BBM Naik, Presiden Mengkhianati Rakyat ?

Oleh : Ahmad Firman
"Kalau memang Jokowi masih punya rencana untuk menaikkan harga BBM, mendingan Jokowi tidak usah jadi Presiden saja, karena kenyataannya bahwa Jokowi yang katanya pro-rakyat, tidaklah membawa pembaharuan nyata untuk memperbaiki tata kelola energi migas terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) ini, yang merupakan sektor vital bagi pembangunan dan perekonomian serta faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan bagi bangsa ini.
"Seperti kita ketahui, bahwa kenaikan BBM pasti akan berdampak sistemik terhadap kenaikan beban hidup rakyat, yang saat ini saja sudah semakin susah dan menderita, karena sebelumnya pun harga-harga seperti harga gas konsumsi rumah tangga, listrik dan pajak (pbb) malah sudah naik duluan".
"Apalagi sekarang rakyat juga ternyata tidak banyak mengetahui bahwa rakyat pun masih harus menanggung hutang negara yang saat ini semakin menumpuk dan hampir mencapai batas kemampuan negara dalam pengembaliannya, yang seharusnya jangan dibebankan kepada rakyat".
"Dahulu dengan uang Rp. 25,- masih bisa beli tempe goreng ? Coba sekarang ?...malah gak ada lagi uang nilai segitu khan ?! apakah ini kemajuan atau kemunduran ?!"
"Dahulu dengan uang Rp.5.000,- masih bisa makan tiga kali sehari dengan lauk pauk yang sehat dan bergizi ? Coba sekarang ?...Tuk makan sekali saja sudah gak cukup khan ?! apakah ini kemajuan atau kemunduran ?!".
"Rakyat jangan dikelabui dengan teori global ekonomi makro mikro tentang energi migas, apalagi tentang defisit APBN, yang padahal masalah BBM negeri ini adalah akibat dari kesalahan dan ketidakterbukaan manajemen, tata kelola energi migas, yang disinyalir permainan ulah rekayasa dari para mafia dan bandit-bandit kuraptor, yang seharusnya bagi seorang presiden jelas mampu memberantas mereka, hilang dari negeri ini !".
"Sesungguhnya Rakyat hanyalah menginginkan untuk dapat berkehidupan yang layak sebagai manusia seutuhnya, yang tanpa harus bekerja banting tulang bahkan harus mempertaruhkan nyawa, karena harus adu balap dengan beban hidup dan pajak yang semakin melangit, tidak terjangkau oleh pemasukan dan atau pendapatannya yang semakin sempit dalam bekerja dan berusaha!".
"Presiden atau Pemerintah sebagai pelaksana mandat dari bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang semestinya sesuai dengan Pancasila dan amanat Mukadimah UUD 1945, yang seharusnya mampu bekerja dengan memberikan hasil nyata demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
"Adalah suatu kesalahan besar yang juga merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Amanat bangsa Indonesia, jikalau pemerintah malah menambah beban bagi rakyat, yang berarti pemerintah telah gagal dalam menjalankan tugasnya, yang seharusnya selalu melindungi segenap bangsa Indonesia dan senantiasa memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya".
"Maka daripada itu, rakyat selaku pemilik kedaulatan dan atau sebagai komisaris utama di negeri ini, adalah berhak kapan saja untuk mencabut mandatnya, dan atau bahkan dapat langsung membubarkan pemerintahan, lalu diganti dengan yang baru, yang lebih adil dan amanah untuk mengemban amanat bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945".
"Gitu aja kok repot ?!"...
Penulis adalah konsultan pemerintahan dan pembangunan.

PUBLIK MULAI MUAK DAN KECEWA DENGAN JOKOWI

Judul Asli : “Publik Mulai Muak Janji dan Blusukan Jokowi”

Oleh: Fadhly Dzikry – Kamis, 20 Februari 2014 | 14:45 WIB

INILAHCOM, Jakarta – Indonesia Network Election Survey (INES) mengatakan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengalami penurunan sejak awal tahun 2014. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan INES pada 1 hingga 14 Februari lalu.

“Kekecewaan publik kepada Gubernur DKI Jakarta karena awal-awal kampanye publlik dijanjikan masalah anggaran yang transparan, namun setelah menjabat sebagai gubernur anggaran-anggaran tersebut malah tidak menjawab permasalahan masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Irwan melanjutkan selain masalah pengadaan bus baru untuk Transjakarta, masalah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, juga ikut menyumbang turunnya elektabilitas. Begitu juga, adanya konflik internal yang ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Masalah lain adalah dalam konteks internal PDIP yang sampai hari ini belum menentukan capres. Munculnya resistensi di internal PDIP yang konon katanya enggan mengusung Jokowi sebagai capres tunggal dari partai berlambang moncong putih itu,” ujarnya.

Irwan mengatakan, dalam hasil survei tersebut elektabilitas Jokowi sebagai capres hanya mendapatkan 5,6% yang turun drastis dari survei-survei nasional sebelumnya elektabilitasnya di atas 10%.

“Elektabilitas Joko Widodo yang di beberapa lembaga survei sempat menduduki rangking pertama, terjun bebas dan terjebak macet Jakarta yang makin parah, akibat jalan rusak serta terbawa banjir Jakarta, akibat janji Joko Widodo saat Pilgub DKI,

yang mengatakan ‘banjir dan macet itu gampang di selesaikan, itu kan hanya masalah manajemen anggaran’, ternyata tidak terealisasi, dan tidak ada progres yang jelas,” jelasnya.

“Dari temuan survei hampir 67% pendapat masyarakat makin muak dengan aksi blusukan Joko Widodo yang tidak ada hasilnya,” tegasnya.

Untuk diketahui, survei INES tersebut dilakukan di 33 provinsi di Indonesia, pada warga yang sudah mempunyai hak pilih. Dari 8.000 sampel asli, hanya 7.937 sampel yang terverifikasi, dengan tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.[bay]

sumber :

http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2075915/publik-mulai-muak-janji-dan-blusukan-jokowi#.UygBfT-Sy2o