Kiat Harry Azhar Aziz Memperbaiki BPK RI

Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2014-2019 terpilih, Harry Azhar Azis tidak menampik jika persepsi publik terhadap BPK sedikit negatif, imbas ditetapkannya Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Pasalnya, saat ditetapkan sebagai tersangka, HP menjabat sebagai Ketua BPK.

Meskipun tindak korupsi dilakukan HP ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004, Harry membenarkan perlu perbaikan reputasi institusi barunya itu.

“Memang harus diperkuat majelis etik, kemudian kontrol terhadap perilaku. Sebenarnya kasus HP tidak berkaitan dengan BPK. Tapi mungkin karena jabatannya, tentu persepsi publik berdasarkan dia di mana,” kata politisi Partai Golkar itu kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Ke depan, lanjut Harry, yang menjadi persoalan adalah apakah pejabat BPK akan memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Harry mengatakan, meski selama ini dia sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI banyak berhubungan dengan BPK, namun hanya permukaan BPK saja yang dia tahu.

“Bagaimana arus di dalamnya, baik sesama anggota badan, ataupun seluruh birokrasi, saya harus menyelam lebih dalam. Alat selam itu berupa profesionalitas, kompetensi, dan track record yang dimiliki oleh tiap anggota BPK,” jelas Harry.

Salah satu cara memperbaiki kinerja BPK adalah dengan meningkatkan kerja bidang lain, di luar pemeriksaan atau audit pengelolaan keuangan. Hal itu, kata dia, agar apa yang menjadi tujuan dari BPK tercapai, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Yang menjadi primadona BPK selama ini, itu kan hanya hasil pengelolaan keuangan negara terhadap peraturan yang ada. Apakah peraturan itu sendiri sudah benar, atau perlu pembenahan aturan,” kata dia.

Menurut dia, harus ada desain baru agar antara peraturan yang direncanakan, diimplementasikan, dan evaluasinya nyambung. Dia menegaskan tujuan BPK lebih daripada membuat semua kementerian/lembaga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, tujuan BPK adalah untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kerja BPK tidak berhenti di titik kepatuhan (K/L) kan? Kalau semua K/L dapat WTP, BPK tidak perlu kerja donk? Enggak kan? Nah ini, karena BPK berbentuk kolektif kolegial, semoga pemikiran saya juga menjadi pemikiran anggota yang lain,” tandas Harry.

Sebelumnya Komisi XI DPR-RI telah memilih lima orang sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2019 melalui mekanisme voting. Mereka yang terpilih adalah Rizal Jalil, Achsanul Qosasi, Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, dan Eddy Mulyadi Soepardi.

“Lima nama ini akan kami usulkan ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk kemudian diambil keputusan di rapat paripurna,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Olly Dondokambey, seusai pemilihan anggota BPK di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2014) malam.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/16/100000326/Ini.Cara.Harry.Azhar.Perbaiki.Reputasi.BPK.

DPR Tetapkan Lima Anggota BPK

DPR Tetapkan Lima Anggota BPK
Senin, 15 September 2014 - 19:07 wib

JAKARTA - Setelah diskorsing selama 20 menit, Anggota DPR Komisi XI mengumumkan kelima nama Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Periode 2014-2019.

Pengambilan suara dilakukan sebanyak dua kali karena dalam pemilihan pertama terdapat dua nama dengan jumlah suara yang sama.

Berdasarkan hasil voting pertama yang jumlahnya 280 suara, Moermahadi Soerja Djanegara mendapatkan 32 suara, Harry Azhar Azis mendapatkan  31 suara, Rizal Djalil 30 suara, Achsanul Qosasi 30 suara.

Sementara pada voting kedua, dari 51 suara diperoleh Eddy Mulyadi Soepardi 31 suara dan Nur yasin 20 suara.

Dengan demikian, kelima anggota BPK tersebut adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi dan Eddy Mulyadi Soepardi.

"Tidak ada anggota keberatan, Kita akan usulkan di bamus untuk dibacakan hasil ini di paripurna, pokoknya secepatnya, mereka akan dilantik 15 Oktober mendatang," jelas Ketua Komisi XI Olly Dondokambe usai pengambilan keputusan, Senin (15/9/2014).

Sebagai informasi, Sebanyak 64 orang calon anggota BPK RI telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Awalnya, mereka melakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPD RI. Dari 64 orang, sebanyak 25 orang dinyatakan lolos. (rzk)

http://m.okezone.com/read/2014/09/15/20/1039490/dpr-tetapkan-lima-anggota-bpk