Pages

Ads 468x60px

Labels

BINA BANGUN BANGSA : Strategic National Development Organization
Tampilkan postingan dengan label SBY. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SBY. Tampilkan semua postingan

Jumat, 08 Agustus 2014

SBY: Itu Adalah Hak Pak Jokowi

Berkaitan tanggapan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diunggah di youtube melalui akun twitternya, terhadap adanya wacana tim pemerintahan transisi yang dibentuk oleh Jokowi-JK baru-baru ini, mendapat tanggapan dari Konsultan Pembangunan dan Pemerintahan Bina Bangun Bangsa, Ahmad Firman yang disampaikan ke redaksi.

Menurut Ahmad Firman tanggapan SBY tersebut adalah merupakan masukkan positif bagi pemerintahan selanjutnya dalam menggantikan masa pemerintahan SBY yang akan berakhir sejalan pelantikkan Presiden RI 2014-2019 oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti.

Dan berkaitan Jokowi sudah membentuk Tim Transisi Pemerintahan beberapa waktu lalu, SBY mengatakan itu adalah hak sepenuhnya Jokowi beserta timnya yang memang ingin segera langsung bekerja dalam pemerintahan berikutnya.

“Itu adalah hak pak Jokowi sepenuhnya, ...dan itu tidak perlu untuk dipersoalkan ?...seperti maksud SBY yang disampaikan dalam tayangan di youtube itu. 

Tetapi dijelaskan lanjut oleh SBY bahwa menurut SBY tidaklah baik dan tidaklah etis kalau wacana transisi itu diadakan pada saat ini, karena segalanya masih harus menunggu keputusan Mahkamah Kontitusi berkaitan dengan sengketa Pilpres yang saat ini masih berlangsung hingga nanti adanya keputusan MK yang sudah final dan mengikat. Jadi diharapkan bagi semua pihak agar bersabar.

Selanjutnya SBY hanya mengingatkan bahwa pemerintahan baru nanti sudah harus mengikuti agenda Internasional baik skala Asean maupun Dunia Internasional,  yang di mana Indonesia telah memegang peranan penting yang telah dibangun semasa pemerintahan SBY.

Sehingga SBY akan senang hati apabila pemerintahan baru nanti masih ingin memerlukan bantuan dirinya dan Kabinet Indonesia Bersatu demi peralihan dan kesinambungan pembangunan Indonesia ke depannya.


Minggu, 18 Agustus 2013

SBY: PAPUA DAN ACEH MERUPAKAN WILAYAH RI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta negara-negara lain menghormati keberadaan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, dengan menghindari propaganda dan provokasi kelompok tertentu.
“Hendaknya semua pihak, di dalam dan luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat menganggu kedaulatan wilayah Indonesia,” kata Presiden SBY, dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPD dan DPR, di Gedung DPR, Jumat (16/08), ketika menyinggung persoalan gerakan separatisme di Papua.
“Selama ini, kita, bangsa Indonesia, senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas negara lain, negara-negara sahabat kami. Oleh karena itu, prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal,” kata Presiden, dalam pidatonya.
“Selama ini, kita, bangsa Indonesia, senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas negara lain, negara-negara sahabat kami. Oleh karena itu, prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal.”
“Jangan lukai perasaan bangsa indonesia,” tandas Yudhoyono, yang disambut tepuk tangan peserta sidang. “Karena kami juga tidak ingin melukai bangsa lain”.
Presiden dalam pidatonya tidak secara eksplisit menyebut nama negara yang dimaksudnya. Namun sebelumnya, Indonesia mengecam pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka, OPM di Oxford, Inggris, pada Mei 2013 lalu.
Saat itu, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa memanggil Duta Besar Inggris, Mark Canning terkait acara tersebut yang juga dihadiri anggota parlemen Inggris dan Walikota Oxford.
Kemenlu Indonesia menyebut pemanggilan ini sebagai bentuk protes keras Indonesia, walaupun Dubes Inggris kemudian menyatakan, Inggris mendukung kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung aksi kelompok yang berupaya untuk memerdekakan Papua.
Pernyataan Presiden ini juga terjadi setelah OPM mengklaim akan meresmikan kantor perwakilannya di Denhag, Belanda, Kamis (15/08), yang kemudian diikuti unjuk rasa ribuan para pendukungnya di sejumlah kota di Papua.
Di hadapan peserta sidang, SBY berulangkali menegaskan bahwa Papua dan Aceh merupakan “bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI… Pendirian ini merupakan harga mati… Ini bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar.”

MENGUBUR MASA LALU

Secara khusus, Presiden SBY juga menyinggung perkembangan terbaru di Aceh, yang pada Kamis (15/08) kemarin memperingati delapan tahun perjanjian damai Helsinki, antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM.
Presiden mengajak semua pihak untuk menghindari “segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran dan kembali ke situasi tidak aman seperti di masa lalu”.
“Semua pihak,”demikian harapan Presiden, “memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu dan melangkah ke depan untuk membangun diri dalam naungan NKRI.”
Pernyataan Presiden ini kemudian mendapat balasan tepuk tangan dari peserta sidang.
Persoalan terbaru yang muncul di Aceh adalah polemik antara Jakarta dan pemerintah Aceh terkait Perda tentang bendera Aceh.
Pemerintah pusat mengganggap simbol bendera Aceh mirip dengan bendera GAM, sehingga mereka meminta diubah.
Namun permintaan ini ditolak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, yang menganggap simbol bendera itu tidak melanggar peraturan dan MOU Helsinki.
Sejauh ini perundingan terhadap persoalan ini masih berlangsung, dan diperpanjang sampai Oktober nanti.
 

Sample text

Sample Text

sample teks

Sample Text

 
Blogger Templates