INILAH PENJELASAN MENGAPA INDONESIA SULIT MAJU

Laporan: Teguh Santosa

RMOL. Pemerintah yang secara buta menghamba pada pemikiran neokolonialisme gemar menaikkan harga, seperti harga bahan makanan, energi, dan pendidikan nasional, dan menyesuaikannya dengan di pasar internasional.

Persoalannya, sebagian besar rakyat Indonesia memiliki “pendapatan Melayu”. Untuk kelompok masyarakat ini, kenaikan harga berarti jalan tol menuju kemiskinan massal dan ketimpangan struktural.

Indonesia seharusnya belajar bagaimana sejumlah negara Asia timur menyesuaikan diri dengan terlebih dahulu menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai dua digit, lalu menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki pendapatan yang memadai sebelum perlahan-lahan menyesuaikan harga di pasar domestik dengan harga di pasar internasional.

“Sayangnya pemerintah Indonesia sudah kadung menjadi penyembah neoliberalisme dan ingin memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara Barat dalam hal harga barang,” jelas ekonom senior Rizal Ramli ketika mengomentari klaim keberhasilan pembangunan pemerintahan SBY, di Jakarta (Sabtu, 28/8).

Selain itu, dia juga menyesalkan kecenderungan pemerintah Indonesia menggantungkan diri pada pendapatan yang diperoleh dari ekspor bahan mentah dan aliran uang panas di dalam negeri.

Menggantungkan diri pada ekspor barang mentah, sebut mantan Menko Perekonomian ini, sama artinya dengan mengekspor lapangan kerja, keuntungan dan nilai tambah. Akhirnya, yang beruntung adalah negara lain.

Ketergantungan pada ekspor bahan mentah khususnya energi, seperti minyak bumi dan batubara ini juga lebih cepat membawa Indonesia ke lubang kubur. Pasalnya, dalam rata-rata 40 tahun lagi cadangan minyak dan batubara Indonesia akan habis.

Hal lain yang memperparah kondisi perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia adalah kecenderungan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada perusahaan asing mengontrol sumber daya alam. Hal ini dilakukan walaupun sebenarnya berseberanyan dengan konstitusi ekonomi nasional.

“Padahal, bila sumber daya alam itu dikelola dengan baik oleh perusahaan negara, maka pendapatan yang diperoleh dari sektor ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan,” demikian Rizal. [guh]

INILAH DUA HAL YANG MELAHIRKAN UU PRO ASING

Laporan: Ari Purwanto

RMOL. Sudah menjadi rahasia umum banyak UU pro asing karena dalam merancang UU pemerintah menggunakan banyak lembaga asing sebagai konsultan, sementara Parlemen tak memiliki kapasitas untuk menelaah.

Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan bahwa SBY dengan bangga melaporkan kepada United States Agency for International Development (USAID) bahwa banyak UU bidang energi yang sesuai dengan pesanan asing.

“Kalau yang bidang energi, Pak SBY bicara di website USAID melaporkan sesuai (pesanan). Dan Pak Revrisond (Baswier) yang bilang itu. Lalu Pak Kwik Kian Gie yang bicara bahwa paket UU bidang keuangan ditongkrongi IMF dan World Bank,” ujar Eva kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (28/8).

Hingga sekarang, proses konsultasi itu masih berlangsung.

“Harus dipahami bahwa salah satu kunci masalahnya ada di pembuatan draft RUU. Di sisi lain DPR tidak memiliki kapasitas untuk menelaah masalah ini. Kita lihat kan DPR baru benar setelah reformasi. Saat reformasi dimulai rekruitmen partai juga belum jelas, banyak yang belum punya ketrampilan. Badan Legislatif saja baru muncul tahun 2005,” lanjutnya.

Masih menurut Eva, persoalan ini harus dijadikan refleksi dan dicarikan jalan keluarnya.

“DPR belum punya kerangka semacam check list UU dan RUU kepentingan nasional. Itu yang harus dikembangkan oleh Badan Legislasi untuk menekan UU pro asing,” lanjutnya. [arp]

INDONESIA TERANCAM JADI NET IMPORTIR

Indonesia terancam jadi net importir

Written by Maria Y. Benyamin, Tuesday, 10 August 2010 16:29

JAKARTA-bisnis.com: Pertumbuhan ekspor non migas yang lebih kecil dibandingkan dengan  pertumbuhan impor dinilai sangat berpotensi menggiring Indonesia menjadi net importir, sehingga perlu didorong peningkatan penggunaan produk lokal untuk menghambat laju impor ke Tanah Air.

Ketua Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kadin Indonesia Natsir Mansyur mengatakan dalam kurun waktu 2005-2009, rata-rata pertumbuhan ekspor non migas tercatat sebesar 13,3%, sementara pertumbuhan impor sebesar 15,4% dengan rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan sebesar 4,4%.

Angka rata-rata pertumbuhan itu, kata Masyur, memperlihatkan pertumbuhan impor yang lebih besar dibandingkan dengan ekspor.

“Dengan arus barang impor yang lebih deras tersebut, maka potensi menjadi net importir cukup besar,” kata Natsir di sela-sela Sosialisasi Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hari ini.

Menurut Natsir, masuknya produk impor ke Tanah Air akan sangat sulit dibendung, kendati  telah ada sejumlah langkah pengamanan domestik. Pengamanan itu di antaranya melalui penguatan kelembagaan seperti Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), technical barrier melalui standardisasi dan sertifikasi, dan pengawasan di pelabuhan dan di pasaran, langkah pengamanan pasar domestik harus diperkuat melalui perilaku konsumen.

“Untuk itu, fokus kerja kami adalah bagaimana meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar domestik dan pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan impor produk jadi ke dalam negeri,” tegas Natsir.

Dia menjelaskan potensi konsumsi masyarakat dan pemerintah dalam menopang pasar domestik sebetulnya sangat besar, karena belanja masyarakat dan pemerintah tersebut terus bertumbuh setiap tahunnya.

Belanja masyarakat yang pada 2005 sekitar Rp1.786 triliun tumbuh signikan hingga mencapai Rp3.320 triliun pada 2009. Adapun  belanja pemerintah mengalami kenaikan setiap tahunnya dari Rp225 triliun pada 2005 menjadi Rp503 triliun pada 2009.

Menurut Natsir, ada ketimpangan yang sangat jauh antara belanja pemerintah dan belanja konsumen. Belanja pemerintah, kata dia, sebenarnya masih berpotensi ditingkatkan dari kondisi saat ini.

“Kalau belanja masyarakat tentu tidak bisa dipaksakan karena seringkali tergantung pada selera dan dihadapkan dengan persoalan harga. Nah, yang bisa didorong untuk menopang pertumbuhan pasar domestik adalah belanja pemerintah,” katanya.

Natsir mengatakan  apabila potensi belanja pemerintah yang kini mencapai Rp500 triliun itu bisa digarap dengan baik, hal itu akan menjadi jaminan pasar bagi produk dalam negeri. “Penggunaan produk dalam negeri di kementerian atau lembaga pemerintah melalui belanja barang dengan menggunakan APBN adalah guaranteed market bagi produk-produk dalam negeri.”

Dia menggambarkan potensi peningkatan penggunaan produk dalam negeri di pemerintah. Total belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat pada APBN 2009 naik sebesar 23,4% dari Rp128,7 triliun pada 2008 menjadi Rp158,8 triliun pada 2009.

Pada APBN 2010 diproyeksikan pertumbuhan belanja barang dan modal naik 19,2% menjadi Rp188,3 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan belanja modal dan operasional 63 BUMN strategis pada 2009 mencapai Rp950,78 triliun atau hampir sama dengan 95% dari total APBN pada 2009 sebesar Rp1000,8 triliun.

“Bayangkan berapa besar potensi dari belanja pemerintah dan BUMN yang bisa kita serap dari pasar domestik. Tentu sangat besar dan ini tidak perlu lari ke produk impor kalau memang sudah bisa kita penuhi dari pasar dalam negeri,” katanya.

Masih rendah

Natsir mengakui tingkat penggunaan produk dalam negeri saat ini masih rendah karena beberapa hal di antaranya sosialisasi Kepres No.80/2003 dan Inpres 2/2009 yang belum tersosialisasikan dengan baik.

Sementara di sisi lain, pemahaman instansi pemerintah mengenai batasan produksi dalam negeri belum sama. Adapun program di masing-masing kementerian masih berupa himbauan dan usulan tanpa pengenaan sanksi yang tegas, sehingga cenderung dilanggar.

“Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden yang baru yakni Perpres No.54/2010, diharapkan ada kebijakan yang lebih tegas dan sosialisasi yang lebih baik, sehingga dapat menjamin terserapnya produk dalam negeri di dalam belanja pemerintah,” tuturnya.

KWIK: EKONOMI INDONESIA TETAP DUALISTIK

Written by ANTARA News
Tuesday, 10 August 2010 10:57

MALANG (ANTARA NEWS) – EKONOM KWIK KIAN GIE, MENGEMUKAKAN SAMPAI 65 TAHUN INDONESIA MERDEKA DARI BELENGGU PENJAJAHAN, SISTEM PEREKONOMIAN DI NEGERI INI MASIH TETAP DUALISTIK SEPERTI YANG DITERAPKAN OLEH PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA.

“Hanya saja kedudukan bangsa penjajah sekarang ini digantikan oleh sekelompok kecil elite bangsa Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan mitra asing,” tegas Kwik ketika berbicara dalam Seminar Refleksi 65 Tahun Kemerdekaan Ekonomi Indonesia di Malang, Kamis.

Terutama, lanjut Kwik, perusahaan yang padat modal dan teknologi, mitra Indonesianya hanya berfungsi sebagai agen atau komprador dalam perampokan kekayaan alam di wilayah Republik Indonesia tercinta ini.

Kalau dahulu, katanya, penjagaan bayonet dan bedil rakyat Indonesia dipaksa menanam rempah-rempah dengan gaji segobang sehari, sekarang dengan landasan undang-undang yang legal dan praktik KKN, segelintir orang Indonesia dan perusahaan asing mengeruk dan memiliki kekayaan alam negeri ini.

Menurut dia, dibandingkan dengan perolehan para kolonialis Belanda, nilai yang diambil oleh bangsa asing di alam kemerdekaan ini justru beribu-ribu kali, bahkan berdampak pada perusakan lingkungan serta terkurasnya mineral yang tidak terbarukan.

Penerapan sistem ekonomi dualistik tersebut, tegasnya, sangat jelas terlihat. Bentuk badan hukum dari semua kegiatan usaha di Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945, yakni koperasi, bukan kumpulan modal, di mana hak suara setiap orang sebanding dengan modal yang dimilikinya.

Sementara yang terjadi di Indonesia, ujarnya, jumlah usaha kecil (UMKM) sebanyak 49.640.469 dan jumlah perusahaan besar hanya 4.527 perusahaan. Namun, dalam sumbangan pendapatan domestik bruto (PDB) sangat tidak seimbang, masing-masing 54 persen (UMKM) dan 46 persen (perusahaan besar).

Jika di rata-rata, setiap perusahaan besar mampu menyumbang PDB sebesar Rp406 miliar per tahun, sedangkan UMKM hanya mampu menyumbang PDB sebesar Rp43 juta per tahun. Artinya, setiap perusahaan besar mampu menyumbang 9.400 kali lipat dari sumbangan UMKM.

“Jadi jangan heran, meskipun kita sudah merdeka 65 tahun lalu, kondisi ekonomi kita tidak pernah beranjak menjadi lebih baik karena dualistik itu menciptakan kesenjangan yang cukup dalam,” ucap Kwik menegaskan.

KRISIS MORAL BANGSA

JUM’AT, 12 JUNI 2009 14:28:34

Banyak masalah yang sedang dihadapi bangsa ini terutama yang berkaitan dengan krisis multidimensi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Jika ditelaah dengan seksama, semua krisis yang terjadi bermula dari krisis moralitas. Beberapa fakta menunjukkan bahwa saat ini tengah terjadi fenomena melunturnya moral bangsa.

Jika diamati secara umum,  maka ada tujuh masalah utama moral bangsa diantaranya: 

Hilangnya kejujuran. 
Berdasarkan laporan hasil investigasi sebuah lembaga survei dinyatakan bahwa korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Karena itu dari tahun ke tahun posisi Indonesia sebagai negara terkorup selalu menduduki peringkat 10 besar dunia dalam indeks persepsi korupsi (CPI) menurut data dari Transperenscy International.

Hilangnya Rasa Tanggung Jawab
Sebelum bendungan Situ Gintung jebol, Kompas 28 Juli 2008 memberitakan bahwa sebanyak 50 bendungan dari total 106 dinyatakan rusak. Rusaknya infrastruktur pengairan ini menurut penelitian disebabkan perawatan operasional bangunan yang kurang memadai. Masalah seperti ini terjadi juga pada infrastruktur lainnya seperti  banyaknya gedung yang hampir roboh. Kasus lain adalah rusaknya beberapa ruas rel kereta api yang diakibatkan besi baja rel kereta diambil oleh oknum. Berita-berita tersebut merupakan cermin bahwa telah terjadi penurunan moral tanggung jawab di masyarakat yang dapat berakibat fatal bagi keselamatan masyarakat.

Tidak Visioner (Berpikir Jauh ke Depan)
Eksploitasi alam adalah salah satu  bentuk dari produk berpikir jangka pendek. Sebagai contoh, pembalakan hutan mencapai 0,6-1,3 juta ha/tahun (Abdoellah, 1999), bahkan angka tersebut diperkirakan telah melonjak menjadi 1,3-2 juta ha/tahun (KMNLH, 2002). Akibat dari berbagai eksploitasi alam telah menimbulkan berbagai bencana. Dalam kurun waktu 2006-2007 bencana ekologis (banjir, longsor, gagal panen, gagal tanam, kebakaran hutan) tercatat 840 kejadian bencana.

Rendahnya Kedisiplinan
Pada Sabtu, 9 Februari 2008 Suara Karya memberitakan bahwa ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta dan berbagai daerah nekat tidak masuk kerja alias mangkir pada hari pascalibur Imlek 2559 (8/2). Kasus mangkir, selalu terjadi setiap hari kejepit atau pascalibur (cuti) nasional. Disebutkan bahwa meski ada aturan PP No.30/1980 yang menyatakan bahwa ada tiga tingkatan pemberian sanksi kepada PNS dari mulai hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat, namun budaya mangkir ini masih kental di kalangan pegawai negeri. Hal ini merupakan cermin karakter bangsa yang mengabaikan budaya disiplin.

Kriris Kerjasama
Terjadinya perpecahan dan benturan di antara komponen masyarakat menunjukkan bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis persatuan dan melunturnya budaya kerjasama. Demikian juga dengan jumlah kasus tawuran di antara mahasiswa dan pelajar yang cenderung meningkat.

Krisis Keadilan
Partnership for Governance Reform pada 2002  menempatkan lembaga peradilan di Indonesia menempati peringkat lembaga terkorup menurut persepsi masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan laporan Komisi Ombudsman Nasional (KON) tahun 2002, bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat menyebutkan penyimpangan di lembaga peradilan menempati urutan tertinggi.

Krisis Kepedulian
Media masa beberapa waktu yang lalu melaporkan adanya beberapa warga masyarakat yang meninggal akibat kelaparan. Berita ini menunjukan bahwa kepedulian juga telah menipis dalam kehidupan masyarakat.

Jika kita melihat potret kehidupan bangsa saat ini, maka jelas terlihat bahwa masalah moral sesungguhnya merupakan hal yang tidak kalah penting dibanding masalah ekonomi. Jika hal itu dibiarkan, akan mengancam masa depan bangsa. Namun sayang, masalah moral ini kerap terpinggirkan dari agenda dan rencana para calon pemimpin bangsa.

sumber:http://esqmagazine.com/2009/06/12/173/krisis-moral-bangsa.html