Pages

Ads 468x60px

Labels

BINA BANGUN BANGSA : Strategic National Development Organization
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2014. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2014. Tampilkan semua postingan

Selasa, 11 Maret 2014

Waspada Bahaya Pemilu 2014 yang Inkonstitusional

Analisa : SOLEMAN B. PONTO (KEPALA BADAN INTELIJEN STRATEGIS TNI 2011-2013)
Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, aneh tapi nyata, undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu oleh MK dinyatakan masih dapat dipakai dalam pelaksanaan Pemilu 2014.
Dengan demikian, secara jelas masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pelaksanaan Pemilu 2014, apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2008, hasilnya inkonstitusional atau tidak berdasarkan UUD 1945. Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
"Pihak-pihak yang menang, baik Presiden, Wakil Presiden, maupun anggota DPR, semuanya tidak sah karena menggunakan produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat"
Akibat inkonstitusional Pemilu 2014, sangat mungkin pihak terkait, baik para pendukung status quo maupun yang kalah, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat para pemenang. Dalam kondisi demikian ini, dapat dipastikan akan terjadi dua kubu yang saling klaim kemenangan dan kebenaran.
Dua kubu ini berada pada jumlah, wilayah, dan kekuatan politik yang hampir seimbang. Maka yang akan terjadi adalah keadaan chaos, yakni sebuah kondisi yang mengarah ke pemberontakan bersenjata. Chaos bisa terjadi karena alamiah atau bisa pula rekayasa oleh pihak yang mau mengambil atau mendapat keuntungan oleh kondisi ini.
Dalam kondisi chaos inilah, apalagi kalau sudah menjurus ke arah pemberontakan bersenjata, posisi TNI menjadi sangat penting. Dalam sumpah prajurit di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa setiap anggota TNI akan setia kepada pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta tunduk kepada hukum. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menyebutkan, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”
Sudah sangat jelas positioning TNI. Pertama, TNI akan dan harus berpihak kepada pihak yang mendukung pelaksanaan UUD45. Kedua, TNI harus tunduk kepada hukum, sehingga ia harus menjaga keutuhan bangsa. Bila keutuhan bangsa Indonesia terancam oleh chaos, TNI wajib melaksanakan Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata, seperti yang tertulis pada pasal 7 ayat 2 titik 2 Undang-Undang No. 34/2004.
Di sisi lain, dari aspek hukum humaniter, pemberontakan bersenjata atau chaos yang mengarah ke perang saudara, karena menggunakan berbagai jenis senjata, masuk kategori konflik bersenjata internal, di mana rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum humaniter. Ini artinya, kekuasaan penuh berada di tangan militer. Dengan demikian, bila hal ini terjadi di Indonesia, kewenangan dan kewajiban untuk bertindak mengatasi chaos berada di tangan TNI.
Bila TNI tidak bertindak, pemimpin TNI (dalam hal ini Panglima) dapat dituntut sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Masih hangat dalam ingatan kita bagaimana para perwira TNI yang bertugas di Timor-Timur dituduh sebagai pelanggar HAM karena melakukan pembiaran sehingga menyebabkan perang saudara setelah jajak pendapat. Apalagi saat ini sangat jelas perintah undang-undang kepada TNI agar menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan UUD 1945 serta menjaga keutuhan bangsa. Dan, yang tidak kalah penting, setiap anggota TNI akan dikutuk Tuhan apabila tidak melaksanakan sumpahnya.
Memang, dalam UU TNI Pasal 17 ayat (1) disebutkan, “(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.” Juga dalam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan tentang operasi militer untuk perang maupun selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Pertanyaan besarnya, bagaimana TNI harus tunduk ketika posisi presiden maupun DPR dianggap tidak berdasarkan UUD 1945? Dengan demikian, sangatlah jelas keputusan MK— yang membenarkan penggunaan undang-undang yang bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pemilu 2014—akan mengakibatkan chaos, baik terjadi secara alamiah maupun memang dengan sengaja direkayasa oleh pihakpihak yang diuntungkan.
Bila chaos terjadi, terbuka peluang TNI melakukan “kudeta” konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh undang-undang.
Nah, supaya hal ini tidak terjadi, pelaksanaan pemilu serentak harus dilaksanakan pada Pemilu 2014 ini. Karena itulah yang konstitusional. Lebih baik tertunda daripada tidak legitimated.
Analisa : SOLEMAN B. PONTO (KEPALA BADAN INTELIJEN STRATEGIS TNI 2011-2013)

Senin, 24 Februari 2014

NASIB PEMILU 2014 YANG INKONSTITUSIONAL

Pada hari ini (24/2) Yusril hendak menanyakan kepastian dan kelanjutan Uji Materil yang diajukannya, yang hingga kini menurut dia MK sengaja menunda-nunda, “sementara Kampanye Pileg akan dimulai 16 Maret bulan depan” tegasnya melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd yang dikutip oleh Redaksi.

Yang seperti kita ketahui bahwa Profesor Ahli Hukum Tata Negara ini sedang mengajukan uji Materil berkaitan UU Pemilu yang sebelumnya juga diajukan oleh Effendi Ghazali (EG), yang ternyata “nebis in idem” (tidak sama) dengan yang diajukan oleh Yusril karena menurutnya bahwa keputusan MK yang telah mengabulkan sebagian petitum (tuntutan) EG yang memutuskan Pemilu Serentak tetapi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019, dengan pertimbangan – pertimbangan.

Dan menurut Yusril ini adalah keputusan MK sebagai lembaga tertinggi di negeri telah melakukan keputusan yang tidak tepat dan terbilang aneh dan dikhawatirkan akan memberi dampak sistemik kepada kedudukan dan kepastian hukum di negeri ini yang malah akan meruntuhkan sendi – sendi negara yang sudah karut marut ini.

Maka Yusril tetap mengajukan Judicial Review agar Pemilu dapat dilaksanakan serentak pada tahun 2014 ini tanpa harus mengubah UU Pemilu, dengan mengajukan batu uji pasal yang berbeda di UU Pemilu tersebut, sehingga menghindarkan Pemilu 2014 dari Pemilu yang Tidak Sah menurut UU (Inskonstitusional).

Menurut Yusril tindakan MK kesannya menunda – nunda sidang pleno lanjutan Uji Materil yang sudah hampir sebulan dari sidang pendahuluan yang lalu (3/2). Hal ini membuat Yusril hampir putus asa,

“karena dari segi waktu, kini hampir tidak mungkin permohonan saya akan diputus MK sebelum Kampanye Pileg dimulai 16 Maret mendatang”, jelasnya.

“Itu berarti Pileg dan Pilpres tetap dilaksanakan terpisah. Penyatuan baru dilaksanakan dalam Pemilu 2019”, berarti pula bahwa ambang batas atau presidential threshold dalam pencapresan masih akan tetap berlaku”, tambahnya.


Ini menambah daftar kekecewaan Yusril terhadap MK, yang menurutnya bahwa MK telah memutuskan hal yang tidak tepat/keliru (3/2).


“Saya sudah berusaha lakukan perubahan. Kalaupun gagal, apa boleh buat, saya ambil hikmahnya”
Dalam setiap kultwitnya Yusril menerima banyak sekali respon dukungan, kiranya hingga mencapai ratusan kali retweet. respon dukungan diberikan kepada Yusril agar tetap berusaha dan berupaya untuk memperjuangkan apa yang seharusnya dilakukan olehnya demi Hukum di Republik ini.


Seperti yang disampaikan oleh akun @yoppechristiano : “Tetap semangat Prof “, bahkan ada yang mendorong agar Yusril lebih keras lagi berjuangnya “@BelaRakyat_RI : ”Tunjukkan bhw pak Prof adlah Pejuang yg Tiada akan Berhenti untuk Menegakkan Keadilan & Kebenaran di Indonesia ini !…”


Dan bagi mantan Menteri Hukum dan HAM ini pun mencoba mengingatkan kepada Bangsa dan Negara ini akan dampaknya apabila Pileg dan Pemilu 2014 ini tetap dipaksakan untuk dilaksanakan yang Yusril adalah Inskonstitusional, tanpa mengindahkan upaya hukum yang dilakukannya.


“Kalau terjadi sesuatu yg buruk dalam Pemilu kali ini dan juga dalam perjalanan bangsa 5 tahun ke depan, semoga saya tidak dipersalahkan…dan tugas saya hanyalah mengingatkan dan kewajiban saya adalah berbuat maksimal sesuai kemampuan saya, tidak lebih daripada itu… Semoga yg terbaik jugalah yg terjadi pada bangsa ini, yang makin hari dalam penilaian saya, makin carut marut”…tegas Yusril dengan suatu kedalaman arti dan makna setiap tulisan kata-kata di dalam kultwitnya. (AF)
 

Sample text

Sample Text

sample teks

Sample Text

 
Blogger Templates