Juru Parkir di DKI Akan Digantikan Elektronik Parkir

Jakarta, Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir DKI Jakarta, Sunardi Sinaga berencana, memperbaiki sistem parkir on street di DKI. Menurutnya cara yang paling efektif untuk mengatasi parkir liar yakni dengan menerapkan sistem parkir elektronik.

"Ke depan tidak ada juru parkir lagi, semuanya menggunakan parkir meter," jelas Sunardi.

Nantinya, setiap kendaraan yang parkir di jalan akan dihitung perjam, diharapkan penggunaan sistem elektronik mampu menekan potensi kebocoran pendapatan daerah di bisnis parkir. Ia mengatakan sekitar Rp 200 miliar pertahun tidak masuk ke kas Pemprov DKI dari parkir on street di DKI Jakarta.

Menurutnya hilangnya pendapatan tersebut, karena banyaknya orang yang berkepentingan yang bermain dalam bisnis ini. "Terlalu banyak orang yang hidup di bisnis ini, ada preman yang ikut mengutip," tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini pendapatan dari parkir on street hanya sebesar Rp 26 miliar per tahun yang masuk ke kas daerah. Jumlah tersebut termasuk pendapatan parkir di IRTI Monas.

Di tempat terpisah, Konsultan Bina Bangun Bangsa Nur Ridwan, SH sangat mengapresiasi rencana Pemprov DKI khususnya UPT Parkir DKI tersebut. Selain untuk menekan kebocoran potensi PAD dari sisi perparkiran, sistem parkir on street pun akan mengurangi ekses parkir liar yang sudah sangat mengganggu ketertiban umum.

Tetapi Ridwan pun menambahkan agar Pemprov dan UPT terkait membahas terlebih dahulu dengan melibatkan unsur masyarakat, lembaga maupun organisasi sosial, serta konsultan, sehingga didapatkan bentuk dan format serta implementasi program yang sesuai dengan harapan bersama.

"apalagi menurut Ka UPT yang rencananya akan menghapus juru parkir untuk digantikan dengan sistem parkir elektronik tersebut, yang berarti juru parkir akan diganti dengan mesin, dan hal ini pasti menimbulkan social impact terhadap keberadaan dan pendapatan kehidupan para juru parkir yang sudah ada selama ini khan?, apakah hal itu bagus atau tidak, perlu dikaji secara mendalam lagi dengan pendekatan sosial kemanusiaan?", ungkap Ridwan kepada Redaksi.

Sehingga Ridwan menyarankan agar Pemprov DKI terlebih dahulu untuk menertibkan parkir liar yang selama ini dibiarkan mejadi permainan oknum sebagai kutipan liar, yang kenyataannya tidak masuk kas negara, seperti apa yang disampaikan pula oleh Ka UPT Perparkiran tersebut.

"Maka seharusnya kebocoran yang sudah lama terjadi, coba diperbaiki dahulu dengan pengawasan dan monitoring ketat, sebagai evaluasi untuk dikoreksi, yang kemudian menjadi acuan program dan kegiatan berikutnya?", jelas Ridwan mengakhiri pembicaraannya.

PUBLIK MULAI MUAK DAN KECEWA DENGAN JOKOWI

Judul Asli : “Publik Mulai Muak Janji dan Blusukan Jokowi”

Oleh: Fadhly Dzikry – Kamis, 20 Februari 2014 | 14:45 WIB

INILAHCOM, Jakarta – Indonesia Network Election Survey (INES) mengatakan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengalami penurunan sejak awal tahun 2014. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan INES pada 1 hingga 14 Februari lalu.

“Kekecewaan publik kepada Gubernur DKI Jakarta karena awal-awal kampanye publlik dijanjikan masalah anggaran yang transparan, namun setelah menjabat sebagai gubernur anggaran-anggaran tersebut malah tidak menjawab permasalahan masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Irwan melanjutkan selain masalah pengadaan bus baru untuk Transjakarta, masalah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, juga ikut menyumbang turunnya elektabilitas. Begitu juga, adanya konflik internal yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Masalah lain adalah dalam konteks internal PDIP yang sampai hari ini belum menentukan capres. Munculnya resistensi di internal PDIP yang konon katanya enggan mengusung Jokowi sebagai capres tunggal dari partai berlambang moncong putih itu,” ujarnya.

Irwan mengatakan, dalam hasil survei tersebut elektabilitas Jokowi sebagai capres hanya mendapatkan 5,6% yang turun drastis dari survei-survei nasional sebelumnya elektabilitasnya di atas 10%.

“Elektabilitas Joko Widodo yang di beberapa lembaga survei sempat menduduki rangking pertama, terjun bebas dan terjebak macet Jakarta yang makin parah, akibat jalan rusak serta terbawa banjir Jakarta, akibat janji Joko Widodo saat Pilgub DKI,

yang mengatakan ‘banjir dan macet itu gampang di selesaikan, itu kan hanya masalah manajemen anggaran’, ternyata tidak terealisasi, dan tidak ada progres yang jelas,” jelasnya.

“Dari temuan survei hampir 67% pendapat masyarakat makin muak dengan aksi blusukan Joko Widodo yang tidak ada hasilnya,” tegasnya.

Untuk diketahui, survei INES tersebut dilakukan di 33 provinsi di Indonesia, pada warga yang sudah mempunyai hak pilih. Dari 8.000 sampel asli, hanya 7.937 sampel yang terverifikasi, dengan tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.[bay]

sumber :

http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2075915/publik-mulai-muak-janji-dan-blusukan-jokowi#.UygBfT-Sy2o

MARZUKI ALIE PERTANYAKAN JANJI JOKOWI

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meragukan kemampuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meski elektabilitasnya tertinggi.

Marzuki merujuk pada problem dan banjir kemacetan lalu lintas Jakarta yang masih mendera.

“Saya bukan men-judge, tapi kalau mampu, saya akan dukung dia 1.000 persen. Silakan buka janji dia tentang masalah DKI, banjir, kemacetan, dan lain-lain. Bagaimana kini janji itu?” kata Marzuki di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Ahad, 16 Februari 2014.

Menurut dia, setiap capres harus mengerti apa masalah bangsa serta mampu melihat dan meyakinkan publik bahwa dia mampu mengatasi. Sebab, kalau hanya bicara elektabilitas tanpa data dan fakta rekam jejak tidak jelas arah yang mau dibawa sang calon itu bila terpilih.

“Kalau kita hanya bicara elektabilitas dan tidak jelas track recordnya, pemahaman dan gagasannya tentang persoalan di RI, mau dibawa kemana rakyat ini?” kata Marzuki.

Untuk jadi capres, lanjut Marzuki, seharusnya mengerti apa masalah bangsa, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, Ia harus mampu melihat dan meyakinkan kepada orang banyak tentang masalah RI.

“Lalu apakah ia mampu untuk menggerakkan seluruh stakeholder untuk bergerak atasi masalah itu,” ucap Marzuki. Bagaimana dengan kapasitas Marzuki?…

Ihwal keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat, Marzuki mengaku tak akan mempermasalahkan menang atau kalah. Tapi, targetnya bisa menyampaikan berbagai gagasan dan membuka ruang agar publik mengetahui apa yang dihadapi bangsa.

“Bagi saya tidak jadi apa-apa tidak masalah. Yang penting bangsa baik, dan gagasan harus sampai di bangsa.”

Sumber :  http://politik.news.viva.co.id/news/read/481764-marzuki-alie-pertanyakan-janji-jokowi-atasi-macet-dan-banjir-jakarta

PEMPROV DKI JAKARTA GAGAL ATASI KEMISKINAN

Sabtu, 23 Oktober 2010 , 06:48:00 WIB

RMOL. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jangan mengeyampingkan permasalahan kemiskinan di ibukota. Banyaknya anak putus sekolah dan biaya kesehatan yang terlampau tinggi, makin memberatkan beban warga tidak mampu.

Hal ini dinyatakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran anggaran yang ditetapkan Pem prov DKI selama ini tidak tepat sasaran dan cenderung tidak efisien dan  efektif. Banyak anggaran yang tidak me­nyentuh lang sung ke ma sya rakat.

“Di bidang pendidikan, yang penting adalah akses masyara kat DKI di bidang pendidikan ter buka lebar. Jangan ada lagi anak putus sekolah,” kata Wan da k e­pada Rakyat Merdeka.

Kenyataannya, sambung Wanda, angka anak putus sekolah dan anak yang tidak bisa me lanjutkan sekolah seperti dari SD ke SMP, SMP ke SMA atau dari SMA ke universitas masih tinggi. Di Jakarta Utara saja, yang tidak bisa sekolah ataupun putus sekolah terdapat se kitar 23.000 anak karena faktor kemiskinan.

Padahal, lanjut Wanda, alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sudah cukup besar. Ke­mudian ditambah gaji guru dan tunjangan lainnya, bisa dikatakan cukup sejahtera. Makanya, Wanda mempertanyakan, kenapa yang terjadi di lapangan, tidak disertai peningkatan kualitas murid.

Ketua Fraksi Amanat Bangsa DPRD DKI Jakarta ini menga takan, kemiskinan yang terjadi di ibu­kota disebabkan kurangnya perhatian dari Pemprov DKI.

“Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi masalah ne gara yang semakin berkembang se tiap tahunnya. Tapi pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Karena hingga Okto ber 2010, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DKI mencapai 323,170 jiwa (3,62 persen),” terangnya.

Mengomentari hal ini, ang gota Komisi E DPRD DKI Ja karta Ash raf Ali menyatakan, diperlukan langkah untuk me ngubah keten tuan kri teria bagi warga miskin. Khu susnya me re ka yang tinggal di Ja karta. Pa salnya sebagai kota metro po litan dan ibukota negara, sa ngat sulit mencari warga yang hidup sesuai kriteria tersebut.

“Ketentuan miskin harus di sesuaikan dengan kondisi ekonomi minimal suatu daerah. Pemprov DKI Jakarta harus mengkaji kembali kriteria ini,” ucap Ash raf.

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat yang juga menjabat Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penang gulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) belum bisa menyentuh warga miskin yang paling kecil. Namun baru sampai pada usaha menengah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pinjaman dana melalui perbankan.

Menurutnya, Pemprov DKI justru telah mempunyai prog ram pengentasan kemiskinan yang menyentuh warga miskin yang benar-benar miskin. “Karena itu, kami ingin belajar dari Pemprov DKI sehingga bisa menerapkan nya di daerah-daerah lain,” ucap Bambang saat ditemui di Balai kota, Jakarta.

Dengan sinergi antara PN PM-MP dan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), di harapkan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar mencapai 5-6 per sen. Apalagi kota Jakarta yang pertumbuhan ekonominya sudah melebihi rata-rata nasional. Serta menurunkan jumlah warga miskin yang saat ini mencapai 13,14 persen atau 31,4 juta dari total po pulasi pen duduk Indonesia.

TNP2K mengharapkan dapat bersinergi dengan Pemprov DKI. Agar PNPM-MP bisa bersinergi dengan program pemberdayaan masyarakat, membutuhkan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dari pemerintah daerah.

“Jadi mohon dukungannya agar PNPM-MP bisa disinergikan dengan PEMK di Jakarta,” harap Bambang. [RM]