WIRAUSAHAWAN MANDIRI

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat total nasabah Wirausahawan Mandiri telah mencapai 2 juta tersebar 34 propinsi dan 366 kabupaten dengan total pinjaman hingga Rp 46 trriliun melalui 2.190 outlet akses.

Rencananya, Bank Mandiri juga akan menambah 300 titik outlet akses baru untuk dapat diakses masyarakat dalam menciptakan finansial inklusif.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Pahala N. Mansyury mengatakan, pihaknya akan menambah akses pinjaman dengan menyebar 300 titik akses outlet.

Saat ini, kata dia, masyarakat yang mendapatkan akses ke perbankan masih sangat minim. Padahal dari total populasi, harusnya minimal ada 2% masyarakat yang harus menerima akses ke perbankan. Hal ini lanjutnya bisa dilihat dari Loan to GDP yang cuma 30%.

“Saat ini kita baru 1,5-1,6% yang baru mengakses bank dari seluruh total populasi,” kata Pahala dalam acara Press Briefing Penghargaan terhadap Wirausaha Muda Mandiri dan Mandiri Young Technopreneur 2012, di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (14/1/13).

Nantinya, kata Pahala, program wirausaha muda Mandiri bisa menciptakan sistem financial inklusif yang tidak hanya mendapat akses ke perbankan, tetapi juga bisa memanfaatkan akses tersebut dengan menjadi lebih produktif.

“Dengan program ini, berharap dari nasabah yang belum bankable menjadi bankable, dari bankable menjadi nasabah kredit mikro, dan dari mikro menjadi small enterprise,” ujarnya.

WIRAUSAHAWAN INDONESIA MASIH TERTINGGAL DIBANDING NEGARA-NEGARA ASEAN LAINNYA

TEMPO.CO, Jakarta  - Wakil Presiden RI Boediono menjelaskan, jumlah wirausahawan Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya.
Mengacu pada survei entrepreneurship Bank Dunia pada 2008, di Indonesia baru 1,56 persen dari penduduk yang bisa diklasifikasikan sebagai enterpreneur, Malaysia 4 persen, Thailand 4,1 persen, dan Singapura 7,2 persen. Namun, Boediono menilai persoalan kualitas lebih perlu jadi fokus dibanding soal kuantitas.

“Kalau melihat kandidat entrepreneur, harusnya bisa lebih dari itu. Di bidang informal banyak sekali yang berusaha sendiri dan ini banyak sekali di sektor informal kita. Dari segi kuantitas tidak kalah potensial, kualitas saja yang saya rasa perlu ditingkatkan,” ujar Boediono saat membuka Global Entrepreneurship Week di Bank Indonesia, Senin, 12 November 2012.

Boediono menyebutkan, paling tidak ada enam penghambat peningkatan wirausahawan. Pertama, masalah ketertiban dan hukum. “Kalau ada daerah di manapun yang masalah keamanan terganggu, aturan main tak jelas, masalah gangguan macam-macam, pungli, dan macam-macam. Daerah yang belum memenuhi standard law and order yang minimal entrepreneurship sulit berkembang,” ujarnya.

Kedua, kondisi makroekonomi Indonesia. Jika kondisi ekonomi makro seperti yoyo, bisnis sulit berkembang. “Makroekonomi ini kunci. Kalau makro kayak yoyo, rollercoster, tak ada yg bisa melakukan perhitungan. Akibatnya, hanya yang spekulatif, yang produktif secara normal mundur,” ujar Boediono. Oleh sebab itu, peran BI dan pemerintah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

“Kadang dikritik terlalu konservatif, pengalaman di beberapa negara, sikap konservatif, prudential, ini baik dalam kondisi sekarang,” ujarnya.

Ketiga, hambatan infrastruktur. “Ini mempunyai dampak pada mudah tidaknya bisnis berkembang,” kata Boediono. Mengacu pada studi terdahulu, investasi di luar perkotaan sangat dipengaruhi ada tidaknya infrastruktur yang memadai. “Ini sangat penting karena infrastruktur mempengaruhi biaya bisnis,” kata Boediono.

Keempat, hambatan dari segi regulasi. Menurut Boediono regulasi perlu dikondisikan agar tidak menghambat pertumbuhan entrepreneur, baik regulasi di tingkat nasional maupun daerah.

Kelima, persoalan akses pada perbankan. “Tema financial inclusion harus dijabarkan secara operasional. Jalan untuk menjangkau entrepreneurship,” kata Boediono.

Terakhir, masalah kebutuhan atas tenaga kerja yang terlatih. “Ini jadi complain bisnis yg sedang berkembang. Ini perlu diperhatikan karena bisa jadi penghambat,” ujarnya.

Menurut Boediono, perlu ada forum untuk menyelaraskan upaya semua pihak swasta maupun pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan dan menciptakan wirausahawan yang tangguh. “Forum bersama pemerintah dan swasta, melihat secara utuh apa yang kita lakukan sudah baik,” ujarnya. Boediono menilai jika upaya masing-masing instansi lepas satu dengan yang lain belum tentu jadi kegiatan nasional yang besar dan efektif.

MARTHA THERTINA/tempo.co

CIPUTRA: INDONESIA BELUM SEJAHTERA

Written by Aloysius Budi Kurniawan

Tuesday, 28 September 2010 11:09

SURABAYA, KOMPAS.COM – BEGAWAN PROPERTI INDONESIA DR IR CIPUTRA MERAYAKAN ULANG TAHUNNYA YANG KE-79, JUMAT (24/9/2010) DI UNIVERSITAS CIPUTRA, SURABAYA. DI USIANYA YANG HAMPIR MENCAPAI DELAPAN DEKADE INI, CIPUTRA MERASA GELISAH DENGAN TINGGINYA TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. MENURUTNYA, JIKA SITUASI INI TAK SEGERA DITANGANI, MAKA DALAM 25 TAHUN KE DEPAN, KONDISI MASYARAKAT INDONESIA TIDAK AKAN BERUBAH.

“Indonesia sudah merdeka selama 65 tahun, tapi kondisi masyarakat kita belum sejahtera. Tingkat pengangguran mencapai sembilan persen dan tingkat kemiskinan mencapai 13 persen. Bahkan, saat pendataan pemberian jaminan kesehatan masyarakat, tercatat sekitar 27 persen penduduk kita masih miskin,” kata Ciputra di sela perayaan ulang tahunnya ke-79.

Tak hanya itu, Ciputra juga gelisah dengan banyaknya sarjana pengangguran yang mencapai kisaran 20 persen. “Tanpa adanya gebrakan kebijakan dari pemerintah, maka kondisi Indonesia dalam 25 tahun ke depan tak akan banyak berubah,” katanya.

“Sekitar 50 tahun lalu, pendapatan per kapita Indonesia dengan Malaysia sama. Tapi, saat ini situasinya jauh berbeda. Indonesia jauh tertinggal karena pendapatan per kapita Malaysia melonjak sekitar 2,5 kali lipat dari per kapita Indonesia,” ucapnya.

Pro-kemakmuran

Menurut Ciputra, tiga tekad pemerintah saat ini, yaitu pro-job (peningkatan pekerjaan), pro-poor (keberpihakan pada kaum miskin), dan pro-growth (peningkatan pertumbuhan ekonomi) belumlah cukup. Satu hal yang perlu ditambah adalah pewujudan kemakmuran bagi seluruh rakyat (pro-prosperity).

“Ada satu cara agar masyarakat sejahtera dan makmur, yaitu melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan usaha. Ini semua hanya bisa diatasi dengan wirausaha,” kata Ciputra.

Dengan pengalamannya membidani Ciputra Group selama 29 tahun serta kiprahnya pada dunia properti selama berpuluh-puluh tahun, Ciputra yakin dunia, khususnya Indonesia saat ini membutuhkan senjata pamungkas untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan melalui kewirausahaan.

Dalam rangka menularkan jiwa kewirausahaan, Ciputra mendirikan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center. Ia juga memberikan pelatihan kewirausahaan pada sekitar 2.000 dosen dari seluruh Indonesia. Sebanyak 20 dosen juga diajak menjalani pelatihan kewirausahaan di luar negeri.

Besok, Sabtu (25 /9/2010), Universitas Ciputra Surabaya yang konsen pada pendidikan kewirausahaan akan meluluskan 145 mahasiswa. Dari total 145 lulusan itu, sebanyak 103 lulusan di antaranya langsung bekerja atau memulai bisnis pribadi. Hadir pula dalam wisuda perdana ini, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal.

“Dari 103 lulusan yang langsung bekerja itu, beberapa di antara mereka baru mulai kerja perdana, namun sebagian lain memang sudah merintis bisnis jauh-jauh hari,” kata Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Tony Antonio.