Bina Bangun Bangsa Memperingati Hari "Sumpah Pemuda" dengan Musyawarah
Jakarta, press3g.com- Peringatan sumpah pemuda yang ke-86 tahun di
peringati oleh puluhan anak bangsa dari berbagai daerah yang menamakan
diri Bina Bangun Bangsa dan Poros dengan
musyawarah kebangsaan di Museum Sumpah Pemuda Jalan Kramat Raya Jakarta
Pusat, Selasa ( 29/10).
Mereka menyatakan, sepakat untuk senantiasa melaksanakan dan
menegakan kedaulatan bangsa dan kebangsaan Indonesia yang selalu
berdasarkan kepada Pancasila.
“Karena itu, kita perlu mewujudkan kesemuanya itu dengan membentuk
lembaga majelis agung kebangsaan” kata Wardi Ketua Panitia Musyawarah
Kebangsaan yang juga pencetus Tri Falaq Tunggalistik kepada wartawan
seusai penanda tanganan pernyataan sikap.
Selain tujuannya membentuk lembaga majelis agung kebangsaan, mereka
juga menyatakan perlunya di bentuk juga lembaga lain seperti, lembaga
permusyawaratan kebangsaan, lembaga perwakilan bangsa, lembaga
perwakilan adat dan budaya dan lembaga perwakilan masyarakat yang mampu
mengejawantahkan serta menghayati dan mengamalkan Pancasila beserta
nilai-nilanya yang besemboyankan Bhineka Tunggal Ika. (ri)
Link terkait : Bina Bangun Bangsa Peringati "Sumpah Pemuda" Dengan Musyawarah
Tampilkan postingan dengan label hari sumpah pemuda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hari sumpah pemuda. Tampilkan semua postingan
Minggu, 26 Oktober 2014
MUSYAWARAH KEBANGSAAN HASILKAN ‘SUMPAH PEMUDA II’
MUSYAWARAH KEBANGSAAN HASILKAN ‘SUMPAH PEMUDA II’
Di tengah-tengah semakin merosotnya rasa Nasionalisme dan Patriotisme di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri ini , Bina Bangun Bangsa, bersama beberapa YAPETA dan berbagai elemen kebangsaan, POROS, Para Tetua Adat, serta perwakilan Raja-Raja dan Sultan seNusantara, mengadakan acara Musyawarah Kebangsaan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, di Museum Sumpah Pemuda Jakarta, dari tanggal 26 Oktober hingga 28 oktober 2014.
Musyawarah Kebangsaan ini pada intinya menghendaki adanya pengakuan tentang hak-hak rakyat dan kedaulatan bangsa, serta hak-hak Adat yang selama ini seakan telah terampas oleh hukum dan perundangan yang tidak lagi memihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia ini.
Dalam sambutannya para Tetua Adat dan Utusan Raja dan Sultan Nusantara menghendaki
di bentuknya Majelis Kebangsaan Republik Indonesia (MKRI), sehingga masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya memiliki wadah yang jelas, dan perjuangan dapat dilakukan tanpa adanya permusuhan,dan gontok-gontokan tapi perjuangan rakyat dapat dilakukan dengan perdamaian dan persatuan dalam musyawarah dan kemufakatan. Tampak hadir pada acara itu Tokoh Kebangsaan Jemmi Mokodompit, Wardi Jien KMM SH, Dolly (Rakyat Tanpa Partai) dan masih banyak lagi tokoh-tokoh kebangsaan yang lain.
Dalam sebuah sambutanya Doly atau yang lebih dikenal sebagai Ketua Rakyat Tanpa Partai mengatakan bahwa Reformasi saat ini merupakan reformasi yang kebablasan sehingga perlu mengembalikanya kepada rel yang benar yaitu kembali kepada Pancasila dan UUD 45 yang Asli, karena menurutnya Pancasila dan UUD 45 telah diselewengkan. Dipihak lain Wardi Jien SH yang dalam sambutannya lebih menawarkan kepada tata kelola kebangsaan yang telah disusunya sebagai Tri Falag Tunggalistik, yang merupakan teori tata kelola kebangsaan sehingga masyarakat memiliki pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka , bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Setelah melalui musyawarah dan perdebatan akhirnya terlahir sebuah keputusan untuk mengadakan pernyataan sikap atau lebih mempertegas Sumpah Pemuda menjadi Sumpah Pemuda II yang pada intinya menghendaki kembalinya tata kelola kebangsaan yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, dan mengembalikan hak-hak adat rakyat nusantara sebagai pemilik sah bumiputera serta akan meneruskan putusan tersebut kepada MPR/DPR serta Pemerintah Republik Indonesia.(hr)
(edited by redaksi)
Link terkait : MUSYAWARAH KEBANGSAAN HASILKAN ‘SUMPAH PEMUDA II’
Di tengah-tengah semakin merosotnya rasa Nasionalisme dan Patriotisme di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri ini , Bina Bangun Bangsa, bersama beberapa YAPETA dan berbagai elemen kebangsaan, POROS, Para Tetua Adat, serta perwakilan Raja-Raja dan Sultan seNusantara, mengadakan acara Musyawarah Kebangsaan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, di Museum Sumpah Pemuda Jakarta, dari tanggal 26 Oktober hingga 28 oktober 2014.
Musyawarah Kebangsaan ini pada intinya menghendaki adanya pengakuan tentang hak-hak rakyat dan kedaulatan bangsa, serta hak-hak Adat yang selama ini seakan telah terampas oleh hukum dan perundangan yang tidak lagi memihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia ini.
Dalam sambutannya para Tetua Adat dan Utusan Raja dan Sultan Nusantara menghendaki
di bentuknya Majelis Kebangsaan Republik Indonesia (MKRI), sehingga masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya memiliki wadah yang jelas, dan perjuangan dapat dilakukan tanpa adanya permusuhan,dan gontok-gontokan tapi perjuangan rakyat dapat dilakukan dengan perdamaian dan persatuan dalam musyawarah dan kemufakatan. Tampak hadir pada acara itu Tokoh Kebangsaan Jemmi Mokodompit, Wardi Jien KMM SH, Dolly (Rakyat Tanpa Partai) dan masih banyak lagi tokoh-tokoh kebangsaan yang lain.
Dalam sebuah sambutanya Doly atau yang lebih dikenal sebagai Ketua Rakyat Tanpa Partai mengatakan bahwa Reformasi saat ini merupakan reformasi yang kebablasan sehingga perlu mengembalikanya kepada rel yang benar yaitu kembali kepada Pancasila dan UUD 45 yang Asli, karena menurutnya Pancasila dan UUD 45 telah diselewengkan. Dipihak lain Wardi Jien SH yang dalam sambutannya lebih menawarkan kepada tata kelola kebangsaan yang telah disusunya sebagai Tri Falag Tunggalistik, yang merupakan teori tata kelola kebangsaan sehingga masyarakat memiliki pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka , bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Setelah melalui musyawarah dan perdebatan akhirnya terlahir sebuah keputusan untuk mengadakan pernyataan sikap atau lebih mempertegas Sumpah Pemuda menjadi Sumpah Pemuda II yang pada intinya menghendaki kembalinya tata kelola kebangsaan yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, dan mengembalikan hak-hak adat rakyat nusantara sebagai pemilik sah bumiputera serta akan meneruskan putusan tersebut kepada MPR/DPR serta Pemerintah Republik Indonesia.(hr)
(edited by redaksi)
Link terkait : MUSYAWARAH KEBANGSAAN HASILKAN ‘SUMPAH PEMUDA II’
Selasa, 21 Oktober 2014
Langganan:
Postingan (Atom)








