Pages

Ads 468x60px

Labels

BINA BANGUN BANGSA : Strategic National Development Organization
Tampilkan postingan dengan label DKI Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DKI Jakarta. Tampilkan semua postingan

Senin, 22 September 2014

APBD DKI Rawan DiKorupsi?

Lima Masalah Anggaran Infrastruktur Jakarta
Perlu dibentuk tim independen untuk mengawasi penggunaan anggaran infrastruktur.
FNH
Anggaran infrastruktur rawan dikorupsi. Meski celah untuk melakukan kongkalikong terus ditutup, korupsi masih jamak terjadi. Di DKI Jakarta, misalnya, dana infrastruktur yang besar bisa memancing pelaku menjalankan praktek tercela.  APBD DKI Jakarta justru mengalami kenaikan: dari Rp31,7 triliun pada 2011 naik menjadi Rp64,7 triliun pada 2014.

Anggaran infrastruktur 2014 naik 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Urusan pekerjaan umum naik sebesar Rp11,5 triliun, dan anggaran perhubungan naik dari Rp3 triliun pada 2013 menjadi Rp6 triliun di tahun 2014. Kenaikan anggaran pada pemerintahan era Jokowi-Ahok ini dialokasikan pada belanja langsung, terkait dengan urusan pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan, yang merupakan program unggulan.

Namun, dalam pengelolaan anggaran infrastruktur masih banyak ditemukan berbagai persoalan. “Tidak hanya soal korupsi saja. Setidaknya ada lima persoalan dalam pengelolaan anggaran infrastruktur di Jakarta,” kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Darwanto di Jakarta, Rabu (17/9).

Pertama, perencanaan yang tidak efektif. Perencanaan anggaran tahun 2014 tak efektif karena penetapan APBD DKI Jakarta terlambat. Padahal, persoalan perencanaan anggaran haruslah tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana datur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

Kedua, realisasi anggaran yang belum maksimal. Pelaksanaan anggaran yang terlambat dipastikan akan berimplikasi terhadap realisasi anggaran. Darmawanto mencontohkan pada tahun 2013, belanja untuk sektor infrastruktur pada urusan pertamanan, lingkungan hidu, perumahan rakyat, perhubungan dan pekerjaan umum hanya dapat direalisasikan 56.71 persen hingga 85 persen. “Ini membuktikan kinerja pada sektor ini perlu dilakukan pembenahan yang serius,” jelas Darwanto.

Ketiga, dokumen anggaran yang masih susah diakses. Berdasarkan kajian IBC terhadap layanan informasi anggaran yang tersedia di beberapa instansi baik offline maupun online, dari 14 instansi, hanya ditemukan dua beberapa instansi yang memasang informasi anggaran secara offline. Sementara untuk online, informasi anggaran berbasis internet menunjukkan tidak semua informasi update, tidak semua informasi dapat diunduh.

Keempat, minimnya pelibatan publik. Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD menegaskan penyusunan anggaran harus transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan tidak bertentangan dengan kepentingann umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya. Namun kenyataannya, masyarakat belum banyak dilibatkan dalam perencanaan anggaran.

Kelima, rawan korupsi dan akuntabilitas. Dalam dua tahun terakhir, Jakarta dilanda serangan korupsi pada Dinas Perhubungan dan DInas Pekerjaan Umum. Tahun 2013, adanya dugaann korupsi pengadaan armada busway tahun anggaran 2013 senilai Rp1,5 triliun di Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Atas permasalahan tersebut, ICB merekomendasikan agar Pemrov DKI untuk melakukan perencanaan anggaran khususnya infrastruktur dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan akses seluas-luasnya. “Agar tak terjadi korupsi, perlu ada pengawasan yang ketat oleh Pemrov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi publik,” tutur Darwanto.
Selain itu, juga memberikan sanksi yang tegas kepada aparat Pemrov DKI yang menyusun perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran serta menindak tegas kepada jajaran Pemrov DKI Jakarta yang tidak mematuhi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 48 Tahun 2013 tentang Layanan Publik.

Data and Knowledge OfficerForum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ahmad Taufik menilai perlu adanya lembaga independen yang mengawasi semua proyek pemerintah. Tujuannya untuk mengawasi anggaran infrastruktur. “Saya kira perlu adanya satu tim independen yang tugasnya untuk menhawasi anggaran infrastruktur. Jadi nanti tim ini yang akan melaporkan,” pungkas Taufik.
http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt541f9dee6614b/lima-masalah-anggaran-infrastruktur-jakarta

Minggu, 21 September 2014

Prijanto : Heran KPK Tidak Merespon Baik Laporan Dari Saya?

JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto heran mengapa laporan mengenai kasus korupsi taman BMW dan bus Trans Jakarta tidak direspon dengan baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat sudah dua kali Prijanto melapor ke KPK terkait adanya dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 747 miliar dalam kasus taman BMW di Jakarta.
"Setahu saya, selain kasus taman BMW masih ada laporan dari publik terkait dugaan korupsi yang diduga dilakukan Jokowi seperti kasus pengadaan bus Trans Jakarta dan tindak korupsi lainnya yang dilakukan oleh Jokowi semasa menjadi Wali Kota seperti dugaan korupsi BPMKS di Solo 2010. Ini ada apa?" katanya dalam pernyataannya, Rabu(2/7/2014).
Padahal lanjut Prijanto, dari keterangan sejumlah OKP seperti KNPI, HMI, PPM dan PP yang lakukan aksi demonstrasi di KPK 1 Juli lalu pihak KPK mengakui terdapat tindak melawan hukum, pemalsuan dokumen dan perampasan hak atas kasus taman BMW. "Untuk hilangkan dugaan, ke depan perlu diatur agar pimpinan KPK harus selesaikan tugas hingga akhir jabatan agar tidak mudah terkoptasi karena diberi iming-iming jabatan tertentu," ujarnya.
Prijanto pun menduga-duga kabar berhembus mengenai iming-iming jabatan Jaksa Agung kepada Ketua KPK Abraham Samad benar adanya. Sebab, hingga kini lembaga lex spesialis tersebut belum juga bergerak mengusut tuntas kasus korupsi bus Trans Jakarta dan Taman BMW.
"Apakah karena janji ini KPK menjadi tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. KPU dan Bawaslu juga saya dengar ikut diintimidasi memenangkan Jokowi. Bila tidak, kelak mereka akan dicari-cari kesalahannya. Demikian juga dengan BI, saya peroleh informasi Gubernur BI Agus Marto mainkan kurs dolar dan lemparkan isu yang mengganggu pasar modal untuk memenangkan Jokowi. Ini sudah tidak benar,"ujarnya.

http://m.tribunnews.com/nasional/2014/07/02/prijanto-heran-kasus-korupsi-taman-bmw-dan-bus-trans-jakarta-mandek-di-kpk

Rabu, 17 September 2014

Kasus Korupsi Fasilitas Umum dan Sosial Pemprov DKI Jakarta

Pengaduan korupsi penggantian kewajiban fasilitas umum dan sosial (fasum dan fasos) pengembang PT Agung Podomoro Land kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2007 sebesar Rp 737 miliar, diduga melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Fauzi Bowo, Joko Widodo (Gubernur DKI) dan Basuki Tjahja Purnama (Wagub DKI) sejak 7 Nopember 2013 sudah diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan pengaduan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) antara Gubernur DKI Jakarta dan PT Agung Podomoro Land disampaikan kepada KPK oleh Mayjen (Purn) Prijanto mantan Wagub DKI Jakarta (2007-2012) bersama AM Fatwa dan Yurisman.

Prijanto sudah pernah menyampaikan dugaan korupsi fasos dan fasum itu kepada Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok pada suatu kesempatan di Hotel Borobudur Jakarta. Pada pertemuan Prijanto - Ahok sambil makan malam, yang juga dihadiri para ahli waris pemilik tanah yang sah,  Ahok, yang menerima bukti-bukti korupsi dan penjelasan Prijanto dan ahli waris mengatakan, dugaan korupsi Taman BMW  sudah cukup kuat. Ia berjanji akan secepatnya menuntaskan dugaan korupsi Rp. 737 miliar, yang melibatkan Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Triahatma K Haliman Direktur Utama sekaligus pemilik PT Agung Podomoro Land.

Namun beberapa hari kemudian, yang terjadi malah sebaliknya. Wagub Ahok ketika ditanya wartawan seputar dugaan korupsi lahan penggantian fasos dan fasum kewajiban PT Agung Podomoro Land mengatakan, "Tidak ada korupsi pada Taman BMW. Tidak ada kerugian negara," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menanggapi perubahan sikap Ahok 180 derajat itu, Prijanto sadar bahwa dia telah bicara pada orang yang salah. Ahok adalah mantan konsultan keuangan PT Agung Podomoro dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada tahun 2006-2007 lalu.

Menyadari kesalahan tersebut, Prijanto berusaha menjumpai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Oktober 2013 lalu guna menyampaikan dugaan korupsi hampir Rp 800 miliar pada tahun 2007 itu (nilai sekarang sekitar Rp 2 triliun).

Pada pertemuan di rumah dinas Gubernur Jokowi, Prijanto kembali menelan kekecawaan karena Jokowi, dengan lugu mengatakan, "Yah, bagaimana lagi Pak Pri ? Saya sudah bentuk tim pembangunan Taman BMW".

Setelah dua kali menelan kekecewaan karena tidak ditanggapi serius, mantan Asisten Operasi Kasad ini langsung melaporkan dugaan korupsi para petinggi DKI Jakarta dan Trihatma Haliman itu ke KPK.

Laporan pertama ke KPK pada 7 Nopember 2013, disusul pada 4 April dan 21 Juli 2014 lalu, guna melengkapi seluruh bukti korupsi pada penggantian fasos dan fasum kewajiban PT Agung Podomoro Land senilai hampir Rp 800 miliar pada tahun 2007 itu.

Pada laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Basuki T Purnama di Taman BMW itu, Prijanto manyampaikan tiga permasalahan yang menjerat para pelaku kejahatan, yaitu:

  1. Permasalahan ranah pidana umum : antara pengembang (PT Agung Podomoro Land) versus ahli waris dengan obyek dokumen tanah atau surat tanah.
  2. Permasalahan ranah perdata, antara PT Agung Podomoro Land  versus ahli waris dengan obyek tanah BMW.
  3. Permasalahan ranah tindak pidana korupsi :  dengan subyek penyelenggara negara dengan PT Agung Podomoro Land, dengan obyek Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) dan daftar aset.

Pada point 3 tersebut di atas, negara atau Pemprov DKI Jakarta dirugikan sedikitnya Rp 737 miliar terkait kewajiban pengembang atas penyediaan fasilitas umum dan sosial yang tidak dipenuhi pengembang PT Agung Podomoro Land sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

http://www.gebraknews.com/2014/09/korupsi-pt-agung-podomoro-rp-737-m-pada.html?m=1#.VBiFw1L0cfQ.twitter

Senin, 15 September 2014

Ternyata Jakarta Barat Paling Rawan Kebakaran

Ternyata Jakarta Barat Paling Rawan Kebakaran

INILAH.COM, Jakarta -- Wilayah mana yang paling rawan kebakaran? Ternyata di Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan banyak pemukiman padat penduduk.

"Daerah Tambora dan Cengkareng yang paling rawan kebakaran," kata Kepala Seksi Publikasi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Sahrudin, di Jakarta, Senin (15/9/2014).

Kebakaran banyak juga terjadi karena masalah sambungan listrik, misalnya pemasangan listrik secara ilegal. "Jadi, kami harap PLN rajin inspeksi ke daerah-daerah yang rawan pemasangan listrik ilegal," katanya.

Selain itu, menurut Sahrudin. kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan untuk melakukan pencegahan terhadap bahaya kebakaran. "Edukasi penanggulangan kebakaran sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, total peristiwa kebakaran di Jakarta Barat sebanyak 188 peristiwa, lebih tinggi dari kotamadya lain.

Jakarta Timur sebanyak 156 peristiwa, disusul Jakarta Selatan (150), kemudian Jakarta Utara (117), dan Jakarta Pusat (85). (Ant)

http://m.inilah.com/read/detail/2136243/ternyata-jakarta-barat-paling-rawan-kebakaran

Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Semakin Memprihatinkan

Penanganan limbah industry yang mencemari lingkungan merupakan salah satu program utama yang harus segera dibenahi oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang baru, Jokowi. Hal ini mengingat kondisi lingkungan di Jakarta yang semakin hari semakin memprihatinkan. Penanganan limbah industry ini sebenarnya sudah diatur dalam UU PT (Undang-undang Perseroan Terbatas), yang mensyaratkan setiap pendirian perusahaan harus disertai tinjauan dari berbagai aspek, antara lain: Corporate Social Aspect (CSA), aspek sosial budaya, dan keadaan alam.

Hendaknya setiap perusahaan atau kelompok maupun perorangan harus care terhadap penanganan limbah industry, khususnya limbah B3 (Bahan Berhaya dan Beracun). Jika seorang pengusaha care terhadap perusahaan dan produksinya, seharusnya ia juga bertanggungjawab dalam penanggulangan limbah perusahaannya. Contoh simple, ketika seseorang mau makan pete semestinya juga bertanggung jawab menanggulangi limbah pete itu sendiri.

Di Jakarta sumber masalah limbah adalah limbah industry, antara lain industri percetakan yang membuang hampir sekitar 200 ton bahan organik dan limbah domestik per hari ke laut. Demikian juga mengenai pencemaran udara, laporan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Jakarta merupakan kota dengan tingkat pencemaran udara tertinggi no. 3 di dunia setelah Meksiko dan Bangkok.

Sebagaimana dimaklumi di setiap perusahaan percetakan sudah barang tentu ada bahan B3 baik yang berasal dari kertas, tinta, minyak, dan lain-lain Oleh karena itu, kesamaan persepsi dan sikap semua pihak yang terlibat dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup perlu dibina, agar pengelolaan limbah B3 ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Adapun salah satu upaya ke arah itu antara lain dimulai dari cara memilih bahan yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya serta cara penggunaan yang efisien.

Penggolongan pengelolaan lingkungan dalam industri percetakan menurut aturan yang berlaku pada dasarnya dapat di bagi 3, yakni :

1. Wajib SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk percetakan kualifikasi kecil.

2. Wajib UKL / UPL (Upaya Kelola Lingkungan / Upaya Pengelolaan Lingkungan) untuk percetakan menengah dan besar.

3. Wajib Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) bagi perusahaan percetakan yang sangat besar.

Perlu diketahui bahwa pengelolaan lingkungan pada prinsipnya adalah hak dan kewajiban perusahaan yang kebenarannya dibuktikan dengan SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL. Bukti-bukti ini juga melekat erat dengan izin usaha industri. Bagi perusahaan yang ada sebelum aturan ini ditetapkan, maka perusahaan tersebut wajib menyusun DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan).

Sabtu, 13 September 2014

Bermasalah, Koperasi Jasa Keuangan

Menurut Nur Ridwan, Ketua Umum Bina Bangun Bangsa, Koperasi Jasa Keuangan yang ada di setiap kelurahan Pemprov DKI Jakarta adalah merupakan program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat bina ekonomi bagi masyarakat pelaku umkm yang membutuhkan, yang ternyata masih bermasalah dan terkendala dalam implementasinya secara benar dan utuh.
"apalagi sistem manajemen dan sdm-nya yang ternyata masih banyak pelanggaran dan kelalaian yang terjadi, akibat mis-manajemen dan adanya oknum pengurus yang tidak masih bermental korup!" ungkap Nur Ridwan.
Nur Ridwan menegaskan seharusnya pemerintah, khususnya Dinas terkait sebagai penanggung jawab dan penyelenggara KJK, harus aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan implementasi progran KJK tersebut, yang seharusnya perlu melibatkan pendampingan dari unsur masyarakat (LSM, Ormas, NGO), sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan sebagai bentuk pengendalian terhadap implementasi program tersebut.
"Dan perlu adanya penerapan juklak dan juknis yang jelas dan tegas sehingga apabila terjadi kelalaian dan atau pelanggaran, siapapun dapat dikenakan sanksi dan atau hukuman bagi si pelaku dan atau penanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku", tegas Nur Ridwan.

Kamis, 07 Agustus 2014

Bus Transjakarta Kembali Bermasalah

JAKARTA - Kualitas bus TransJakarta kembali dipertanyakan. Pasalnya, bus gandeng Transjakarta, Koridor 11 (Kampung Melayu-Pulogebang), mengalami patah pada sambungan busnya, di Jalan Bekasi Timur, arah Cipinang, dekat flyover Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/8/2014) siang, seperti yang diberitakan oleh Warta Kota. (Kamis, 7 Agustus 2014 16:24 WIB)
Himawan (39), pramudi bus tersebut, mengatakan, saat itu bus baru saja bergerak dari Halte Stasiun Jatinegara mengangkut penumpang. Lalu bus menuju arah Cipinang.

"Tapi pas di perempatan lampu merah Kejari, tahu-tahu bunyi suara besi patah, dan kondisi bus sedikit amblas di belakang. Saya rem dan matikan mesin, dan coba ngecek," kata Himawan, ditemui di lokasi tersebut, Kamis (7/8/2014) siang.

Saat itu, ia melihat beberapa baut yang menyambungkan besi penggandeng bus, patah. Akhirnya ia mengevakuasi penumpang ke luar bus.

Minggu, 03 Agustus 2014

PKL Senen Menjamur Kuasai Fasilitas Umum

JAKARTA,Ternyata pedagang kaki lima di wilayah Senen belum bersih dari PKL. Malah sebaliknya tambah makin runyam, puluhan halte dan trotoar pun jadi sasaran para PKL untuk menggelar dagangannya di pinggir jalan seperti pedagang baju, maokanan dan minuman terletak di halte Jalan Kalilio hingga Jalan Pasar Senen raya dan Jalan Stasiun Senen. 
Selain itu, usai hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah, PKL di wilayah Senen semakin menguasai dan nekat mengalihfungsikan Fasum dan fasos menjadi tempat mangkal para pkl. Hal tersebut disebabkan aparat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan kurang tanggap dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di lingkungannya.
"Wilayah Senen, apanya yang bersih dari pedagang. Malah tambah parah" kata Ino pengguna jalan. 
Ditambahkan Ino, yang lebih parahnya lagi berita yang muncul di website dan koran bahwa wilayah Senen bersih dari PKL. 
"Ternyata berita itu tidak benar. Karena saya setiap hari, melintas dan lewat jalan ini dan melihat langsung kondis PKL, malah tambah menjamur dan semrawut" ungkapnya mengeluh. 
Menanggapi hal tersebut, Bina Bangun Bangsa (B3) DPW Jakarta Pusat, Fakih Maulana mengaku kecewa dengan perilaku pejabat tersebut yang bisanya hanya melakukan pencitraan.
"Gubernur dan Wagub Provinsi DKI Jakarta harus segera mengevaluasi kineja pejabat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan tersebut. Sebab apa yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang dilaporkan pada pimpinan. 
"Kita berharap pak Jokowi dan pak Ahok turun langsung melihat kondisi yang real di lapangan, khususnya di wilayah Senen" tegas Fakih. 
Sementara itu, akibat tidak di tempatinya rudin (Rumah Dinas) Camat Senen yang ketempelan warung yang membuat suasana di Jalan Kalibaru Timur IV menjadi kumuh dan kotor. Selain itu kios di jalur hijau terletak di Jalan Kalibaru Barat RW 01 Kelurahan Bungur, kini dibangun satu kios lagi. Anehnya Satpol PP Kelurahan dan Kecamatan tutup mata. 
Di tempat terpisah, Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara ketika mengetahui hal tersebut, akan segera mengingatkan pimpinan di wilayah tersebut. (Ris)
 

Sample text

Sample Text

sample teks

Sample Text

 
Blogger Templates