti terjadinya pelanggaran kecurangan dan atau kelalaian KPU dalam penyelenggaraan di Pilpres ini.

"Apalagi KPU sudah melakukan tindakan pembongkaran sepihak yang bisa dibilang ilegal dan brutal dengan dalih yang mengada-ada tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada MK!", tegas Rahmat.

Sehingga menurut Rahmat apabila memang sudah terbukti KPU bersalah, maka MK langsung dapat memutus vonis bersalah dengan langsung membatalkan semua keputusan KPU tanggal 22/7/2014 tentang penetapan hasil rekapitulasi dan pemenang Pilpres 2014 yang lalu, serta memecat secara tidak hormat kepada seluruh pimpinan KPU yang terlibat.

"Bukan malah membahas berapa selisih yang bisa dibuktikan ? dan bicara tentang pemenuhan angka selisihnya ?", jelas Rahmat.

Karena menurut Rahmat bahwa Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia (Pilpres RI) bukanlah kontes seperti layaknya suatu pertandingan sepak bola yang terkadang menganggap kewajaran atau cenderung membiarkan suatu tindak kecurangan dan atau kelalaian selama wasit belum memutuskan.

"Karena ini adalah urusan negara, yang bukan urusan main-main, yang hanya jadi mainan seenaknya saja!" tegas Rahmat.

"Ini lebih kepada moralitas suatu bangsa yang berkeadilan, beradab dan bermartabat, yang tidak sedikitpun memberikan toleransi kepada suatu kecurangan apalagi kejahatan terhadap negara ?" tegasnya lagi.

"Siapapun harus berani menyatakan bahwa curang dan lalai adalah perbuatan yang salah dan patut dikenakan sanksi dan atau hukuman bagi setiap pelakunya tanpa terkecuali, agar menjadi pembelajaran yang tegas agar tidak terulang kembali ", kata Rahmat.

Kamis, 07 Agustus 2014

Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Bolehkah ?

Bersama : Konsultasi Hukum



Pertanyaan:
Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Bolehkah ?
Apakah saya seorang mahasiswa hukum boleh memberikan jasa konsultasi hukum kepada orang lain sehubungan dengan pasal 31 UU No. 18/2003?
terimakasih ( Herry P )

Jawaban:
Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.”

Pasal 31 UUA tersebut SUDAH DINYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 Desember 2004 (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 006/PUU-II/2004Tahun 2004). Lebih jauh simak artikel kami UU Advokat Sudah 17 Kali Di-Judicial Review?

Jadi, karena Pasal 31 UU Advokat sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tidak ada larangan dalam UU Advokatapabila mahasiswa hukum atau non-advokat lainnya memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Akan tetapi, perlu Anda ingat bahwa ketentuan hanya advokat yang dapat memberikan jasa hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat penerima jasa hukum (klien).

Menurut hemat kami, sebaiknya Anda menyelesaikan dulu pendidikan hukum Anda dan mengikuti prosedur yang berlaku untuk menjadi seorang Advokat. Dengan begitu kelak Anda dapat memberikan jasa hukum sebagaimana mestinya. Prosedur untuk menjadi advokat dapat Anda simak dalam artikel kami sebelumnya Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga Pengangkatan.

Setelah diangkat menjadi advokat, Anda dapat memberikan jasa hukum sesuai dengan kompetensi Anda. Dalam menjalankan profesinya, advokat dilindungi oleh hukum, yaitu dengan adanya imunitas advokat (lihat Pasal 16 UUA).

Uraian di atas juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hasanuddin Nasution. Hasanuddin menegaskan bahwa mahasiswa hukum tidak bisa memberikan jasa konsultasi hukum (dalam konteks pemberian jasa konsultasi hukum yang sesuai UUA). Hasanuddin mengatakan bahwa yang dapat memberikan konsultasi hukum sesuai UUA adalah advokat.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat dipahami.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II/2004Tahun 2004


sumber: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005383306547&sk=info

Jumat, 11 Juli 2014

ANTARA PAYUNG HUKUM DAN SIKAP POLITIK DALAM PEMILU PRESIDEN 2014

Oleh: Undrizon, SH
Praktisi Hukum Undrizon and Associate Law Office, Jakarta


Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014, terkesan cukup dinamis. Kedua pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden telah menunjukan niat yang baik (itikad-baik) demi negeri. Hal ini sejalan dengan upaya untuk membenahi sistem pemilihan umum dari masa ke masa. Perbaikan yang bertujuan agar terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang demokratis.

Perspektif Peraturan Perundangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Maka itu, di dalam konsiderannya telah menjelaskan bahwa Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam waktu yang panjang berbagai ikhtiar terus dilakukan, utamanya sebagai upaya serius untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang berkapasitas dan kredibel. Semua itu berguna dalam mencapai tujuan didirikannya negara ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam kaitan ini, dan dalam upayanya ikut serta dalam memajukan nilai-nilai demokrasi di tanah air. Bahwa Pemilu juga menjadi kewajiban konstitusional yang mendorong lahirnya calon-pemimpin nasional, dalam konteks ini, yaitu: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang visioner, memahami persoalan bangsa dan negara, serta solusi dan strategi implementasinya, serta dapat membuat perumusan dan perencanaan pemerintahan dengan lebih baik. Adanya visi, misi dan program strategis pemerintahan itulah yang menjadi argumentasi partai atau gabungan partai pengusul untuk mencalonkannya, sekaligus sebagai basis koalisi yang lebih permanen dan tidak didominasi oleh kepentingan pragmatis. 

Integritas dan Kesungguhan SBY
Begitupun sikap yang telah ditunjukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku Presiden Republik Indonesia, dan sekaligus selaku penanggungjawab bagi pelaksanaan Pilpres 2014 dalam arti luas. SBY dalam masa akhir kepemimpinannya telah menunjukan sikap kenegarawanan untuk mengawal transisi kekuasaan serta kultur kehidupan nasional yang demokratis dengan mekanisme Pemilu Presiden yang diselenggarakan secara berintegritas, berkualitas, dan berkredibilitas sesuai hukum yang berlaku.

Maka itu, segala himbauan, ajakan, promosi, dinamika kampanye (debat Capres dan Cawapres yang dipertontonkan melalui media masa elektronik, iklan, lagu, musikalitas, kearifan budaya, dan lain sebagainya), sehingga terbentuk internalisasi visi, misi, program, dan rencana strategis para calon agar dapat dipahami, diterima, dan dinilai oleh masyarakat sebelum mentukan pilihannya.

Segala warna perilaku di dalam pelaksanaan Pilpres tersebut, sesungguhnya bisa dikategorikan semacam bentuk penawaran atas suatu skema rasionalitas tentang nilai-nilai atau sesuatu kebaikan yang harus diperjuangkan. Kemudian, dalam skema institusionalitas maka Negara dengan segenap entitasnya perlu menyiapkan aturan main yang mampu menjembatani terjadinya proses Pemilu yang diinginkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menurut hukum dan atau peraturan perundangan yang berlaku guna mencapai dan segera mewujudkan NKRI yang demokratis.

Dalam konteks ini ternyata KPU cukup mengambil porsinya yang cukup baik, melalui peran strategis sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya secara konstruktif. Beruntung calon cuma ada dua pasang, sehingga muatan kerja bagi pelaksana Pilpres menjadi tidak terlalu rumit, seperti: KPU, Bawaslu, dan DKPP. Begitu juga sikap pemerintah dengan berbagai himbauan dan pengawalan untuk menjaga kedamaian, aman, dan tentram.

Maka itu, sebagai pedoman dapat dilihat bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang KPU berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 8 ayat (2), bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi kegiatan untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, termasuk usaha-usaha untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Kemudian, KPU harus menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Selan itu juga termasuk upaya dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya, mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya, menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN.

Selanjutnya, dengan segera kalau ada berbagai temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu, menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Artinya, bahwa pemerintah dalam arti luas, dan secara spesifik/sektoral juga telah berusaha untuk menjaga netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), termasuk netralitas aparatur Intellijen Negara (BIN), dan lain sebagainya. Disamping payung hukum yang berlaku juga dipertegas dengan adanya sikap konstruktif dari pemerintahan, khususnya Presiden SBY, sehingga keberlangsungan kehidupan NKRI masih terjaga dan bertahan. Artinya, selagi ada sang merah-putih yang tetap berkibar, maka itu, kesinambungan pembangunan nasional harus tetap berlangsung secara progresif dan produktif.

Etika Berpolitik
Jangan sampai terjadi inkonsistensi sikap yang memancing atau memperkeruh keadaan. Kondisi ini sempat timbul sebagai akibat dari kontroversi yang terjadi sebagai akibat perbedaan pada hitungan cepat (quick count) oleh beberapa lembaga survei di tanah air. Padahal kondisi yang penuh kegairahan dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam berbagai lapisan serta, gairah itupun terjadi di berbagai belahan dunia, di banyak negara, ternyata banyak warga lainnya yang mengikuti perkembangan Pemilu Presiden di Indonesia. 

Untuk itu, sikap yang dewasa dari para elite bangsa dan negara amat sangat diperlukan. Sementara itu rakyat malah sudah lebih-dahulu menjadi dewasa. Para elite harus menjaga diri dan atau mawas diri agar jangan sontak bertindak tanpa mengindahkan hukum, etika sosial, serta perlunya mengapresiasi nilai-nilai kearifan budaya nasional, tenggang-rasa, dan lain sebagainya.

Maka itu, menjadi kian menarik ketika ada sentilan dari Prabowo Subianto, Capres dari koalisi merah-putih itu, seraya mengungkapkan betapa pentingnya sikap yang penuh 'tepo-seliro', tentunya yang dimaksudkan ialah perlu adanya suatu etika dalam berpolitik, dan sikap kesatria. Mungkin hal-hal terkait dengan nilai-nilai luhur di negeri ini masih banyak yang perlu diindahkan dan bangsa Indonesia secara turun-temurun sudah mewarisi sikap hidup yang berbudi baik. Mungkin hal yang sama ada baiknya menuruti himbauan KPU dan berbagai tokoh dari kalangan organisasi massa yang menyampaikan press release tentang pentingnya menjaga kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui saluran media massa nasional.

Karena itu, disayangkan seketika masih adanya perdebatan tentang perbedaan hasil hitungan perolehan suara dengan metode quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei baik yang diklaim secara independensi dan/atau bersifat dependensi dari interests tertentu. Meskipun demikian, bahwa dalam konteks Pilpres juga mereka tetap dan haruslah menjunjung tinggi semangat profesionalitas yang berintegritas sebagai bagian dari anak bangsa yang beradab dan bermartabat.

Namun kemudian, ternyata pasangan Jokowi-JK langsung bersikap agak terkesan menjadi berlebihan, selain dari pengerahan massa, dan pernyataan (konferensi pers) tentang kemenangannya dengan versi quick count serta konvoi dan deklarasi kemenangannya di Tugu Proklamasi, Jakarta. Padahal sikap tersebut dapat berpotensi memancing kondisi yang kontraproduktif terhadap tataran dan tatanan kehidupan masyarakat secara horizontal, berbagai reaksi yang mungkin timbul dari berbagai kalangan/kepentingan dan stakeholders bangsa dan negara.

Sebuah euforia kemenangan yang terlalu dini karena semestinya terlebih-dahulu mengambil rujukan kepada hasil real count yang dilakukan oleh pihak penyelenggara resmi (kompeten), yakni: Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana keputusan KPU untuk menentukan hasil nyata atau hasil resmi perolehan suara pasangan pada Pilpres tersebut, sekitar 22 Julu 2014. Kondisi masyarakat dalam jeda waktu sebagaimana telah dtentukan tersebut haruslah dijaga. Jangan sampai adanya keadaan yang terbentuk oleh sikap elite yang menyeret-nyeret warga bangsa untuk saling berhadapan.

Masyarakat sesungguhnya sudah lebih dewasa dalam melihat dan menyikapi keadaan yang tengah berkembang dewasa ini. Rakyat hanya ingin dan menunggu bagaimana visi, misi, program, rencana strategis, dan janji-janji selama proses kampanye pemilu tersebut mampu direalisasikan.

Bahkan Joko Suyanto (Menkopolhukam RI) juga telah menghimbau kepada kontestan dan masyarakat pendukung agar menunggu hasil rekapitulasi akhir yang akan disampaikan oleh KPU. Maka itu, dibutuhkan suatu kondisi kehidupan nasional yang aman, sejuk, dan damai. Adanya dukungan para partisipan politik untuk membangun kondisi kehidupan yang tidak kontraproduktif utamanya bagi masyarakat yang lebih luas di negeri ini. Begitupun, peringatan Panglima TNI telah ditegaskan dalam mempertahankan netralitas TNI, dan Kepala Keplisian Republik Indonesia tentang sikap Polri dengan segala kelengkapan organisasinya untuk mendukung penyelenggaraan Pilpres dengan prinsip-prinsip supremasi hukum, dan agar bersama-sama dengan segenap stakeholder bangsa untuk mengawal pemilu Presiden tersebut agar mampu mencapai kualitas yang baik.

Semua ini adalah pembelajaran yang berharga dalam proses pematangan kehidupan berdemokrasi di tanah air. Termasuk pentingnya senantiasa belajar dari kondisi politik masa lalu, masa sekarang, sehingga mampu menentukan sikap yang lebih-baik pada masa mendatang demi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Senin, 07 Juli 2014

DIAMKAN LAPORAN KASUS, KPK BISA DILAPORKAN KE OMBUDSMAN?

JAKARTA – Lakukan pendiaman atas laporan kasus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilaporkan ke Ombudsman. Hal itu terkait tak bereaksinya lembaga super body tersebut untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Sebagaimana diketahui, mantan konsultan IT Joko Widodo, Wahyu Nugroho, mengungkap dugaan korupsi yang dalam program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) dimana terdapat banyak nama atau NIK ganda dalam sistem yang dibuat Jokowi. Hal tersebut pun sudah dilaporkan sejak tahun 2012, namun tidak ada langkah apapun yang dilakukan KPK.

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir, mengatakan, jika tindakan tersebut benar, maka hal itu sudah termasuk perbuatan yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara.

“Itu termasuk perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU TI Tipikor. Jika benar data tersebut, mudah-mudahan yang bersangkutan masih menyimpan datanya,” kata Mudzakkir saat dikonfirmasi, Jumat (4/7/2014).

Wahyu sendiri sudah menunjukkan bukti-bukti dugaan korupsi BPMKS lengkap dengan surat-suratnya pada Abraham Samad Cs. Namun hingga saat ini, laporan mengenai dugaan korupsi program BPMKS tak juga ditindaklanjuti oleh KPK. Mengenai hal tersebut, Mudzakkir menilai sikap KPK bisa dilaporkan ke Ombudsman.
"jika tindakan tersebut benar, maka hal itu sudah termasuk perbuatan yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara"...
“Sesuai dengan kapasitasnya. Jika benar telah melapor yang didukung fakta hukum lengkap bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan KPK tidak memberi tanggapan yang serius, pelapor sebaiknya mengadukan ke Ombudsman bahwa KPK tidak menanggapi laporan. Atau lapor juga ke DPR sebagai lembaga kontrol dan pengawasan terhadap KPK,” bebernya. (hol)

Selasa, 03 Juni 2014

Kubu Udar: Jokowi Patut Menjadi Tersangka Korupsi TransJakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Udar Pristono, Feldy Taha mengatakan, Gubernur non aktif DKI Jakarta, Joko Widodo seharusnya menjadi tersangka dan diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta TA 2013.
''Patut dijadikan tersangka dan diperiksa itu Jokowi, bukan Udar,'' kata dia, Senin (2/6).
Menurut dia, semua urusan di DKI termasuk pembiayaan semua proyek, Gubernur menjadi pihak yang bertanggungjawab, dalam hal ini Jokowi. 
Lagipula, Udar sebagai pengguna anggaran sudah melimpahkan kewenangannya ke kuasa pengguna anggaran dan penjabat pembuat komitmen. 
''Di mana kesalahannya?,'' kata Feldy.
Sudah ada kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk oleh Jokowi. Feldy melanjutkan, maka Udar tidak bisa lagi menjadi pengguna anggara bus Transjakarta.
''Kapasitas Udar sebagai pengguna anggaran gugur karena ada kuasa pengguna anggaran. Nah, logikanya seperti itu, jadi buat apa Udar tanggung jawab lagi,'' kata dia.
Selain itu, Udar pun tidak ada sangkut pautnya lagi dalam pendatangan bus Transjakarta karena sudah pejabat pembuat komitmen. Feldy mengatakan, pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab membuat komitmen dan penanggung jawab keuangan.
Sudah empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bus Transjakarta yaitu, Udar Pristono, Prawoto, Drajat Adhyaksa dan Setyo Tuhu.
Keempatnya diduga terlibat korupsi Pengadaan Armada Bus Busway senilai Rp 1 triliun dan Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler senilai Rp 500 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.
Kejagung belum melakukan penahanan kepada Udar Pristono, Prawoto, namun Drajat Adhyaksa dan Setyo Tuhu sudah ditahan Senin (12/5) lalu. Dalam kasus ini, Udar enggan terjebak menjadi tersangka seorang diri. Menurut dia Gubernur DKI, Joko Widodo mengetahui proyek pengadaan ini.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/06/02/n6j0g6-kubu-udar-jokowi-patut-menjadi-tersangka-korupsi-transjakarta

Selasa, 18 Maret 2014

YUSRIL: AYO BANGUN KESADARAN ITU

Mencermati situasi dan kondisi bangsa dan negara ini pasca rezim orde baru dengan memilih bendera Reformasi yang dianggap kebanyakan orang di negeri akan membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, ternyata adalah khayalan dan retorika belaka. Malah bangsa dan negara ini telah mengalami disorientasi dari cita – cita amanat proklamasi kemerdekaannya.
Mungkin inilah yang membuat Yusril Izha Mahendra merenung dan menuangkannya melalui akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd .
Yusril melalui akunnya mengatakan bahwa kita semua perlu untuk merenungkan kembali hakikat berbangsa dan bernegara agar tidak salah arah, yang seharusnya sesuai dengan konsep dan semangat yg telah disepakati oleh Pendiri Bangsa dan Negara Republik Indonesia ini (the founding fathers).

“Hakikat berbangsa dan bernegara kita haruslah kita kembalikan kepada konsep dan semangat yg telah disepakati oleh the founding fathers”, jelas Yusril.

Dan Yusril pun mencoba mengingatkan arti pentingnya landasan falsafah PANCASILA yg telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai common platform untuk membuat bangsa dan negara yang sangat majemuk ini untuk bersatu dan berdaulat penuh sebagai Negara Republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945.
“Di era Reformasi ini sudah jarang orang membicarakan landasan falsafah bernegara kita itu (PANCASILA)” kata Yusril.
Menurut Yusril “Bangsa ini larut dalam liberalisme, mendewa-dewakan kebebasan sehingga lupa akar budaya bangsa sendiri”.
Yang ditambahkannya bahwa “Liberalisme politik membuat kita kebablasan tanpa landasan, tanpa arah dan tujuan, sehingga kita berpecah belah dan bermusuhan”.
Dan apalagi “Liberalisme ekonomi membuat bangsa kita terpuruk di bawah kendali kehendak bangsa asing. Kita kehilangan kedaulatan ekonomi”.
Maka Yusril mengajak untuk bangsa dan negara ini sekalian untuk kembali kepada falsafah bangsa dan negara Indonesia yang sejati, yaitu PANCASILA. Karena “Sebuah Bangsa takkan maju jika kehilangan jati dirinya”.
“Ayo Bangun Kesadaran itu”, harapan
Yusril di akhir kultwittnya.
 

Sample text

Sample Text

sample teks

Sample Text

 
Blogger Templates