DAFTAR UTANG BARU PEMERINTAH DI SEMESTER I-2010

Senin, 13/09/2010 16:03 WIB

Wahyu Daniel – detikFinance

Jakarta – Selama semester I-2010 pemerintah Indonesia tercatat telah menandatangani 20 perjanjian utang baru dari berbagai lembaga sektor keuangan internasional. Dari 20 perjanjian tersebut, 8 masuk ke dalam pinjaman program dan sisanya masuk ke dalam pinjaman proyek.

Berdasarkan data yang dikutip dari Ditjen Pengelolaan Utang Negara, Senin (13/9/2010), komitmen utang luar negeri baru ini dikucurkan dalam 3 mata uang yaitu dolar AS, euro, dan yen.

Berikut daftar utang baru yang telah ditandatangani per 30 Juni 2010:

Pinjaman Program

1. Development policy loan sebesar 8,997 miliar yen dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Utang ini untuk Kementerian Keuangan.
2. Climate Change Program Loan III sebesar 27,195 yen dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Utang ini untuk Kementerian Keuangan.
3. Climate Change Program Loan III sebesar US$ 300 juta dari Agence Française de Développement (AFD). Utang ini untuk Kementerian Keuangan.
4. Add.Finance BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar US$ 500 juta dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Utang untuk Kemendiknas.
5. Indonesia climate change development sebesar US$ 200 juta dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Utang ini untuk Kementerian Keuangan.
6. Third national program comm.emp.rural sebesar US$ 785 juta dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Utang ini untuk Kemendagri.
7. Local Government Decentralization Project sebesar US$ 220 juta dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Utang ini untuk Ditjen Pertimbangan Keuangan, Kemenkeu.
8. Indonesia Infrastructure Finance Facility sebesar US$ 100 juta dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Utang untuk Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu.

Pinjaman Proyek

1. Indonesia Infrastructure Finance Facility sebesar US$ 100 juta dari Asian Development Bank (ADB). Utang ini untuk Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu.
2. Paiton Steam Power Plant sebesar 4,205 miliar yen dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Utang ini untuk PT PLN (Persero).
3. Saguling Electric Power Sta.Rehab sebesar 1,303 miliar yen dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Utang ini untuk PT PLN (Persero).
4. Reg.Solif Waste Management sebesar 3,543 miliar yen dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Utang ini untuk Ditjen Cipta Karya
5. Third National Program sebesar US$ 149,98 juta dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Utang untuk Kementerian Pekerjaan Umum.
6. Java-Sumatera Intercon Trans sebesar 36,994 miliar yen dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Utang untuk PT PLN (Persero)
7. Java-Bali untuk sektor listrik sebesar US$ 50 juta. Utang dari Agence Française de Développement (AFD). Utang untuk PT PLN (Persero)
8. 30 unit airport rescue and fire sebesar 13,49 euro dari Agence Française de Développement (AFD. Utang untuk Ditjen Perhubungan Udara
9. Java-Bali Electricity ditribution sebesar US$ 50 juta dari ADB. Utang untuk PT PLN (Persero).
10. Add.Finance Extend Java-Bali sebesar US$ 30 juta dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Utang untuk PT PLN (Persero).
11. Straight Cap build program Lemhanas sebesar 3,695 juta dari Fortis Bank Spanyol. Utang untuk Lemhanas
12. Straight Cap build program  Lemhanas sebesar 3,695 juta dari ICO, Spanyol. Utang untuk Lemhanas

Berdasarkan daftar tersebut, maka sampai semester I-2010 ada tambahan utang baru Indonesia sebesar US$ 2,484 miliar, 36,192 yen, dan 20,88 juta euro. Daftar utang tersebut belum termasuk pinjaman Alutsista untuk TNI dan Polri. (dnl/dnl)

KONDISI INFRASTRUKTUR INDONESIA MASIH JADI MASALAH SERIUS

Jumat, 10/09/2010 22:35:53 WIB

Oleh: Agust Supriadi

JAKARTA: Meski naik 10 peringkat, World Economic Forum (WEF) menilai minimnya dukungan infrastruktur masih menjadi masalah serius dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

Edy Putra  Irawady, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perdagangan dan Perindustrian, mengungkapkan WEF menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat ke-44 dari 132 negara untuk periode 2010-201, meningkat dari periode sebelumnya ke-54 dari 131 negara. Perbaikan mutu pelayanan publik atau birokrasi menjadi pendorong utama peningkatan peringlat daya saing usaha tersebut.

“Infrastruktur masih menjadi masalah. Vietnam sebenarnya rangkingnya lebih cepat melompatnya dari pada kita.  Karena perbaikan infrastruktur. Lompatan kita yang tajam karena engine pelanyanan publik,” ujar dia ketika bersilaturahmi ke kediaman Menteri Perekonomian, hari ini.

Kendati demikian, lanjut Edy, peringkat daya saing Indonesia masih lebih baik ketimbang Vietnam meski masih di bawah Malaysia. Penaikan peringkat tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia karena akan membuka peluang bisnis yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Pemerintah sekarang sikapnya corporate state run economy. Artinya pemerintah bersikap seperti korporasi dalam menjalankan ekonomi , menjaga daya saing negara, menjaga daya saing swasta. Tidak bisa kita kasih subsidi, tapi APBN kita babar blas (berantakan). APBN harus bugar supaya rating investasi bagus. Makanya tidak bisa kita jual-jual insentif,” tuturnya.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, mengaku belum puas dengan peringkat terbaru daya saing Indonesia versi WEF mengingat dukungan infrastruktur masih dianggap sangat kurang. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan masalah infrastruktur sebagai pada posisi tertinggi untuk bisa segera dibenahi.

“Yang membuat (daya saing) kita agak berat adalah masalah infrastruktur. Oleh karena itu, kita sadar betul, untuk infrastruktur kita harus bertarung all out,” katanya.

Akan tetapi, lanjut Hatta, dengan kapasitas APBN yang terbatas, Indonesia akan sulit mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Karenanya, perlu dukungan modal dari swasta dan perusahaan-perusahaan pelat merah dengan menawarkan proyek-proyek kemitraan (public private partnership).

Selain pendanaan, menurut Hatta, sulitnya membebaskan lahan untuk proyek infrastruktur juga dinilai sebagai faktor penghambat daya saing Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan segera memfinalisasi rancangan Undang-Undang Pembebasan Lahan untuk bisa diajukan ke DPR pada penghujung bulan ini atau paling lambat awal Oktober.

Kemudian, kata Hatta, rumitnya prosedur perizinan dan pelayanan investasi pada proyek-proyek PPP juga dinilai turut menghambat perbaikan infrastruktur di Tanah Air. Oleh sebab itu, buku PPP yang ada saat ini perlu dipertajam lagi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Jadi nanti kewenangan itu diberikan lebih banyak ke BKPM. Sementara pengolahan atau dapurnya ada pada kementerian dan Bappenas. Jadi kalau sudah masuk dalam PPP book, itu sudah available secara komersial. Jadi tidak perlu terlalu banyak, hanya 3-5 proyek saja,” jelasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana, mengatakan daya saing Indonesia jika diukur dari sisi bisnis dan inovasi sudah lumayan membaik. Hal tersebut sejalan dengan membaiknya potensi pasar menyusul daya beli masyarakat yang juga meningkat.

“Tetapi memang yang masih menajdi PR (pekerjaan rumah) kita adalah infrastruktur. Lalu masalah pendidikan yang kaitannya kepada pendidikan tinggi, itu yang juga harus dikejar,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan merilis perbaikan peringkat daya saing Indonesia 2010-2011 oleh WEF sejalan dengan kenaikan 18 peringkat dari sisi kesehatan makro ekonomi ke posisi 34. Akan tetapi, kondisi infrastruktur Indonesia yang berada pada posisi 82 masih menjadi sorotan serius, terutama menyangkut infrastruktur jalan (posisi 84) dan ketersediaan pasokan listrik (posisi 97).

Selain infrastruktur, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah makin memburuknya kondisi kesehatan terutama yang berkaitan dengan tuberculosis (TBC), malaria dan tingginya angka kematian bayi yang  merupakan tertinggi di dunia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan perbaikan peringkat daya saing Indonesia oleh WEF akan berpengaruh pula terhadap perbaikan peringkat kredit Indonesia ke depannya. Pasalnya, lembaga-lembaga internasional menetapkan sejumlah indikator yang hampir sama dalam mengukur tingkat perekonomian suatu negara.

“(Rating kredit) Indonesia untuk bisa menjadi investment grade biasanya butuh 1-1,5 tahun dari upgrade rating terakhir, kalau situasinya normal. Jadi semuanya, apakah itu peringkat CBS, credit rating, atau doing business, itu tetap in-line satu sama lain,” imbuhnya.(msb)

BAHAYA, MERAUKE FOOD AND ENERGY ESTATE ANCAM KEDAULATAN BANGSA !

Bahaya, Merauke Food and Energy Estate Ancam Kedaulatan Bangsa
Minggu, 05 September 2010 , 17:13:00 WIB

Laporan: Ari Purwanto

RMOL. Pembukaan hutan dalam jumlah besar terkait Proyek Merauke Integrate Food and Energi Estate (Mifee) akan berdampak pada berubahnya ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Demikian disampaikan Kepala Departemen Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Teguh Surya, Minggu (5/9).

“Selain itu kebutuhan air dalam jumlah besar dapat mengancam ketersediaan air warga,” ujarnya.

Sementara pemakaian pupuk kimia dan racun pestisida dalam jumlah besar beresiko mencemari lingkungan.

Selain itu Mifee yang akan memberikan kuasa bagi perusahaan skala besar swasta dan asing yang bermasalah, seperti Wilmar dan Sinar Mas akan memberikan masalah baru bagi Papua.

Teguh Surya menyatakan, diizinkannya perusahan-perusahaan itu ke Merauke, sama saja dengan mengajak swasta dan asing untuk membawa dan membuat masalah di Merauke karena perusahaan tersebut sumber malapetaka yang selama ini terjadi di Indonesia.

“Oleh karena itu Walhi meminta pemerintah untuk meninjau ulang proyek ini sebelum menimbulkan masalah besar di Papua,” lanjut Teguh.

Kedaulatan pangan Indonesia dapat dicapai dengan melibatkan rakyat banyak terutama petani secara utuh dan terintegrasi dalam rencana pemenuhan pangan. Selama ini masalah pertanian justru ditimbulkan karena tingginya konversi lahan pertanian, kecilnya kepemilikan lahan petani dan lemahnya dukungan pemerintah.

M. Islah, Manager Kampanye Air dan Pangan Walhi menambahkan, “Akan lebih tepat jika pemerintah melakukan penataan ulang struktur kepemilikan lahan dan besungguh-sungguh mendukung usaha pertanian rakyat (Reforma Agraria), daripada menyerahkan urusan pangan kepada swasta karena beresiko pada kedaulatan bangsa,” ungkapnya tegas. [arp]

TAK USAH HERAN DI INDONESIA YANG DIGLOBALISASI ADALAH KEMISKINAN

Tak Usah Heran di Indonesia yang Diglobalisasi adalah Kemiskinan
Sabtu, 28 Agustus 2010 , 15:33:00 WIB

Laporan: Teguh Santosa

RMOL. Indonesia telah 65 tahun lepas dari belenggu penjajah, namun hanya kurang dari 20 persen masyarakat yang benar-benar merdeka dan bagi mayoritas lainnya dalam kehidupan sehari-hari berbagai hak dasar yang dijamin Konstitusi malah diabaikan penguasa.

Pun setelah 65 tahun merdeka, Indonesia berada jauh di belakang negara-negara lain seperti Jepang, China, Korea, Singapura, dan Malaysia. Padahal di kurun 1950an dan 1960an negara-negara ini berada di situasi dan kondisi yang sama dengan Indonesia, bahkan lebih buruk.

Demikian disampaikan ekonom senior Rizal Ramli, Sabtu siang (28/8) di Jakarta, ketika mengomentari berbagai produk hukum dan perundangan yang bertentangan dengan Konstitusi.

Jalan lambat dan bahkan mundur itu terjadi karena pemerintah tidak dapat melepaskan diri dari jerat model pembangunan Washington Concensus yang menyandarkan diri pada utang dan asistensi lembaga konsultan asing. Ini yang membuat Indonesia selamanya tergantung pada negara lain. Ini juga yang membuat kebijakan pembangunan Indonesia menyimpang jauh dari Konstitusi: kesejahteraan menjadi barang mewah yang tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar rakyat.

“Jadi salah besar Presiden SBY mengatakan dalam Pidato Kenegaraan bahwa haluan ekonomi Indonesia sudah benar,” ujar mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan ini.

Di sisi lain, Rizal juga mengatakan bahwa globalisasi sebetulnya bukan masalah besar dan tidak perlu ditakuti bila pemerintah menghadapinya dengan strategi dan persiapan yang bagus.

“Kalau ada strategi yang baik, kita bisa memetik untung. Karena ini adalah pintu menuju berbagai peluang, pintu untuk masuk ke pasar internasional. Tetapi, bila pemerintah tidak punya strategi yang baik, seperti saat ini, maka tidak usah heran Indonesia menjadi bulan-bulanan. Akhirnya, bagi kita yang diglobalisasi adalah kemiskinan,” katanya lagi. [guh]

INILAH PENJELASAN MENGAPA INDONESIA SULIT MAJU

Laporan: Teguh Santosa

RMOL. Pemerintah yang secara buta menghamba pada pemikiran neokolonialisme gemar menaikkan harga, seperti harga bahan makanan, energi, dan pendidikan nasional, dan menyesuaikannya dengan di pasar internasional.

Persoalannya, sebagian besar rakyat Indonesia memiliki “pendapatan Melayu”. Untuk kelompok masyarakat ini, kenaikan harga berarti jalan tol menuju kemiskinan massal dan ketimpangan struktural.

Indonesia seharusnya belajar bagaimana sejumlah negara Asia timur menyesuaikan diri dengan terlebih dahulu menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai dua digit, lalu menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki pendapatan yang memadai sebelum perlahan-lahan menyesuaikan harga di pasar domestik dengan harga di pasar internasional.

“Sayangnya pemerintah Indonesia sudah kadung menjadi penyembah neoliberalisme dan ingin memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara Barat dalam hal harga barang,” jelas ekonom senior Rizal Ramli ketika mengomentari klaim keberhasilan pembangunan pemerintahan SBY, di Jakarta (Sabtu, 28/8).

Selain itu, dia juga menyesalkan kecenderungan pemerintah Indonesia menggantungkan diri pada pendapatan yang diperoleh dari ekspor bahan mentah dan aliran uang panas di dalam negeri.

Menggantungkan diri pada ekspor barang mentah, sebut mantan Menko Perekonomian ini, sama artinya dengan mengekspor lapangan kerja, keuntungan dan nilai tambah. Akhirnya, yang beruntung adalah negara lain.

Ketergantungan pada ekspor bahan mentah khususnya energi, seperti minyak bumi dan batubara ini juga lebih cepat membawa Indonesia ke lubang kubur. Pasalnya, dalam rata-rata 40 tahun lagi cadangan minyak dan batubara Indonesia akan habis.

Hal lain yang memperparah kondisi perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia adalah kecenderungan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada perusahaan asing mengontrol sumber daya alam. Hal ini dilakukan walaupun sebenarnya berseberanyan dengan konstitusi ekonomi nasional.

“Padahal, bila sumber daya alam itu dikelola dengan baik oleh perusahaan negara, maka pendapatan yang diperoleh dari sektor ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan,” demikian Rizal. [guh]