Rakyat Dipaksa Senang dengan Neolib

Jum’at, 22 Oktober 2010 , 22:30:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya

RMOL. Cornelis Lay, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) sempat berbincang denganRakyat Merdeka Online di Leiden, Negeri Belanda.

Dalam perbincangan tersebut, Cornelis Lay berpendapat, liberalisasi dan penerapan kebijakan neoliberal sangat berkembang sekarang ini di Indonesia itu, bukan saja berlangsung ke dalam negara dalam arti institusi politik tidak terlibat sebagai pengatur sumber daya dan membiarkan kepada pasar, tetapi juga ekonomi domestik dalam negeri kita itu dipaksa untuk bersaing dengan kekuatan ekonomi yang datang dari luar.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang digawangi SBY-Boediono juga dinilai lebih merepresentasikan semangat neolib dibanding kepentingan nasional. Lalu apa kata Cornelis Lay tentang hal itu. Berikut ini adalah kutipan pembicaraannya.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dibawah Presiden SBY boleh dibilang tidak berhasil membuat kehidupan rakyat menjadi sejahtera. Meskipun begitu dalam Pemilu bulan Juli 2009 Susilo Bambang Yudhoyono, yang memilih Boediono sebagai pasangan Cawapresnya, telah berhasil memenangkan Pemilu hanya dalam satu putaran saja. Bagaimana pendapat Anda?

Karena memang masyarakat kita tidak melihat sampai sejauh itu. Resiko-resiko dari pekerjaannya ide neoliberal dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, berekonomi kita, bersosial kita, berkebudayaan kita – itu kan tidak bisa ditangkap oleh semua rakyat sebagai pemilih.

Yang bisa ini kan cuma beberapa orang. Orang yang mempelajari betul akibat-akibat, yang sifatnya permanen, sifat merusak, jangka panjang sifat negatif dan seterusnya, bertugas untuk memberi tahukan hal-hal negatif tersebut.

Nah, rakyat kebanyakan kan yang dipikirkan adalah ya udahlah, kalau partai ini bisa menyediakan beras atau uang sekian ribu Rupiah untuk selama Pemilu itu, pasti itu bagus. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, bahwa rakyat pemilih tidak memilih berdasarkan kebijkan yang ditawarkan. Mereka memilih berdasarkan apa yang bisa ditawarkan kepada mereka sebagai orang perorang, individu.

Dengan kembali SBY terpilih sebagai Presiden, apakah itu bukan bukti bahwa rakyat atau para pemilih senang dengan neolib?

Menurut saya bukan karena rakyat Indonesia senang dengan neolib, mereka sebenarnya tidak tahu, bagaimana neolib itu bekerja, apa akibatnya. Mereka cuma melihat, SBY populer, ya sudah selesai urusannya. Ya, itu memang masalah kita sebagai bangsa yang masih sebatas itu. Rakyat Indonesia rata-rata cuma lebih memperhatikan popularitas, lebih memperhatikan apa yang tampak orang ngomong, tapi sebenarnya dia tidak menyimak sebenarnya apa yang terjadi. [arp]

PEMPROV DKI JAKARTA GAGAL ATASI KEMISKINAN

Sabtu, 23 Oktober 2010 , 06:48:00 WIB

RMOL. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jangan mengeyampingkan permasalahan kemiskinan di ibukota. Banyaknya anak putus sekolah dan biaya kesehatan yang terlampau tinggi, makin memberatkan beban warga tidak mampu.

Hal ini dinyatakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran anggaran yang ditetapkan Pem prov DKI selama ini tidak tepat sasaran dan cenderung tidak efisien dan  efektif. Banyak anggaran yang tidak me­nyentuh lang sung ke ma sya rakat.

“Di bidang pendidikan, yang penting adalah akses masyara kat DKI di bidang pendidikan ter buka lebar. Jangan ada lagi anak putus sekolah,” kata Wan da k e­pada Rakyat Merdeka.

Kenyataannya, sambung Wanda, angka anak putus sekolah dan anak yang tidak bisa me lanjutkan sekolah seperti dari SD ke SMP, SMP ke SMA atau dari SMA ke universitas masih tinggi. Di Jakarta Utara saja, yang tidak bisa sekolah ataupun putus sekolah terdapat se kitar 23.000 anak karena faktor kemiskinan.

Padahal, lanjut Wanda, alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sudah cukup besar. Ke­mudian ditambah gaji guru dan tunjangan lainnya, bisa dikatakan cukup sejahtera. Makanya, Wanda mempertanyakan, kenapa yang terjadi di lapangan, tidak disertai peningkatan kualitas murid.

Ketua Fraksi Amanat Bangsa DPRD DKI Jakarta ini menga takan, kemiskinan yang terjadi di ibu­kota disebabkan kurangnya perhatian dari Pemprov DKI.

“Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi masalah ne gara yang semakin berkembang se tiap tahunnya. Tapi pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Karena hingga Okto ber 2010, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DKI mencapai 323,170 jiwa (3,62 persen),” terangnya.

Mengomentari hal ini, ang gota Komisi E DPRD DKI Ja karta Ash raf Ali menyatakan, diperlukan langkah untuk me ngubah keten tuan kri teria bagi warga miskin. Khu susnya me re ka yang tinggal di Ja karta. Pa salnya sebagai kota metro po litan dan ibukota negara, sa ngat sulit mencari warga yang hidup sesuai kriteria tersebut.

“Ketentuan miskin harus di sesuaikan dengan kondisi ekonomi minimal suatu daerah. Pemprov DKI Jakarta harus mengkaji kembali kriteria ini,” ucap Ash raf.

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat yang juga menjabat Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penang gulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) belum bisa menyentuh warga miskin yang paling kecil. Namun baru sampai pada usaha menengah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pinjaman dana melalui perbankan.

Menurutnya, Pemprov DKI justru telah mempunyai prog ram pengentasan kemiskinan yang menyentuh warga miskin yang benar-benar miskin. “Karena itu, kami ingin belajar dari Pemprov DKI sehingga bisa menerapkan nya di daerah-daerah lain,” ucap Bambang saat ditemui di Balai kota, Jakarta.

Dengan sinergi antara PN PM-MP dan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), di harapkan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar mencapai 5-6 per sen. Apalagi kota Jakarta yang pertumbuhan ekonominya sudah melebihi rata-rata nasional. Serta menurunkan jumlah warga miskin yang saat ini mencapai 13,14 persen atau 31,4 juta dari total po pulasi pen duduk Indonesia.

TNP2K mengharapkan dapat bersinergi dengan Pemprov DKI. Agar PNPM-MP bisa bersinergi dengan program pemberdayaan masyarakat, membutuhkan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dari pemerintah daerah.

“Jadi mohon dukungannya agar PNPM-MP bisa disinergikan dengan PEMK di Jakarta,” harap Bambang. [RM]

EDAN, 60 UU INDONESIA DIPENGARUHI PERUSAHAAN DAN LSM ASING

Edan, 60 UU Indonesia Dipengaruhi Perusahaan dan LSM Asing
Rabu, 20 Oktober 2010 , 06:14:00 WIB, Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Setidaknya ada 60 produk perundangan Indonesia yang dipengaruhi kepentingan perusahaan asing dan sangat merugikan kepentingan nasional.

Begitu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudhohusodo kepadaRakyat Merdeka Online di Gedung DPR Senayan, kemarin siang (Selasa, 19/10).

Dia mencontohkan, UU sumber daya air dan sejumlah perundangan yang mengatur praktik perbankan.

Karenanya, dia meminta agar pemerintah mewaspadai segala kepentingan tertentu yang ditargetkan oleh lembaga asing, baik perusahaan maupun LSM asing seperti Greenpeace.

Dia juga mengatakan, data yang disampaikan Greenpeace mengenai kerusakan hutan Indonesia, misalnya, harus diwaspadai karena bisa jadi merupakan bagian dari skenario asing menyudutkan perekonomian nasional Indonesia.

“Data tersebut jelas-jelas berorientasi kepada kepentingan perusahaan luar negeri. Pemerintah jangan mudah percaya info-info itu,” katanya.

Dia juga mengatakan, bukan baru kali ini LSM asing itu memiliki agenda terselubung. Dari pengalaman yang lalu, demikian Siswono, LSM asing bahkan sudah berhasil mempengaruhi sampai tingkat perundang-undangan tadi. [guh]

8,6 JUTA LULUSAN JADI PENGANGGURAN TERBUKA

8,6 JUTA LULUSAN JADI PENGANGGURAN TERBUKA

Jumat, 15/10/2010 15:57:15 WIB
Oleh: Hilda Sabri Sulistyo

JAKARTA: Sedikitnya 8,6 juta lulusan pendidikan di Indonesia dari 116,8 juta angkatan kerja belum terserap dunia kerja dan menjadi angkatan pengangguran terbuka.

Kementerian Pendidikan Nasional menilai perlu link and match atau penyelarasan antara kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan pendidikan di Indonesia.

“Masalahnya, itu karena rendahnya kompentensi kualifikasi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” kata Direktur Kursus Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Wartanto, hari ini.

Menurut dia, angka pengangguran yang tinggi juga disebabkan antara lain oleh tingkat produktifitas kerja yang rendah, kesenjangan upah antar pekerja relatif besar, kenaikan upah belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, serta kesenjangan partisipasi kerja antara wanita dan pria yang cukup tinggi.

“Kajian mengenai konsep penyelarasan yang selama ini dilakukan oleh Kemendiknas baru menjawab permasalahan secara parsial. Dari konsep tersebut diisyaratkan adanya kebutuhan kordinasi yang baik antara pihak penyedia lulusan pendidikan (supply driven) dengan pihak yang membutuhkan tenaga lulusan (demand driven).”

Untuk itu, lanjut dia, diperlukan reingeneering sistem pendidikan pada setiap level dan bidang dalam menyediakan lulusan atau SDM sesuai kebutuhan dunia kerja.

Tak hanya itu, tambah Wartanto, dibutuhkan peramalan kebutuhan akan sektor-sektor kerja
agar kualifikasi para lulusan bisa tepat sasaran dengan kebutuhan pasar.

“Kebanyakan yang terjadi saat ini adalah lulusan misalkan lulusan SMK tata boga bekerja di lahan pekerjaan tekstil,” ungkapnya.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlunya kordinasi antara Kemendiknas dan kementerian lain yang memiliki fungsi pendidikan dengan dunia kerja. Tak hanya itu, tegas dia, perlu juga dilakukan penyelarasan kurikulum berbasis kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. (arh)

CIPUTRA: INDONESIA BELUM SEJAHTERA

Written by Aloysius Budi Kurniawan

Tuesday, 28 September 2010 11:09

SURABAYA, KOMPAS.COM – BEGAWAN PROPERTI INDONESIA DR IR CIPUTRA MERAYAKAN ULANG TAHUNNYA YANG KE-79, JUMAT (24/9/2010) DI UNIVERSITAS CIPUTRA, SURABAYA. DI USIANYA YANG HAMPIR MENCAPAI DELAPAN DEKADE INI, CIPUTRA MERASA GELISAH DENGAN TINGGINYA TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. MENURUTNYA, JIKA SITUASI INI TAK SEGERA DITANGANI, MAKA DALAM 25 TAHUN KE DEPAN, KONDISI MASYARAKAT INDONESIA TIDAK AKAN BERUBAH.

“Indonesia sudah merdeka selama 65 tahun, tapi kondisi masyarakat kita belum sejahtera. Tingkat pengangguran mencapai sembilan persen dan tingkat kemiskinan mencapai 13 persen. Bahkan, saat pendataan pemberian jaminan kesehatan masyarakat, tercatat sekitar 27 persen penduduk kita masih miskin,” kata Ciputra di sela perayaan ulang tahunnya ke-79.

Tak hanya itu, Ciputra juga gelisah dengan banyaknya sarjana pengangguran yang mencapai kisaran 20 persen. “Tanpa adanya gebrakan kebijakan dari pemerintah, maka kondisi Indonesia dalam 25 tahun ke depan tak akan banyak berubah,” katanya.

“Sekitar 50 tahun lalu, pendapatan per kapita Indonesia dengan Malaysia sama. Tapi, saat ini situasinya jauh berbeda. Indonesia jauh tertinggal karena pendapatan per kapita Malaysia melonjak sekitar 2,5 kali lipat dari per kapita Indonesia,” ucapnya.

Pro-kemakmuran

Menurut Ciputra, tiga tekad pemerintah saat ini, yaitu pro-job (peningkatan pekerjaan), pro-poor (keberpihakan pada kaum miskin), dan pro-growth (peningkatan pertumbuhan ekonomi) belumlah cukup. Satu hal yang perlu ditambah adalah pewujudan kemakmuran bagi seluruh rakyat (pro-prosperity).

“Ada satu cara agar masyarakat sejahtera dan makmur, yaitu melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan usaha. Ini semua hanya bisa diatasi dengan wirausaha,” kata Ciputra.

Dengan pengalamannya membidani Ciputra Group selama 29 tahun serta kiprahnya pada dunia properti selama berpuluh-puluh tahun, Ciputra yakin dunia, khususnya Indonesia saat ini membutuhkan senjata pamungkas untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan melalui kewirausahaan.

Dalam rangka menularkan jiwa kewirausahaan, Ciputra mendirikan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center. Ia juga memberikan pelatihan kewirausahaan pada sekitar 2.000 dosen dari seluruh Indonesia. Sebanyak 20 dosen juga diajak menjalani pelatihan kewirausahaan di luar negeri.

Besok, Sabtu (25 /9/2010), Universitas Ciputra Surabaya yang konsen pada pendidikan kewirausahaan akan meluluskan 145 mahasiswa. Dari total 145 lulusan itu, sebanyak 103 lulusan di antaranya langsung bekerja atau memulai bisnis pribadi. Hadir pula dalam wisuda perdana ini, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal.

“Dari 103 lulusan yang langsung bekerja itu, beberapa di antara mereka baru mulai kerja perdana, namun sebagian lain memang sudah merintis bisnis jauh-jauh hari,” kata Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Tony Antonio.